Kompolnas: Usut Rekening Gendut, Polisi Jangan Hanya Fokus pada Labora

KBR68H, Jakarta - Kasus rekening gendut polisi kembali mencuat. Kali ini pelakuknya bukan petinggi polisi berpangkat jendral, namun “hanya” anggota Kepolisian Resort Sorong, Papua berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) yang bernama Labora Sitorus. Ia  memiliki aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari Rp 1,5 triliun! Menurut Kepala Kepolisian Papua Tito Karnavian, LS kini tengah diselidiki untuk kasus illegal logging dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Sorong. Bagaimana tanggapan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) soal kasus ini? Simak penjelasan Anggota Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Anda kaget mendengar ada polisi berpangkat Aiptu punya uang Rp 1,5 triliun?

Iya betul ini sebuah kekagetan yang luar biasa ya, seorang anggota Polri berpangkat Aiptu punya uang Rp 1,5 triliun itu luar biasa. Ini akhirnya menjadi catatan kami, mungkin saja ini juga terjadi di tempat lain bukan hanya di Papua. Mengingat memang selama ini kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan anggota kepolisian di luar kedinasan memang belum ada pengawasannya.

Kalau Anda melihat apakah ada kemungkinan bahwa polisi akan menjadikan kasus ini sebagai titik balik upaya membersihkan citra polisi atau justru menjadikan tersangka ini sebagai bahan pemerasan?

Kalau saya melihat langkah yang sudah dilakukan Bareskrim Mabes Polri ini saya melihat bahwa komitmen untuk membersihkan polisi sudah mulai nampak. Cuma masalahnya kita jangan berfokus hanya kepada si Labora, saya merasa bahwa selama lima tahun pekerjaan yang dia lakukan itu tidak mungkin dia sendiri. Karena ini kegiatan yang cukup besar ada illegal logging, ada BBM itu melibatkan orang lain juga. Sehingga saya percaya bahwa ada komitmen yang dibuat Mabes Polri bahwa kasus ini harus terungkap, tetapi jangan berhenti pada diri si polisi ini saja. Saya percaya bahwa ini ada lingkaran-lingkaran yang harus kita buka.

Artinya anda menduga ini ada keterlibatan para petinggi polisi?

Iya mungkin bukan hanya petinggi tapi juga lingkaran yang ada di sekitar dia. Mungkin saja pimpinan tertinggi tidak mengerti bisa saja terjadi, tetapi dia pasti tidak sendiri. Pasti melibatkan orang lain di luar kepolisian karena untuk melakukan kegiatan seperti itu ada link yang dia bangun.

Beban berat bagi Pak Tito Karnavian. Menurut anda Pak Tito punya track record yang bagus di dalam pemberantasan korupsi?

Iya selama ini beliau mempunyai komitmen yang cukup tegas dalam menghadapi anggota yang mempunyai permasalahan bukan hanya di bidang korupsi tapi juga hal lain. Kita menaruh besar sekali harapan pada Pak Tito bisa menyelesaikan, tapi pesan saya jangan hanya berhenti pada Pak Labora saja. Kalau memang komitmen Polri ingin membersihkan institusi Polri dari perbuatan-perbuatan seperti itu ya harus all out kerjanya.

Kompolnas punya rencana tertentu terhadap kasus di Papua ini?

Kami tidak memiliki kewenangan sampai investigasi, tetapi kami memiliki kewenangan klarifikasi. Saat ini saya masih berada di Palembang untuk kasus yang lain, sehingga setelah saya kembali ke Jakarta pasti kami akan melakukan rapat dan memutuskan apakah kita akan datang ke sana atau cukup meminta laporan.

Bayangannya nanti kapan?

Hari ini saya baru pulang, kemudian besok akan rapat dan kita akan putuskan.

Rekening gendut bukan kali ini saja, menurut anda apakah dengan terbukanya kasus Labora ini bisa diselesaikan? 

Memang mungkin dengan kasus ini akan membuka kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya, kita berharap demikian. Tetapi memang saya juga bisa memahami alasan dari Polri angka atau nama yang pernah muncul sebelumnya ini baru data awal. Sehingga diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk membuktikan apakah betul terjadi hal seperti itu. Tapi Kompolnas sangat mendukung beberapa kali bahkan dalam rapat kami pada awal-awal memasukkan kasus rekening gendut ini menjadi agenda. Tetapi memang Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk investigasi, memanggil, dan seterusnya sehingga kita belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap PPATK apakah Kompolnas punya hubungan kerja selama ini?

Belum.

Ada rencana untuk meminta data untuk lebih lanjut?

Dalam ketentuannya yang boleh meminta hanya aparat penegak hukum sehingga apakah nanti Kompolnas bisa meminta data atau tidak ini yang belum. Tetapi selama ini PPATK hanya melayani permintaan dari penegak hukum.