WALHI: Berkoalisi dengan Golkar dan Demokrat Bisa Kebanjiran Masalah

KBR, Jakarta - Organisasi lingkungan hidup Walhi meminta calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo tidak berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan mengatakan selama ini Partai Golkar dan Demokrat telah lama berkuasa dan banyak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Termasuk masalah kerusakan lingkungan, seperti kasus lumpur Lapindo yang membelit Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie selama bertahun-tahun.

Abetnego mengatakan Jokowi tidak akan mampu merampungkan berbagai persoalan tersebut, bila pemerintahannya diisi oleh banyak pihak yang merupakan bagian masalah. Jokowi bakal kebanjiran masalah yang akan mengganggu kinerjanya jika terpilih nanti.

"Memutus itu bukan hanya meninggalkan tetapi mampu melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. Tidak mungkin masalah diselesaikan oleh orang terlibat dalam masalah itu. Penyegaran kepemimpinan nasional sebenarnya untuk bagaimana memastikan mereka soal pelanggaran HAM, soal Lapindo, kemudian konflik agraria dan sumber daya alam," kata Abetnego Tarigan, Sabtu, (17/5).

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan menambahkan, lembaganya secara khusus terus memantau dinamika koalisi jelang pemilu presiden Juli mendatang. Terutama soal kepedulian para capres terhadap isu-siu lingkungan.

Abetnego juga mendesak adanya pernyataan tegas dari masing-masing calon presiden tentang konsep penanganan masalah lingkungan hidup. Pernyataan dari para calon presiden dianggap sangat penting karena penguasaan sumber daya alam merupakan sumber konflik terbesar di Indonesia.

Pekan lalu, Jokowi mendatangi markas Walhi Nasional di Jakarta. Ia memenuhi undangan Walhi untuk berdiskusi mengenai penanganan problem lingkungan hidup.

Editor: Agus Luqman