Jubir: Penghargaan untuk SBY Sudah Diputuskan sejak Tahun Lalu

KBR68H, Jakarta - Rencana penganugerahan gelar tokoh toleransi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Appeal of Conscience Foundation - sebuah lembaga keagamaan di Amerika Serikat menuai polemik. Berbagai lembaga dan perkumpulan masyarakat menolak dengan tegas, rencana pemberian penghargaan itu. Lalu bagaimana komentar Presiden SBY atas penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait penghargaan itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan juru bicara Kepresidenan Teuku Faizasyah dalam program Sarapan Pagi.

Bisa dijelaskan penghargaan apa yang diberikan oleh Appeal of Conscience Foundation?

Appeal of Conscience Foundation ini memberikan award pada tokoh-tokoh di dunia yang berjasa terhadap masalah-masalah perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan kehormatan pada nilai-nilai HAM. Itu berangkat dari dasar pembentukan organisasi itu sendiri, kita memaklum bahwa sudah banyak tokoh negara di dunia yang mendapat penghargaan tersebut misalnya Perdana Menteri Lee Myung-bak, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, dan Perdana Menteri Australia John Howard.

Apa yang menjadi ukuran-ukurannya sehingga layak mendapat penghargaan ini?

Bapak Presiden dinilai berhasil membangun demokrasi di Indonesia, membangun kehormatan terhadap HAM, dan  menciptakan pondasi di dalam negeri bagi kehormatan bagi HAM, juga memberi ruang pada aktivitas keagamaan. Juga kiprah beliau di forum internasional dalam dialog antarperadaban katakanlan antarislam dengan non Islam dan peradaban lainnya.

Apa tidak menimbulkan banyak pertanyaan mengingat di Indonesia banyak kasus intoleransi?

Kalau kita berbicara jujur tidak ada isu satupun di Indonesia yang tidak mengundang kontroversi kalau saja hal-hal yang dikaitkan dengan Bapak Presiden mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan. Tetapi ini adalah satu award yang diberikan oleh satu filantropis organisasi, mereka secara jujur menilai kiprah Bapak Presiden kemudian mereka memutuskan sejak tahun lalu untuk memberikan penghargaan tersebut. Kalaupun ada kasus-kasus intoleransi jika kita bandingkan 15 tahun terakhir sekarang ini jauh lebih baik. Kita ingat kasus-kasus kerusuhan di Poso antarkomunitas beragama dan kerusuhan lainnya, kita tidak pernah menemukan kerusuhan serupa terutama di bawah Bapak Presiden SBY.

Pak SBY berkomentar apa ketika mendapat penghargaan ini?

Penghargaan yang diberikan itu sebenarnya lebih mencakup secara komprehensif. Tidak hanya mengenai hal itu, namun juga mengenai kontribusi beliau terhadap perdamaian, demokrasi, dan lain-lain. Jadi terlalu sempit apabila ada kelompok-kelompok yang melihatnya dalam konteks kasus per kasus. Itu harus dilihat sebagai satu proses yang panjang dimana institusi tersebut melakukan kajian terhadap kiprah Bapak Presiden. Kemudian dari proses tersebut mereka memutuskan untuk tahun ini memberikan penghargaan kenegarawanan kepada Bapak Presiden.

Pak SBY memutuskan untuk menerima atau tidak penghargaan ini?

Itu sudah tahun lalu proses itu saat disampaikan, tentunya Bapak Presiden mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Satu hal yang perlu diketahui oleh publik, event ini lazimnya dilakukan pada bulan September oleh pihak penyelenggara. Namun memanfaatkan kunjungan Bapak Presiden untuk menyerahkan laporan di bulan Mei ini, mereka kemudian mengelola acara tersebut menyesuaikan jadwal Bapak Presiden. Jadi begitu tingginya penghargaan dan apresiasi yang mereka berikan pada Bapak Presiden dan dalam praktiknya mereka melakukan penyesuaian hingga dapat bertepatan dengan kehadiran Bapak Presiden di New York.
 
Bagaimana menanggapi masyarakat yang melaporkan kasus ini ke dunia internasional terutama ke Dewan HAM PBB dan Kedutaan Besar Amerika Serikat kemarin?

Ini adalah satu era yang sangat terbuka pada kondisi sekarang. Masyarakat Indonesia dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan berbagai cara, apakah melalui demonstrasi, apakah menyampaikan ke kedutaan besar dan lain-lain. Kembali pada akhirnya yang akan menilai adalah mereka yang memberi kehormatan tersebut. Organisasi ini sama sekali tidak terkait dengan pemerintah Amerika Serikat, mereka adalah organisasi independen yang mempromosikan perdamaian dan HAM secara global. Mereka berdiri sejak sekitar tahun 60’an, jadi kiprah mereka cukup matang dalam hal-hal menilai kenegarawanan seseorang. Jadi sah-sah saja apabila ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi mereka dengan mendatangi kedutaan dan lain-lain. Kita menggarisbawahi dalam hal ini demokrasi di Indonesia sangat memungkinkan penyampaian aspirasi seperti itu.

Kapan Pak SBY berangkat ke New York?

Sekitar tanggal 30 Mei.