Sekjen DPR: Tidak Semua Proyek DPR Direalisasikan

KBR68H, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan Negara (Fitra) kembali merilis sejumlah proyek DPR yang dianggap janggal atau aneh. Jumlahnya mencapai lebih dari Rp 50 M. Proyek aneh itu antara lain penggantian Conference System di ruang rapat paripurna II Gedung Nusantara II sebesar lebih dari Rp 18 M. Apa tanggapan DPR atas laporan FITRA tentang proyek aneh tersebut? Simak perbincangan penyiar KBR68H Irvan Imamsyah dan Rumondang Nainggolan dengan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani dalam program Sarapan Pagi.

Tanggapan soal apa yang disampaikan FITRA ini Rp 50 miliar ini proyek yang aneh karena terlalu besar dan mahal ini bagaimana?

Itu terkait dengan mekanisme penyusunan anggaran. Kita tiap tahun beberapa kali ada jadwal check point untuk seluruh sarana prasarana di DPR. Kemudian yang rusak apa, kebutuhan pemeliharaan ataupun pembangunannya seperti apa, penggantian alat, dan sebagainya. Karena itulah ada anggaran total kurang lebih Rp 50 miliar tetapi dalam perjalanannya itu hanya alokasi untuk antisipasi. Ketika dalam proses kita cek ulang, kami bekerjasama dengan BPKP, LKPP, dan kalau BPK rutin melakukan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran. Dari Rp 50 miliar itu di dalam proses evaluasinya ada sekitar Rp 35 miliar yang dievaluasi, artinya dibatalkan penggunaannya. Jadi kurang lebih Rp 14 miliar yang direalisasi untuk sekian banyak jenis pemeliharaan, misalnya ada AC, lift, elevator, jaringan pipa air bersih, pemeliharaan travo. Sangat teknis karena ini memang sebetulnya pelaksanaan lapangan di bawah koordinasi Wasekjen, setelah saya cek ternyata realisasinya seperti itu. Jadi ada beberapa yang dianggap bisa dengan perbaikan, ditunda tahun depan penggantiannya. Jadi alokasi itu tidak harus dilaksanakan seperti itu, itu berdasarkan survei awal.

Apakah untuk pemeliharaan akhirnya membeli barang baru?

Kalau pemeliharaan kita kontrak servis, instalasi itu lebih banyak kontrak servis. Karena itu teman-teman pelaksana kami itu selalu berkonsultasi dengan LKPP, jadi sebetulnya sekarang kami sedang melakukan reformasi birokrasi, bagian dari itu adalah akuntabilitas. Jadi beruntung banyak lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberikan advokasi terkait barang dan jasa. Itu termasuk kontrak servis untuk AC, untuk lift, itu ada merk tertentu yang berbeda-beda. Kontrak servis itu diizinkan oleh LKPP itu diberikan kepada pemegang merk, supaya tepat.

Ada lelang yang dipersoalkan juga misalnya pengadaan penggantian trafo yang dipegang PT. APU dimenangkan nilainya lebih rendah dari PT. ONP. Bagaimana?
 
Karena kalau misalnya itu merk khusus yang dipakai itu memang pemegang merk yang harus memelihara dan itu kontrak servis lelang, tergantung pada spesifikasinya yang di DPR seperti apa. Jadi makin hari memang terkait reformasi birokrasi kita sudah mencanangkan nilai-nilai dasar kinerja. Jadi kami berproses untuk membangun transpraransi, akuntabilitas, maka sarana yang ada itu maksimal kita lakukan dan itu harus.
 
Jadi minta klarifikasi FITRA akan dipanggil atau bagaimana?

Tidak kalau kita lebih senang seperti itu. Teman-teman media banyak membantu, jadi kami juga terima kasih tetapi tidak akan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.