Pengamat: Anggota DPR Merasa Tidak Penting Menghadiri Sidang

KBR68H, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan mempublikasikan absensi anggota dewan secara berkala. Ini dilakukan untuk menghindari persepsi yang bermuatan politis. Sebelumnya, di dalam data absensi tahun 2012, tercantum beberapa politisi ternama yang kerap absen, seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Seberapa besar dampak publikasi absensi ini terhadap kinerja anggota DPR? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Aktivis Gerakan Tagih Janji Ronald Rofiandri dalam Sarapan Pagi

Data dari Badan  Kehormatan ini cukup representatif untuk menggambarkan bagaimana kerajinan anggota DPR?

Kalau bicara hal-hal yang rajin kehadiran sebatas fisik setidaknya yang terdokumentasikan dan terinformasikan memang masih minimal. Ini setidaknya ingin merespon kegeraman masyarakat karena melihat mayoritas anggota DPR dicalonkan kembali di saat kita tidak bisa mengetahui secara persis apa capaian dan kontribusi mereka dalam 3,5 tahun ke belakang.

Menurut anda apakah daftar absensi ini bukan rujukan yang tepat bagi masyarakat untuk memilih wakilnya nanti?

Kalau itu menjadi satu-satunya opsi menurut saya rentan. Karena bagaimanapun problem ketidakhadiran secara fisik memang ada faktor penyebabnya dan pengawasannya lemah. Kalau coba kita telusuri lebih lanjut problem partai politik yang tidak tegas, tidak mengevaluasi dan menyampaikan kepada publik, ada yang tertutup, manajemen persidangan yang tidak efektif. Kemudian soal yang ingin coba kita elaborasi, kita belum menemukan mekanisme putusan sehingga kehadiran anggota DPR dirasakan penting dan signifikan karena kehadiran mereka mengikat. Itu yang belum pernah muncul atau sebuah terobosan lain. Saya melihat persoalan tentang disiplin yang rendah ini bukan khas persoalan tahun 2012 saja, ini masalah lama yang ternyata direspon dengan cara-cara yang mungkin ada fraksi yang belum bereaksi cepat dan belum ada terobosan yang progresif atau ada yang mulai bersikap tegas tapi pendekatannya parsial. Sehingga lagi-lagi menunggu publiknya geram dulu kemudian terbuka.

Apa yang harus diperbaiki Badan Kehormatan DPR didalam merilis daftar absensi semacam ini sehingga kita punya pegangan apakah orang-orang ini layak dipilih lagi atau tidak di pemilu berikutnya?

Dalam jangka pendek sebenarnya tradisi seperti ini tidak sepenuhnya keliru. Setidaknya memang karena masih berhadapan dengan sebagian anggota DPR yang orientasinya mereka duduk di anggota legislatif ini bisa dikatakan motifnya bukan seharusnya sebagai anggota parlemen, betul-betul punya komitmen dan itu mulai diukur dari hal-hal yang sifatnya rapat dan juga alat kelengkapan proses rekapitulasi publikasi itu bisa saja dijalankan. Meskipun kemudian menurut saya nanti tetap harus ada terobosan yang jauh lebih perspektif, terus menerus bisa diuji. Karena terobosan ini nanti muncul di revisi Undang-undang MD3  No. 27 Tahun 2009 sehingga bisa didekati dengan cara yang jauh lebih progresif.