Tahun Depan, Kekerasan terhadap Jurnalis dan Perusahaan Pers Akan Meningkat

KBR68H, Jakarta - Gencarnya upaya menjadikan media sebagai alat kampanye dan propaganda para pemilik media yang sedang sibuk berkampanye menjelang pemilu 2014, akan membuat para jurnalis berada dalam posisi yang dirugikan. Jurnalis akan mengalami situasi harus melakukan banyak peliputan yang sesungguhnya tidak terkait dengan kepentingan publik, tetapi lebih didominasi kepentingan pemilik media. Menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia, seperti apa gambaran dunia jurnalistik di negeri ini pada tahun politik? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Ketua Divisi Advokasi AJI Indonesia Aryo Wisanggeni dalam program Sarapan Pagi.

Catatan AJI di tahun politik ini apa yang harus dihindari para jurnalis?

Kita sudah mengingatkan di awal nanti pada 2014 Indonesia akan menjalankan pemilihan umum. Kami mengkhawatirkan akan terjadinya peningkatan terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis. Karena tahun ini saja pada periode Mei 2012 sampai dengan April 2013 kasus kekerasan yang terjadi sudah mencapai 26 kasus. Itu semuanya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bekerja, itu naik kalau dibandingkan periode sebelumnya antara Mei 2011 sampai dengan April 2012.

Kekerasannya berupa apa?

Kasus ini yang didata AJI itu bukan kekerasan yang dialami jurnalis semata tapi kekerasan yang dialami oleh jurnalis yang sedang bekerja. Jadi 56 kasus ini sudah diverifikasi merupakan kasus-kasus yang konteksnya itu memang dilakukan terhadap jurnalis yang sedang bekerja. Dari 56 kasus itu 21 kasus adalah kasus penganiayaan, kemudian 12 kasus pengancaman, yang 9 ini perampasan alat kerja jurnalis atau hasil kerja jurnalis misalnya perampasan kamera film atau kamera foto ketika sedang melakukan peliputan. Bahkan juga kita mencatat ada dua kasus besar pembakaran kantor Palopo Pos di Palopo, Sulawesi Selatan dan kasus pendudukan stasiun TVRI di Gorontalo sampai massa yang menduduki itu melakukan penghentian siaran. Untuk dua kasus ini terkait dengan proses sengketa pilkada di Gorontalo dan Palopo. Jadi kita melihat agak berbahaya ini situasinya, 2014 kita harus lebih berhati-hati baik komunikasi jurnalis, jurnalis maupun perusahaan pers harus menyiapkan diri terhadap peningkatan resiko terjadinya kekerasan.

Supaya kita bisa menekan angka kekerasan terkait dengan jurnalis dalam pekerjaannya. Apa saran anda kepada media massa terutama para pekerjanya?

Kekerasan-kekerasan itu sebenarnya harus ditangani oleh semua pihak, termasuk pihak kepolisian dan polisi militer untuk menangani setiap pelaku kekerasan. Kenapa polisi militer, karena tentara ini tercatat melakukan sembilan kasus kekerasan dari periode Mei 2012 sampai dengan April 2013. Namun memang untuk di antara kita sesama jurnalis dan perusahaan pers bisa meminimalkan resiko terjadinya kekerasan itu dengan mengedepankan sikap-sikap independensi. Memang ada kecenderungan bahwa proses politik misalnya pilkada atau pemilu segala macam itu mempolarisasi keberpihakan media, ada yang condong mengunggulkan salah satu kandidat itu meningkatkan resiko kekerasan karena media bersikap tidak independen, ini yang harus dihindari.