Sumber Dana Parpol Bukan Informasi Rahasia

KBR68H, Jakarta - Partai-partai politik kerap cemas bila harus melaporkan keuangannya ke muka publik. Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya; apakah dana parpol benar-benar halal? Menghadapi keengganan parpol itu, Indoneisa Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu melaporkan parpol-parpol itu ke komisi Informasi Pusat (KIP).

Forum untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai sangat wajar bila publik menanyakan sumber dana partai politik. Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafy mengatakan, selama ini parpol memang harus bekerja keras membiayai dirinya sehingga tak jarang cara tidak halal ditempuh. Dia menambahkan, sebetulnya parpol dapat membuka diri terhadap sumbangan dana dari publik. Namun kata dia, cara tersebut sangat sulit di tengah ambruknya citra parpol.

Dalam diskusi Pilar Demokrasi di KBR68H, Senin (27/5) malam, Uchok menambahkan, dana parpol dari negara juga dirasa kurang. Sebagai informasi, parpol mendapat jatah dana Rp 1.000 per satu suara pemilih. Kata Uchok, minimnya dana dari negara juga menjadi pemicu maraknya dana haram yang mengalir ke parpol.

Banyaknya dugaan dana haram yang mengalir ke parpol hendaknya diawasi oleh publik. Kata Uchok, publik sangat diperbolehkan meminta transparansi dana ke parpol. Dia menambahkan, parpol tidak dapat mengelak bila publik menanyakan sumber dana yang mengalir ke parpol itu. Menurut Uchok, parpol tidak dapat mengklaim sumber aliran dananya sebagai informasi rahasia.

Transparansi duit parpol juga harus didorong oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Menurut Uchok, selama ini KPU tidak terlihat punya niatan menelisik dana parpol secara mendalam. Kata dia, selama ini KPU hanya meminta transparansi dana kampanye, bukan dana harian. Oleh karena itu kata dia KPU harus berani meminta audit dana parpol.

Editor: Doddy Rosadi