KBR68H, Jakarta - Satuan tugas (satgas) anti korupsi dibentuk di Papua. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pembentukan satgas untuk memberantas penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan dana otonomi khusus, dan sejumlah kasus korupsi lainnya di Papua. Siapa saja yang terlibat dalam satgas itu dan bagaimana koordinasinya dengan kepolisian setempat? Simak perbincangan penyiar KBR68H Arin Swandari dan Irvan Imamsyah dengan juru bicara Kepolisian Papua Gede Sumerta dalam program Sarapan Pagi
Kepolisian juga dilibatkan dalam satgas anti korupsi untuk Papua ya?
Betul.
Bagaimana satgas ini akan bekerja?
Kemarin kita sudah melalui izin satgas penanganan tindak pidana korupsi yang mana sebelumnya sudah dilakukan pelatihan. Pelatihan penguatan kapasitas penyidik tindak pidana korupsi disana ada BPKP, kejaksaan, pengadilan, Polri, Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Kemudian kedepannya nanti ini untuk melakukan penanganan korupsi yang ada di daerah Papua dan Papua Barat, karena kita baru satu Polda.
Apa yang akan dibidik pertama kali?
Yang jelas untuk kedepannya kita melakukan penyidikan-penyidikan yang berkualitas, bukan kuantitas. Artinya kita akan menyidik sasaran pejabat-pejabat atas level provinsi, kabupaten.
Kabarnya pelatihan hanya tiga hari, cukup atau tidak untuk menambah kapasitas kemampuan menyidik kasus korupsi?
Kalau menurut hemat saya itu sudah termasuk cukup. Karena sebelumnya juga sudah diberikan pelatihan-pelatihan intern Polda dengan mengundang juga dari intern kejaksaan, pengadilan. Makanya dalam jangka waktu tiga bulan sebelum launching ini kita cukup signifikan menangani kasus, satu Polres bahkan sudah menangani 1-2 kasus korupsi.
Ini ada target untuk penyelesaian kasus korupsi di sana ya?
Nanti kita lihat saja targetnya tapi yang jelas nanti adalah lebih ke kualitas penanganannya.
Kasus apa yang pertama kali menjadi pantauan utama?
Belum ada gambaran tapi yang sudah kita tangani yang cukup berkualitas itu adalah penanganan kasus suvenir kulit buaya yang dilakukan oleh mantan Bupati Merauke.
Kalau soal Labora Sitorus bagaimana kabarnya untuk penanganannya?
Untuk penanganan kasus LS sebetulnya kita sudah tangani sejak kita menyita 1 juta liter BBM pada tanggal 21 Maret. Dia terkait kemudian kita memanggil dia sebagai tersangka, namun dalam perjalanannya dia belum memenuhi panggilan dengan alasan yang kurang jelas sehingga nanti ke depan kita panggilan kedua. Pada tanggal 28 Maret kita berhasil menyelidiki kasus illegal logging atas perusahaan keluarganya yang mana PT Rotua yang menangani kasus kayu itu adalah istri daripada LS sebagai komisaris di sana.
Ada juga pengiriman kayu ke Surabaya sebanyak 115 kontainer yang berasal dari PT Rotua ini masih diselidiki, kita sudah mengirim tim ke Surabaya.
Sudah dicopot yang bersangkutan atau bagaimana?
Karena dia belum memenuhi panggilan kita masih mengusut dulu kasusnya. Jadi di Polri kita usut pidananya, kemudian kalau terbukti baru melakukan sidang kode etik dan sidang disiplin.
Menerapkan Pasal Pencucian Uang karena ada Rp 900 miliar di rekeningnya?
Jadi saya luruskan juga supaya masyarakat tahu, sebenarnya itu adalah akumulasi transaksi dia selama lima tahun. Jadi bukan saldonya, karena kita tidak boleh menyampaikan saldo nasabah tanpa izin Menteri Keuangan. Bahwa bukan dari kita mengekspos tentang saldo tersebut, jadi bukan dari kita yang mengekspos transaksi tersebut.
