KSPSI: Upah Naik 30 Persen Menjadi Percuma Apabila BBM Naik

KBR68H, Jakarta - 200 ribu buruh akan turun ke Jalan berdemo di sepanjang jalan Sudirman, Thamrin menuju ke Istana Negara, Jl.Medan Merdeka Barat. Mereka akan datang ke Istana, DPR dan 6 kementerian. Di antaranya kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Buruh menolak upah murah. Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk upah yang layak bagi buruh. Ada berapa banyak buruh yang akan turun ke jalan hari ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea dalam program Sarapan Pagi

Hari ini buruh turun ke jalan, jam berapa mulai?

Iya kami akan bergerak dengan 150 ribu massa kami, dimulai pukul 10 dari Bundaran HI long march menuju istana.

Memasukkan poin tentang kenaikan harga BBM ya?

Iya yang paling penting buat kami adalah kami menolak dengan keras. Dua hari lalu kami bertemu dengan Presiden SBY langsung di istana, secara terbuka kami menyatakan penolakan di depan presiden. Kenaikan upah 30 persen tidak ada gunanya ketika BBM juga naik, karena sangat berkaitan dengan kenaikan sewa kontrakan anggota kami, transportasi, makanan, dan seluruhnya itu sangat menghantam lini kehidupan para buruh dan keluarganya. Karena itu kami dengan tegas menolak, kami juga menolak sistem BLT yang menurut kami gula-gula manis dan menyesatkan buat rakyat. Kemudian kami menolak penangguhan upah, jadi upah sudah naik dengan angka yang cukup baik  tapi dimana-mana perusahaan melakukan penangguhan supaya tidak membayar sesuai aturan upah minimum. Juga kami meminta laksanakan jaminan kesehatan buat seluruh rakyat Indonesia BPJS 1 Januari 2014 dan juga hapuskan outsourcing.
 
Barangkali tiga tahun terakhir isu itu menjadi isu rutin, apa yang membedakan untuk tahun ini?

Pertama adalah untuk upah kami sudah mendapat perbaikan yang cukup bagus, hanya memang kami minta terhadap pemerintah meningkatkan fungsi pengawasan. Karena ada oknum perusahaan yang nakal bagaimana dia menahan upah buruh, melarang mendirikan serikat pekerja itu sudah melanggar Undang-undang dan melanggar hukum ketenagakerjaan. Kami minta ketegasan SBY, karena ada hal-hal yang tidak berhasil koordinasi dengan baik antara Menkokesra dan Menteri Keuangan mengenai masalah iuran untuk rakyat miskin di BPJS.