Kurikulum 2013, Kurikulum Kejar Tayang

KBR68H, Jakarta - Enam fraksi Komisi X DPR RI menyetujui implementasi dan anggaran Kurikulum 2013 dengan sejumlah catatan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Dalam rapat ini, total anggaran implementasi kurikulum 2013 disetujui sebesar Rp829,4 miliar. Apa langkah yang akan diambil Fraksi yang menolak Kurikulum 2013 seperti PKS? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan anggota Komisi X DPR dari PKS Rochmani dalam program Sarapan Pagi.

PKS menolak lalu dengan adanya ketok palu sudah dianggap sah, selesai begitu saja atau bagaimana?

Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan masukan, penjelasan, pemahaman tentang kesiapan pemerintah untuk pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Cuma saya kira inilah usaha maksimal yang bisa PKS lakukan, karena pada akhirnya kembali ke sikap fraksi masing-masing.

Ini minta ditolak atau ditunda?

Memang beragam. Kalau kita PKS sebetulnya secara prinsip namanya perubahan kurikulum sesuatu yang wajar, sebuah keniscayaan bahwa semuanya harus berubah. Tapi dengan persiapan yang pendek, bagi kita perubahan kurikulum tidak secara komprehensif kita bisa dalami dengan baik. Kita juga mendengar banyak masukan dari masyarakat tentang dokumen kurikulum ini, itu juga saya kira belum cukup. Kemudian dari sisi persiapan implementasi juga menurut kita ini dalam waktu yang pendek juga tidak mungkin. Kita mencatat kurikulum KTSP tahun 2006 itu paling tidak disiapkan selama dua tahun.  Termasuk juga secara perundang-undangan sebetulnya ada beberapa hal Permen yang harus dipersiapkan untuk kesempurnaan pelaksanaan kurikulum ini dan itu juga belum ada masalahnya.

Tadi malam Pak Nuh langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan bermacam-macam Peraturan Menteri, ini tidak cukup waktu menurut anda?
 
Kalau bagi kita tidak cukup waktu. Jadi akhirnya ini seperti kejar tayang saja, padahal ini menyangkut anak bangsa yang hampir 60 juta siswa tingkat SD-SMA seluruh Indonesia. Tapi kita persiapkan dengan waktu yang sangat pendek, dokumen kurikulum bagi kita juga masih banyak yang perlu kita beri masukan, dari segi waktu implementasi juga sangat pendek. Ini ada perbedaan tematik integratif ini menurut kita sebuah perubahan yang bagus. Cuma mengubah paradigma, bahkan sikap guru terhadap sekolah cara pembelajarannya di depan kelas akan berubah ini tidak sederhana.
 
Jadi menurut anda perlu berapa lama persiapannya?

Kalau kurikulum KTSP saja dua tahun okelah tidak dua tahun tapi tahun depan saja kita persiapkan. Dengan tenang kita diskusikan dokumen kurikulum itu, mendapat masukan dari orang-orang di luar pemerintah juga. Pemerintah sejak awal mengatakan seolah-olah tidak mau menerima masukan dari masyarakat, susah juga. Jadi kita juga paham karena waktunya sudah tidak cukup lagi. Padahal kalau mau dokumennya kita matangkan, kita mulai seperti yang disampaikan teman-teman di PAN ada piloting semacam sekolah percontohan, tahun 2014 baru kita implementasikan secara massal.
 
Bukankah itu yang diinginkan oleh Kemendikbud ada piloting di enam ribu sekolah itu?

Iya tapi itu sebetulnya bukan piloting, berbeda sekali karena sejarahnya bukan begitu. Menurut saya Pak Menteri jujur saja menyampaikan ini bukan piloting karena awalnya sepertiga sekolah. Kalau piloting sejak awal mengatakan kita piloting, tidak ada statement itu.

Jadi tidak ada statement untuk itu?

Tidak ada. Kalau ini dilakukan saya kira PKS sangat mendukung, kalau piloting dokumen sendiri ada perubahan-perubahan dalam masa pelaksanaan piloting itu.

Anggaran untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebesar Rp 829 miliar untuk enam ribu sekolah. Kalau menurut anda anggaran ini apakah terlalu besar atau bagaimana?

Itu ada anggaran sisa. Jadi Rp 323 miliar yang nanti diperuntukkan bukan kurikulum. Tapi kalau dihitung-hitung kita ingin dalami di percetakan buku itu sendiri, ketika RDPU ada dari politeknik itu menyampaikan bahwa mereka menyanggupi kalau diberikan waktu yang cukup bisa memberikan buku yang murah tapi juga berkualitas, harganya bisa separuh dari yang diajukan pemerintah. Tapi lagi-lagi kemudian alasannya tidak cukup waktu untuk mendalami. Mungkin kalau kita bisa diskusikan dengan tenang, waktunya lebih panjang, kita bisa menghitung, jangan-jangan ada angka yang kita bisa hemat.