Kemensos: Masih Banyak Warga yang Memerlukan BLT

KBR68H, Jakarta - Presiden akan meminta persetujuan DPR untuk melakukan kompensasi dengan bantuan langsung tunai (BLT). Di samping itu, Presiden juga ingin memastikan bahwa ketersediaan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup untuk memberi kompensasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Sudah sejauh mana persiapan pemberian BLT ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Keementerian Sosial, Andi ZA Dulung dalam program Sarapan Pagi.

Sudah sampai mana penggodokan mekanisme pemberian kompensasi berupa BLT?

Jadi prinsip bahwa pemerintah menaikkan BBM ini sebetulnya dalam rangka menggeser subsidi. Yang tadinya subsidi untuk BBM itu akan digeser ke subsidi yang langsung ke masyarakat miskin. Sebetulnya mekanismenya ada beberapa, jadi bukan hanya BLT, BLT ini berkembang terakhir lagi sebetulnya. Prinsip awal melihat kesiapan, kematangan pendataan kita, sebetulnya skenario awal adalah semuanya bantuan itu ditambahkan masuk ke bantuan penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Jadi ada tiga yang utama, pertama adalah Raskin yang tadinya 12 bulan dijadikan 16 bulan, kemudian bantuan siswa miskin jumlahnya ditambah dan besaran batuannya ditambah, kemudian ada Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekarang sekitar 2,4 juta ini juga mau ditambahkan. Artinya program yang sudah jalan itu tinggal ditambahkan saja, tidak lagi bikin mekanisme baru dan sebagainya. Kemarin hitungannya hanya dinaikkan sebagian, ada yang tidak dinaikkan waktu dua harga itu. Kemudian berpikir kembali bahwa ternyata kesulitan pengawasan, menerima semua pendapat dan sebagainya Bapak Presiden memutuskan nantinya kemungkinan satu harga. Kalau satu harga berarti ada penambahan, ada lagi subsidi yang dikurangi terus dipindah. Inilah kemungkinan opsi yang menjadi BLT, BLT ini belum diputuskan juga apakah 6 bulan atau 3 bulan.

Itu berupa pembagian uang langsung kepada masyarakat miskin begitu?

Jadi prinsipnya itu mirip dengan BLT yang lalu. Tetapi yang berbeda adalah kita bisa yakinkan pendataannya jauh lebih bagus, karena sebetulnya BLT ini sudah siap tahun lalu yang sudah kita persiapkan semuanya.

Ini kesannya seperti “Sinterklas” bagi-bagi uang kepada warga miskin dan ini dikaitkan dengan pemilu. Pasti tidak bisa dihindari ya?

Kalau kita mau berbicara teori dan kenyataan di lapangan, tingkatan masyarakat ini berbeda-beda. Kami di Kementerian  Sosial menangani yang paling rendahpun kita tangani, misalnya PKH kita tangani target tahun depan 3,2 juta. Itu adalah semua orang yang paling miskin, saya sering ke lapangan melihat situasinya itu memang mereka sebetulnya kalau tidak dikasih cash mereka sangat kesulitan hidupnya. Artinya ada beberapa masyarakat memang belum bisa lompatan ke pemberdayaan ekonomi. Makanya penanggulangan kemiskinan kita bagi cluster, itu supaya kalau memang ada masyarakat yang kebutuhan hidup dan makannya saja belum cukup itu tidak bisa diberdayakan dulu.

Anda menyebutkan bahwa BLT mengulang program yang lalu dengan data yang lebih baik, maksudnya seperti apa?

Data yang lebih baik kita pakai sekarang itu setiap tiga tahun ada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Jadi 2011 itu yang terakhir, artinya 2011 lebih bagus daripada 2008, BLT terakhir yang dulu itu tahun 2008 dan iInsyaallah tahun depan ada lagi pemutakhiran data kembali. Jadi memang ada perbedaan pendapat di lapangan khususnya dengan pemerintah daerah, tapi itu tidak sampai 5 persen perbedaannya. Artinya ini masih miskin tetapi namanya tidak ada di pendataan itu, karena kita merujuk data BPS itu. Sekarang ini semua program penanggulangan kemiskinan itu diminta menggunakan satu data.
 
Data siapa itu?

Data yang sudah diambil 2011 oleh BPS. Jadi ada pendataan 2011 khusus untuk 40 persen kondisi orang Indonesia yang paling bawah.

Pemerintah daerah barangkali mengklaim punya data yang lebih banyak lagi bagaimana?

Sekarang sudah mulai tersosialisasi dengan baik. Karena ini juga disosialisasikan dan perintah dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya pemerintah daerah juga menggunakan itu. Kalau ada yang tidak cocok jangan diperdebatkan sekarang, kita gunakanlah APBD dulu untuk menutupi nanti kemudian tahun depan waktu updating baru dimasukkan yang kurang-kurang tadi. Jadi ada mekanisme sekarang selalu perbaikan dan sebetulnya dengan UU No. 13 ini tahun lalu kita terbitkan itu tentang penanganan fakir miskin itu nanti tiap enam bulan ada updating.

Jumlah 96 juta dengan perkiraan skenario enam bulan ini berapa dana yang dibutuhkan?

Kita masih hitung-hitung. Ini ada beberapa skenario, sekarang ini juga pemerintah setiap tahun menghemat APBN itu dipotong atau dikurangi lagi 10 persen.

Apakah total dana BLT ini nanti tercatat di dalam laporan keuangan LKPP?

Ini masuk. Makanya kemarin Pak Presiden mau mengumumkan misalnya bahan bakar dinaikkan hari ini, ternyata kita naikkan hari ini besok belum bisa memberi kompensasi. Karena masih harus dibahas dengan DPR, padahal DPR sekarang masih reses. Jadi Pak Presiden bilang oke dinaikkan begitu siap anggarannya, artinya itu setelah dibahas dengan DPR.