KBR68H, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus korupsi proyek e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri setelah terungkap 23 April 2014 lalu. KPK sudah memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 Triliun. KPK menduga ada penggelembungan dana di proyek ini dan sudah ada satu tersangka yang ditetapkan KPK, yaitu Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Apakah kasus ini akan menghambat kelanjutan e-KTP di masa mendatang? Tidak, kata pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago. Mengapa begitu?
Simak wawancaranya berikut ini.
Sampai sekarang ini banyak yang masih mengeluhkan belum terima juga e-KTP. Jangan-jangan karena dampak korupsi di proyek ini ya?
“Mungkin juga. Bisa juga karena masih ada korupsi di tiap tingkatan, misalnya di paling bawah kalaupun kartunya sudah jadi masih banyak masyarakat dimintai uang antara Rp 25 ribu sampai Rp 100 ribu.”
Padahal di tiap kelurahan sudah tertulis jelas “tidak boleh memberi suap” ya?
“Iya betul. Ini di aparat yang di ujung tombak tentu di lapis atas bertanggung jawab, pasti mereka tahu dan tidak mungkin mereka tidak mencium.”
Anda melihat ini proyek gagal?
“Dibilang gagal tidak ya kalau gagal mungkin sebagian besar tidak jalan. Ini sebagian besar jalan targetnya tidak optimal. Kalau pendataan oke mendekati berhasil, input data elektronik dan target mengejar masuknya data elektronik. Tapi warga harus pegang itu KTP sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan.”
Sekarang sedang diusut KPK program ini, kira-kira berdampak juga pada pelaksanaan e-KTP ke depan?
“Tidak ada hubungan. Ini program segala macam masalah harus cepat diatasi, tapi kalau ada indikasi korupsi di level manapun ya harus cepat diusut. Apalagi konon hitungan kasarnya sampai Rp 1 triliun potensi kerugian negara ya itu KPK harus turun mengusut.”
Anda melihat kalau program e-KTP saat ini banyak yang berkomentar sepertinya tidak bisa diharapkan. Apakah perlu diperbaiki?
“Jelas harus memperbanyak fungsi seperti dulu dijadikan alasan adanya proyek ini harus diwujudkan. Ini kita mengadopsi e-KTP dulu dengan alasan karena dia bisa digunakan untuk berbagai keperluan urusan pajak, perbankan, imigrasi, kepolisian, dan sebagainya. Setelah secara teknis produk ini jadi ya harusnya sistemnya juga di-link-kan.”
Jadi masih ada yang terputus ya?
“Iya ini masih hanya sebagai kartu identitas. Kelebihannya ya di unit-unit pelayanan yang diberi otoritas bisa mengecek data dengan benar. Jadi pendataan penduduk sudah tidak lagi ada yang ganda, dipalsukan.”
Apakah ada contoh ideal yang seharusnya terlayani di dalam satu kartu kependudukan?
“Sudah banyak negara yang menerapkannya. Dulu waktu untuk mempersiapkan proyek ini para anggota dewan dan wakil pemerintah sudah pergi melakukan studi banding melihat di India, Jerman, dan beberapa negara lain bagaimana. Di sana itu ya tidak hanya sebagai kartu identitas ya untuk urusan perpajakan, kepolisian, imigrasi, dan sebagainya. Terus untuk pemilu sendiri kalau di Taiwan itu ya KTP saja tidak pakai kartu pemilih atau surat undangan.”
Anda berharap pemerintahan yang baru nanti meninjau ulang bahkan bila perlu merevisi?
“Saya rasa kalau konsepnya sudah ada dari awal ini soal mempercepat atau mengejar realisasi yang tertinggal. Kan memang idenya itu dulu supaya urusan kepolisian ya cukup buka Nomor Identitas Kependudukan.”
