KBR68H-Tiap tahun kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei. Peringatan Hardiknas merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bangsa, khususnya dalam pembangunan bidang pendidikan. Karena pembangunan pendidikan merupakan jalan utama untuk meraih kemajuan dan kehormatan bangsa.
Dalam perspektif sosial kemasyarakatan, ada tiga penyakit sosial yang berdampak negatif, yaitu kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan peradaban.
Pendidikan berfungsi untuk menaikkan daya tahan (imunitas) sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut. Ini artinya, pendidikan dapat menjadi vaksin sosial.
Selain sebagai vaksin sosial, pendidikan juga merupakan elevator sosial untuk meningkatkan status sosial. Dua hal itulah yang melatarbelakangi ditetapkannya tema Hardiknas 2013, yakni ’Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan’.
Kepala Pusat Informasi & Humas Kemdikbud Ibnu Hamad mengatakan pemerintah terus berupaya agar penyelenggaran pendidikan di Indonesia semakin baik.
”Kondisi pendidikan di Indonesia dari Sabang-Merauke dengan geografis keragaman sosial budaya, dengan kenyataan di lapangan. Mutu dan kualitas ya harus ditingkatkan,” ujar Ibnu Hamad. Peningkatan mutu dan kualitas dilakukan mulai dari pendidikan dasar sampai tinggi.
Pendidikan Dasar & Menengah
Akses anak bangsa untuk bisa bersekolah di tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) saat ini mencapai 97-98%. Capaian ini berkat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .
”Program BOS sukses mengantarkan anak-anak yang tak bisa sekolah menjadi bisa sekolah. Ini akan kita lanjutkan supaya mencapai 100%,” ujar Ibnu Hamad.
Selain itu kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak sekolah, dinas pendidikan provinsi/kabupatan/kota membuat posko anti putus sekolah (droup out).
”Mereka akan memantau peserta didik, setelah lulus SD/SMP/SMA melanjutkan sekolah atau tidak. Mereka kemudian akan melapor ke Dinas Pendidikan atau Kemdikbud untuk ditindaklanjuti,” tutur Ibnu Hamad.
Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah juga masih menjadi program kelanjutan dari Kemdikbud dalam upaya menciptakan pendidikan bermutu dan berkualitas.
”Tahun 2011-2012 kita merehabilitasi 170 ribu ruang kelas rusak berat mulai dari SD-SMP. Rusak ringan juga kita perbaiki. Lalu juga bangun ruangan kelas atau sekolah untuk menyukseskan program Pendidikan Menengah Universal. Kita lanjutkan program yang baik ya demi mutu dan kualitas,” ungkap Ibnu Hamad.
Sementara untuk pendidikan menengah (SMA) Kemdikbud akan meningkatkan akses melalui program Pendidikan Menengah Universal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) antar kabupaten/kota.
Ada 253 kabupaten/kota yang APKnya di bawah rata-rata dan 71 kabupaten/kota yang APKnya di bawah 50 persen. “PMU mempercepat Angka Partisipasi Kasar,” sebut Ibnu Hamad.
PMU adalah program pendidikan wajib belajar 12 tahun di mana semua anak-anak bisa mengenyam pendidikan minimal tingkat menengah. Tujuan dari program ini adalah supaya angka keluluasan lulusan SMA/SMK/MA mencapai 97% pada 2020.
“SMP lulus melanjutkan ke SMA karena tidak lagi dibebani biaya operasional dan biaya investasi karena sudah didukung oleh PMU,” jelas Ibnu Hamad.
Memperluas Akses Pendidikan Tinggi
Pada peringatan hari pendidikan nasional tahun ini. Kemdikbud juga berupaya agar pendidikan tinggi bisa dinikmati banyak anak bangsa. Bukan lagi mimpi.
”Sampai saat ini angka partisipasinya baru 5%,” sebut Ibnu Hamad. UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 akan mendorong peningkatan akses dan keterjangkaun pendidikan tinggi. ”Ada Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPTN), dengan BOPTN, PTN tidak boleh memungut SPP mahal, ada keterjangkauan biaya,” terang Ibnu Hamad.
Lanjut Ibnu, untuk akses, Kemdikbud membangun akademi komunitas. Tahun lalu sudah dimulai dan sudah ada 20 akademi komunitas yang berhasil dibangun.
”UU Pendidikan Tinggi memandatkan itu, targetnya minimun setiap kab/kota punya 1 akademi komunitas. Kalau ada 600 kab/kota total jadi 600-an akademi komunitas. Ini kan akses jadi mudah bagi siapa saja. Baik yang tinggal di daerah terpencil, terdepan atau terluar,” kata Ibnu Hamad panjang lebar.
Peningkatan komptensi guru dan tenaga pendidik juga dilakukan Kemdikbud. ”Ada uji kompetensi bagi mereka. Kesejahteraannya juga kita pikirkan dengan memberikan tunjangan profesi pendidikan,” jelas Ibnu Hamad.
Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru. Utamanya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) Kemdikbud mengembangkan program Sarjanan Mendidikan di daerah 3T (SM3T). ”Kurang lebih 3000 sarjana dikirim ke berbagai daerah untuk mengajar ke sekolah yang kurang guru. Misalnya di Papua Barat,” tutup Ibnu Hamad.
Perbincangan ini hasil kerjasama KBR68H dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI.
