KBR, Jakarta – Pilpres 2014 rencananya akan diikuti dua pasang capres-cawapres yaitu Joko Widodo- Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Kedua pasangan ini pun sudah menyusun berbagai program untuk ditawarkan kepada para pemilih, tak terkecuali program di bidang energi.
Kedua pasangan sama-sama menyoroti subsidi BBM yang membebani keuangan negara. Sebagai langkah awal mengurangi subsidi BBM, pasangan Jokowi-JK akan melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke yang berbasis gas.
Sementara capres – cawapres Prabowo-Hatta akan terlebih dahulu fokus pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat agar daya beli masyarakat makin besar. Selain itu akan membuat program agar subsidi tepat sasaran dan mencari sumber energi terbarukan.
Seperti apa konsep program energi yang ditawarkan pasangan Prabowo-Hatta selengkapnya? Simak hasil wawancara dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, dalam Program Sarapan Pagi KBR (21/5) berikut ini.
Seperti apa konsep yang dibawa oleh pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa terkait dengan upaya pengurangan subsidi BBM?
“Pertama kita memang menghadapi satu dilema ya bahwa subsidi itu memang diperlukan supaya beban rakyat untuk kehidupan sehari-hari tidak menjadi bertambah berat. Namun di sisi lain ya kita juga menghadapi bahwa kalau itu untuk satu konsumsi yang kurang produktif ini akan membebani APBN kita. Salah satu solusi pertama adalah kita harus meningkatkan dulu pendapatan, terkait dengan yang menyangkut itu subsidi juga harus tepat sasaran dan sasaran itu nanti harus diterjemahkan kita tulis juga di dalam program yang disampaikan kepada KPU. Bahwa subsidi itu harus betul-betul diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan itu terukur. Terkait kebijakan energi yang lain ya kita memang pelan-pelan energi yang berbasis fosil ini akan habis, karena itu perlu kita mengembangkan energi terbarukan dan energi alternatif lain. Energi terbarukan berbasis pertanian misalnya dengan aren untuk bio diesel, bio etanol melalui misalnya bahan-bahan pertanian lain. Kemudian panas bumi (geothermal) yang sudah dimulai sekarang, tapi kalau bisa kita mendapatkan sumber-sumber geothermal yang cukup banyak karena terkait dengan gunung berapi dan cukup banyak. Maka sebenarnya geothermal ini salah satu solusi yang jitu, belum juga hal-hal yang lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.”
Bagaimana caranya supaya subsidi BBM tepat sasaran?
“Sekarang kita sudah mulai dengan beberapa terobosan tetapi memang masih sulit. Kemarin ketika mau ada penaikan BBM ya Partai Gerindra termasuk yang menolak karena memang beban rakyat masih cukup berat dan sejumlah partai juga menolak penaikan BBM. Kita melihat bahwa yang terpenting ini bagaimana menyeimbangkan itu misalnya kita subsidi langsung kepada para petani, buruh, nelayan itu adalah hal konkret yang bisa dilakukan dan kita tentu memerlukan satu kajian. Yang kita tidak punya adalah kebijakan energi nasional yang secara komprehensif terkait, ini tidak hanya menyangkut ESDM tetapi sampai ke level tidak hanya ke hulu harus ke hilir.”
Kebijakan energi nasional ini yang juga akan disusun oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta?
“Iya kita harus punya. Karena ini menyangkut energi terbarukan, masalah subsidi, kajian komprehensif termasuk dampak-dampak yang diakibatkan. Namun untuk sementara kita harus meningkatkan pendapatan dan memang subsidi itu diperlukan walaupun pelan-pelan itu harus ada transisi menuju subsidi yang tepat sasaran.”
Artinya subsidinya bukan seperti subsidi BBM model saat ini atau yang akan mengikuti harga pasar?
“Tidak boleh sebetulnya sesuai keputusan MK harga itu tidak mengikuti harga internasional. Kalau mengikuti harga internasional atau pasar yang sangat fluktuatif itu maka saya kira akan membebani rakyat benar. Karena penaikan harga BBM akan diikuti dengan penaikan harga-harga barang dan jasa, sementara daya beli masyarakat sampai sekarang stagnan bahkan berkurang.”
Artinya ada kemungkinan BBM premium akan dinaikkan lantas dialihkan kepada para petani, buruh, nelayan. Begitu program dari Pak Prabowo?
“Itu contoh ya bahwa itu bisa dilakukan. Misalnya sekarang sudah ada usaha untuk itu misalnya kepada kendaraan-kendaraan umum, tetapi yang menyangkut mobil mewah ya tidak bisa disubsidi BBM-nya ya paling tidak pom bensin tidak bisa mnenggunakan BBM bersubsidi. Saya kira itu satu tindakan yang bagus tetapi juga jangan sampai kita diarahkan untuk harga internasional dan itu akan membuat masyarakat susah. Ini juga terkait karena termasuk kebijakan energi nasional tadi kita harus meningkatkan juga pendapatan energi kita. Sekarang ini lifting oil kita semakin turun dari yang dulu waktu awal reformasi masih sekitar 1,5 juta barel sekarang sekitar 800 ribu barel per hari dan ini penurunan yang sangat tajam. Salah satunya karena blok-blok minyak tidak berfungsi atau tidak dieksplorasi dan dieksploitasi dengan baik. Mereka menguasai izin pertambangan tidak melakukan seismik, tidak melakukan eksplorasi apalagi eksploitasi sehingga penghasilan minyak kita semakin menurun hampir separuh dari 16 tahun yang lalu.”
Pengurangan subsidi BBM khusus terhadap orang kaya misalnya pemilik mobil pribadi. Nanti lewat mekanisme pajak dan cukai begitu konsep yang ditawarkan Pak Praobowo dan Pak Hatta?
“Itu dikaji oleh para pakar kita dari beberapa partai yang memang pada prinsipnya itu. Kita bicara prinsip dulu kemudian baru bicara aplikasi dan itu tentu harus ada satu teks juga terhadap kebijakan. Yang paling penting cara berpikir dulu kemudian dia menjadi kebijakan baru diimplementasikan. Kita juga tidak sembarangan bagaimana ini mekanismenya. Tetapi yang jelas prinsipnya adalah kalau mau subsidi harus tepat sasaran, tidak boleh mensubsidi orang kaya tapi orang yang memang tidak mampu atau kurang mampu itu yang harus disubsidi dalam jangka pendek. Tetapi misalnya seluruh rakyat Indonesia sudah membaik ekonominya, daya belinya meningkat tentu kita harus menggunakan APBN kita harus efektif dan efisien untuk hal-hal yang bersifat produktif.”
Kalau yang Anda paparkan tadi tidak jauh berbeda dengan kebijakan energi yang dilakukan SBY misalnya subsidi dialihkan ke nelayan. Apa yang membuat berbeda dari yang Anda sampaikan dengan SBY?
“Kita berbicara tentang national energy policy dulu secara keseluruhan. Dengan adanya national energy policy sebagai payung baru kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat teknis. Jadi ini bukan hal yang mudah karena yang paling sulit itu pelaksanaannya. Yang ada sekarang misalnya ketika ada pembedaan di pom bensin itu, pelayanan terhadap mobil-mobil kan menimbulkan pertanyaan bahwa mereka juga membayar pajak kenapa harus ada pembedaan. Jadi ini masalah dilema di dalam hal-hal yang bersifat prinsip, kenapa harus ada pembedaan status sosial masyarakat.”
