KBR, Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin yang diusung kedua pasang para capres-cawapres peserta Pilpres 2014. Jokowi-JK menawarkan pendekatan sistemik untuk mengatasi korupsi yang sudah sistemik.
Sementara dalam delapan program kerja yang ditawarkan Pasangan capres Prabowo Subianto – cawapres Hatta Rajasa, salah satu cara mencegah dan memberantas praktik KKN adalah dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel.
Selain itu, apa lagi langkah-langkah yang ditawarkan pasangan Prabowo-Hatta dalam kebijakan korupsi mereka? Berikut penjelasan Abdul Harris Bobihoe, Wasekjen DPP Partai Gerindra, dalam Program Sarapan Pagi KBR (22/5).
Di dalam 8 program Prabowo-Hatta tidak begitu jelas terlihat bagaimana visi dalam pemberantasan korupsi. Seperti apa penjelasannya?
“Sebenarnya di dalam poin ke delapan ada jelas di nomor 4 ada mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama adalah kita melakukan penerapan manajemen terbuka dan akuntabel. Kedua adalah bagaimana kita memperkuat peran KPK yaitu dengan penambahan terhadap tenaga penyidik kemudian tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang harus mereka gunakan dalam penyelidikan. Kemudian ketiga adalah melakukan penguatan terhadap KPK, kepolisian, dan kejaksaan sehingga terjadi sinergi di dalam hal pemberantasan korupsi oleh para penegak hukum ini.”
Bagaimana menimbulkan efek jera terhadap para koruptor?
“Saya kira kalau kita menegakkan hukuman berarti kita tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan korupsi. Bahwasanya korupsi itu harus diberikan hukuman yang setimpal.”
Setimpal itu seperti apa?
“Pertama adalah bagaimana efek dari korupsi itu bukan hanya pada diri atau berapa orang. Tetapi cukup dapat menimbulkan keresahan atau kemalaratan terhadap banyak orang. Jadi saya kira hukuman yang paling tinggi kemungkinan adalah hukuman mati atau seberat mungkin.”
Jadi Prabowo mendukung hukuman mati terhadap koruptor?
“Itu sedang kita lakukan kajian bagaimana agar hukuman yang ada menimbulkan efek jera. Artinya seperti yang kita rencanakan bahwa bagi koruptor kita lakukan seperti penyitaan aset-aset mereka, sehingga para koruptor itu menjadi miskin.”
Dalam pemberantasan korupsi ada KPK dan kepolisian yang kadang-kadang berebut kasus yang melibatkan polisi, ada upaya mengambil alih dan sekarang didiamkan begitu saja. Bagaimana Anda mengatur hubungan kedua lembaga itu?
“Antar KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus melakukan sinergi. Artinya mereka saling bekerjasama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian di dalam praktiknya mereka tidak bekerja secara sendiri-sendiri tetapi kemudian mereka itu akan melakukan sinergi. Sehingga kasus-kasus korupsi ini bisa kita berantas sama-sama.”
Dalam penegakan pemberantasan korupsi dan menangani KKN di Indonesia ini harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Prabowo memang bersih dan tidak terlibat KKN?
“Saya kira secara gamblang sudah kita lakukan bahwa seluruh kekayaan Pak Prabowo sudah dilaporkan ke KPK. Kemudian masalah pajak beliau adalah orang yang taat terhadap pembayaran pajak, kemudian dalam kolusi dan nepotisme saya kira didalam pembentukan kabinet kita memperhatikan profesionalisme daripada para pembantu presiden. Tidak hanya sekadar kenal atau saudara tapi betul-betul landasannya profesionalisme daripada seorang petugas negara tersebut.”
Di dalam pemerintahan SBY salah satu yang menjadi sebab berkurangnya suara pendukung Partai Demokrat karena para elit partai penguasa itu banyak yang terlibat korupsi. Bagaimana membersihkan partai?
“Dari awal Partai Gerindra sudah concern terhadap pemberantasan korupsi. Pertama tentunya saya sudah banyak tahu Partai Gerindra adalah partai yang dimana tidak dibenarkan oleh Pak Prabowo adalah melakukan kunjungan ke luar negeri terhadap para anggota fraksi. Kita tidak diperbolehkan menggunakan dana negara untuk kepentingan yang tidak jelas, itu salah satu yang kita terapkan kepada anggota fraksi Gerindra di DPR RI. Kemudian kalau untuk ke depan pasti kita akan melakukan ketat terhadap pengawasan, para menteri, kader partai sehingga dalam praktiknya kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada pribadi. Sehingga di dalam salah satu ikrar kita kader Partai Gerindra bahwa kita diharamkan untuk makan uang partai apalagi uang rakyat.”
Salah satu yang menyebabkan korupsi di Indonesia marak adalah soal gaji pegawai negeri sipil atau pegawai di kementerian dan lembaga. Apa yang dilakukan untuk mengantisipasi korupsi dari aparatur negara?
“Saya kira ada beberapa dasar kenapa terjadi korupsi pertama adalah kesempatan kemudian kesejahteraan. Gerindra bersama Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa nanti dan berkuasa pertama kita akan melaksanakan peningkatan terhadap kesejahteraan baik TNI maupun Polri, PNS, tentunya keluarga dan veteran atau pensiunan.”
Kesejahteraan ini hitungannya apa?
“Saya kira kita akan melihat gaji terhadap kebutuhan masyarakat secara umum. Jangan sampai gaji yang dia dapat tidak memenuhi kebutuhan yang selama ini ada, artinya kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi saya kira secara umum keinginan mereka untuk merampok, korupsi terbatas.”
Tapi jumlah pegawai negeri sipil kita banyak sekali dan selama ini sorotannya adalah belanja pegawai di pemerintahan selalu besar sekali. Apakah tidak mengancam APBN?
“Saya kira tidak. Kalau dari yang kita tahu APBN ini kita lihat kebocoran yang luar biasa hampir Rp 1.000 triliun per tahun. Saya kira untuk menambah gaji PNS, TNI/Polri cukup tidak membebani APBN.”
(Baca juga: Kebijakan Energi Prabowo: Kurangi Subsidi BBM dengan Meningkatkan Pendapatan Rakyat)
