Daftar Panjang Masalah Dalam Pileg 2014

KBR68H, Yogyakarta - Kinerja penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif lalu dianggap tidak memuaskan. Ini terlihat dari sejumlah persoalan yang muncul, semisal surat suara yang tertukar, keterlambatan distribusi surat suara, ketidakvalidan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga sosialisasi pemilu yang dinilai kurang. Bahkan, lantaran adanya indikasi penyelenggara pemilu terlibat pada salah satu peserta pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memecat sejumlah anggota KPU. Lantas, bagaimana agar persoalan serupa tak muncul saat Pemilu Presiden Juli mendatang?

Anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Rani mengakui tidak maksimalnya Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. Dia mencontohkan ketidaksiapannya penyelenggara pemilu dalam pengiriman surat suara dan juga perhitungan suara.

“Harusnya kan sudah siap satu bulan, tapi kenyataan kemarin, besok pemilu surat edaran dari pusat itu masih datang jam 8 malam. Kita menyebar untuk tingkat KPPS jam berapa? Itu di Kota di Yogyakarta. Bagaimana di daerah lain? Ini yang mungkin dievaluasi ke depan karena kita berbicara bagaimana kualitas demokrasi ke depan jauh lebih baik. Artinya juga aturan main itu juga harus disepakati dari awal,” tegas Rani dalam Program Daerah Bicara KBR68H di Yogyakarta.

Meski begitu, pihaknya mengklaim jika tingkat partisipasi pemilih di kota pelajar tersebut melampau target hingga mencapai 70 persen lebih. Sementara permasalahan lainnya adalah kesalahan petugas pemungutan suara dalam memasukan daftar pemilih. Hal ini menunjukannya kurang berpengalamannya para petugas dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Sementara Pengamat Poltik Universitas Gajah Mada (UGM) Nova Dona Bayu sepakat dengan berbagai carut marut Pemilu Legislatif tahun ini. Menurutnya, permasalahan seputar kartu identitas menjadi pemicu carut marutnya data pemilih.

“Kalau kartu yang berlaku secara nasional belum bisa diberlakukan, kemudian pesoalan ini akan berlangsung terus menerus. Misalnya pilpres atau pileg menghadapi masalah yang sama, ini kan seolah-olah menjadi persoalan yang klasik. Setiap pemilu akan berulang jika memang satu hal yang sangat mendasar single identity number dari kita sebagai warga negara itu tidak diselesaikan,” jelas Nova.

Tak hanya persoalan data dan logistik, masalah politik uang pun menambah daftar masalah dalam pemilu kali ini. Puluhan kasus politik uang di sejumlah daerah pun kini tengah diusut oleh polisi. Nova menyebut rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia menjadi pemicu meningkatnya tingkat politik uang. Disamping itu rendahnya pengetahuan masyarakat akan calon-calon legislatifnya menambah buruk praktek kotor tersebut.

“Ya sudah, tidak usah datang memilih saja. Itu yang pertama. Atau yang ekstrem, kami akan memilih yang memberi uang saja. Itu bisa menyebabkan partisipasi orang jadi terbatas. Artinya bahwa persoalan kenapa tidak memilih, kenapa politik uang tumbuh subur bukan karena persoalan dalam si pemilih itu sendiri, tetapi juga para caleg itu membuat para pemilih menjadi yang pragmatis,” tegas Nova.

Anggota KPU Yogykarta Rani tidak menampik soal praktik politik uang tersebut. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk bekerjasama menuntaskan politik uang menjelang pemilihan presiden pada Juli mendatang. Sementara Pengamat Politik UGM Nova meminta kepada semua pihak untuk memberikan pendiidkan politik secara terus menerus kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat memilih dengan cermat calon pemimpin lima tahun mendatang.

Editor: Fuad Bakhtiar