Jokowi-JK Jadi Presiden, Jumlah Kementerian Dibatasi

KBR, Jakarta - Capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengetatan jumlah kementerian. Hal itu untuk mencegah peluang korupsi.(Baca: Bersama JK, Jokowi: Kita Punya Keyakinan Membawa Gerakan Perubahan)

Menurut Wakil Sekretaris Jendral PDI-P, Hasto Kristianto, penambahan PNS hanya akan menambah beban negara di pemerintahan. Ujung-ujungnya, peluang korupsi bakal semakin membesar. Hasto menambahkan jika terpilih nanti, keduanya juga bakal menghilangkan departemen atau komisi yang dianggap tidak diperlukan.

“Jangan ada beban tambahan bagi aparatur negara yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri. Kita harus menciptakan lapangan kerja melalui sektor yang strategis. Kita tidak memperluas departemen yang ada di pemerintahan yang seringkali menjadi bebas negara,”kata Hasto dalam Sarapan Pagi (22/5)

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut menjanjikan beberapa hal terkait pemberantasan korupsi. Di antaranya, memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan sumber daya alam.

Editor: Sutami