85 Ribuan DPS di Jawa Tengah Bermasalah

KBR, Semarang – Beragam masalah dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih dijumpai di Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan ada 85.177 data bermasalah di DPS untuk Pemilihan Presiden 2014.

Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, ini terjadi karena partisipasi masyarakat dalam menanggapi terkait DPS Pilpres masih sangat minim.

"Hal itu terjadi karena sesuai dengan tahapan, mulai 20 sampai 26 Mei 2014 adalah saatnya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran. Namun hal itu masih minim," katanya di Semarang, Selasa ( 28/5).

Teguh menyatakan, ada ribuan pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam DPS hasil pemutakhiran. Mereka yang masuk kategori ini antara lain sudah meninggal dunia (15.863), sakit jiwa (212), usia di bawah 17 tahun dan belum nikah (356), pindah alamat (15.164), TNI (93), Polri (104).

Namun sebaliknya para pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS hasil pemutakhiran antara lain karena sudah berusia 17 tahun sebanyak (20.345), telah menikah (3.624), pensiunan TNI (142) dan pensiunan Polri (71).

Menurut Teguh, maraknya permasalahan seputar DPS itu disebabkan belum maksimalnya kerja Panitia Pemilihan Suara dalam melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian. Penyebab lainnya adalah minimnya sosialisasi.

“Sosialisasi yang dilakukan jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya sampai di tingkat bawah. Di sisi lain, kurangnya kepedulian masyarakat, partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain menjadi penyebab masalah DPS itu," tutunya.

Bawaslu Jawa Tengah mengidentifikasi ada lima daerah penyumbang permasalahan. Antara lain Kota Surakarta (7.650), Kabupaten Boyolali (6.043), Kabupaten Blora (6.042), Kabupaten Pati (5.528), dan Kabupaten Magelang (4.979).

Teguh mengatakan, pihaknya sudan menginstruksikan kepada Panwaskab/kota dan Panwascam Se-Jawa Tengah untuk menyampaikan data itu kepada KPU Kabupaten/kota dan PPK Se-Jawa Tengah untuk segera ditindaklanjuti.

Selain masalah itu, kata Teguh, ada beberapa permasalahan yakni telah terjadi ribuan kesalahan penulisan data pemilih, antara lain kekeliruan penulisan nomor kartu keluarga (16.897), nomor induk kependudukan (3.523), nama (797), tempat tanggal lahir (579), status perkawinan (4.410), jenis kelamin (387), dan alamat (2.610).

“Jika kami total secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177. Dan ini perlu kepedulian kita bersama untuk menyelesaikannya,” katanya.

Menurutnya, data yang ada di tingkat provinsi telah kami koordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rakor Mutarlih di KPU Provinsi Jawa Tengah beberapa hari yang lalu yang juga dihadiri semua pimpinan partai politik, Kementerian Hukum dan HAM dan dinas tenaga kerja dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Editor: Anto Sidharta