Bulan Depan, 64 Ribu TKI di Arab Saudi Sudah Punya Dokumen Resmi

KBR68H, Jakarta - Tenggat waktu pengajuan pemutihan paspor bagi puluhan ribu TKI di Jeddah akhirnya diperpanjang hingga Oktober 2013. Kepastian ini disampaikan Komisi Tenaga Kerja DPR setelah mendesak pemerintah Arab Saudi.  Sebelumnya pemerintah Arab Saudi menjadwalkan tenggat waktu berakhir pada 3 juli mendatang. Anggota Sejak akhir April lalu Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan amnesti yang memungkinkan pekerja asing ilegal di negara itu mengurus status imigrasinya menjadi legal.  KJRI di Jeddah sempat menghentikan proses pengurusan pemutihan paspor bagi TKI pasca rusuh yang terjadi dua hari lalu. Bagaimana perkembangan terakhir? Simak perbincangan penyiar KBR68 Agus Luqman dan Novri Lifinus dalam Sarapan Pagi

Kemarin kabarnya dihentikan sementara proses pelayanan itu, apa sekarang sudah pulih kembali?

Sudah. Jadi sejak jam 5 kemarin sudah dibuka kembali untuk pemberian SPLP yang sudah jadi, SPLP yang sudah dicetak kemarin dibagikan. Sebetulnya minggu lalu layanan sempat dihentikan sementara, karena dari 6 ribu data yang kita terima dari peserta amnesti itu sedang kita proses untuk pencetakan paspor. Jadi untuk sementara dihentikan tapi memang itu sudah diumumkan kepada para pengantri, cuma mungkin karena tidak semua mendapatkan pengumuman itu lalu situasi panas, udara panas, sehngga banyak orang tidak sabar lalu terjadi musibah itu.

Satu orang kalau mengurus SPLP berapa lama?

Satu orang mengurus SPLP rata-rata 3-5 hari. Jadi dimulai dari mengantri, memasukkan data, wawancara, proses pencetakan paspor, lalu proses pembagian.

Kalau dalam satu hari bisa melayani berapa banyak orang?

Jadi sejak dimulai tanggal 27 Mei sampai sekarang kita sudah meng-input data sebanyak 52.675 orang dalam kurun waktu 20 hari. Jadi sehari kira-kira bisa 2 ribu, KJRI berkerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 pagi, jadi hanya 4 jam istirahat selebihnya ya menggarap data dan cetak paspor atau SPLP.

Berapa SDM yang aktif mengurus dokumen ini?

Saya tidak tahu pasti di konjen ada berapa. Tetapi dari Kemenlu menambah 12 orang, kemudian dari Disnaker kita menambah 6 orang tenaga, lalu dari BNP2TKI menambah 40 orang, dan ada juga tambahan dari Kementerian Agama itu sudah berangkat sejak minggu lalu.

Jadi berapa banyak TKI kita yang masih menunggu layanan ini?

Kemarin saya komunikasi dengan pihak Kemenlu, target kita sebetulnya 62 ribu sampai 64 ribu yang akan memperoleh SPLP. Kalau sudah di data 52 ribu berarti sisa 10 ribu lagi, tapi itu baru pendataan dan belum pencetakan. Jadi kita harapkan sampai tanggal 3 Juli saat ini ditutup targetnya 62 ribu sampai 64 ribu TKI sudah punya dokumen di Arab Saudi.

Ada yang mengkritik informasinya tidak maksimal yang disampaikan oleh pemerintah kepada para warga negara Indonesia di sana. Sosialisasinya selama ini dilakukan seperti apa?

Sebetulnya program ini adalah program amnesti ini dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dan mereka sudah mengumumkan ini di media massa. Jadi memang yang mengumumkan bahwa ada program amnesti dengan syarat seperti ini, kriteria seperti ini yang mengumumkan pemerintah Arab Saudi. Amnesti ini dampaknya bukan cuma ke TKI tapi juga ke majikan, karena dalam pengumuman itu majikan yang mempekerjakan TKI tak berdokumen setelah tanggal 3 Juli nanti majikannya juga bisa kena pidana, bisa masuk penjara juga. Majikan juga berkepentingan untuk menyuruh TKI agar memutihkan diri, sebetulnya ini sudah tersosialisasi cukup baik. Cuma memang karena kantor perwakilan kita di sana cuma dua, adanya di Riyadh dan Jeddah bisa saja ini tidak sampai ke kota-kota lain yang tidak ada perwakilannya.

Apakah pemerintah juga ikut mensosialisasikan?

Iya. Tetapi jangkauan sosialisasi itu bisa saja terbatas, pertama Arab Saudi ada 26 kota dan yang ada perwakilan kita hanya dua kota yaitu di Riyadh dan Jeddah. Kota-kota lain yang jaraknya ratusan kilometer dari Riyadh dan Jeddah tidak punya perwakilan, kantor, posko. Bisa saja sosialisasinya tidak sampai, tetapi yang datang ke KJRI sepanjang satu dua minggu ini bukan hanya dari Jeddah tapi juga ada dari Mekkah, Madinah, Thaif datang ke situ. Jadi memang yang kumpul di KJRI itu ribuan TKI dari kota-kota lain yang mendengar ada amnesti ini.

Mereka barangkali juga mendengar informasinya sepotong-potong ya?

Bisa jadi begitu. Itulah kenapa kemudian sekarang kita sedang rapat di Depnaker, insyaallah 2-3 hari kita bisa berdayakan 30 orang mahasiswa lokal di Riyadh dan Jeddah yang sekolah di sana untuk menjadi relawan mem-backup para pengantri.

Ini berarti dengan tambahan itu akan selesai seluruh kebutuhan pengurusan pemutihan ini?

Iya. Jadi kita ingin informasi dari KJRI itu bisa tersampaikan dengan maksimal keluar.

Caranya bagaimana?

Ada petugas KJRI keluar lalu menyampaikan pengumuman atau menempelkan selebaran.

Ada layanan hotline atau semacam SMS bersama?

Tidak ada setahu saya. Jadi semua tenaga dicurahkan untuk pendataan, wawancara, dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian memang harus ada backup dari mahasiswa setempat yang bertugas melayani para TKI yang ngantri. Jadi kalau ada pertanyaan atau keluhan itu bisa disambungkan dengan konjen.

Dari evaluasi yang sudah dilakukan sebetulnya apa yang menyebabkan peristiwa kemarin?

Ini yang mengantri banyak, kemudian tidak semua orang mendapat informasi yang utuh. Kalau cuma sepotong-potong biasanya kemudian muncul interpretasi macam-macam, itulah juga yang menyebabkan situasi panas, belum lagi suhu mencapai 45 derajat. Kita bayangkan saja kalau kita di Indonesia dalam situasi begitu ya pasti marah juga dan memang tenaga dari konjen untuk mengawal atau memberi penjelasan satu per satu kemarin itu tidak memadai. Mungkin juga ada tambahan 1-2 orang yang memang memprovokasi sehingga kemarahan semakin memuncak. Sebetulnya yang dibakar adalah bukan gedung KJRI tapi yang dibakar itu material di luar gedung pagar pembatas, kertas, marka jalan yang dibakar. Cuma memang karena asapnya tinggi, situasi panas, orang berkerumun banyak jadi seakan-akan yang dibakar gedungnya.