ICW: Hasil Audit BPK untuk Kasus Hambalang Ditunggu Masyarakat

KBR68H, Jakarta - Soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di bukit Hambalang Bogor Jawa Barat, KPK seolah saling lempar dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu mengatakan kalau penahanan para tersangka kasus ini seperti bekas Menpora Andi Malarangeng dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menunggu selesai proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Sementara Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan niat KPK mengeksekusi para tersangka tidak terkait dengan hasil audit kedua BPK atas kasus Hambalang. Kenapa dua lembaga negara ini saling melempar terkait kasus Hambalang? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan pegiat antikorupsi dari ICW Tama S Langkun dalam program Sarapan Pagi

Anda mencurigai ada kesengajaan bahwa ini mengulur-ulur waktu?

Sejauh ini kita tidak punya dasar untuk “menuduh” bahwa penundaan itu upaya mengulur waktu. Mungkin itu hanya kendala teknis tapi yang penting untuk kita pastikan BPK harus cepat karena hasilnya ditunggu masyarakat.

Kalau untuk penahanan tersangka apakah memang KPK harus menunggu dulu hasil laporan BPK?

Saya rasa boleh-boleh saja, secara teknis ini tidak terikat dalam satu aturan bahwa ketika ada penetapan tersangka KPK harus menunggu lembaga tertentu. Soal kasus Hambalang kita ketahui bahwa audit pertama sudah dilakukan BPK dan banyak temuan-temuan menarik.
 
Apa saja yang mesti disorot oleh KPK dan BPK untuk mempercepat proses itu?
 
Sebetulnya yang selalu jadi argumentasi dari KPK masih menghitung kerugian negara, mendalami perkara, dan sebagainya. Saya rasa itu sah-sah saja kalau itu diarahkan ke masyarakat, tetapi tentu masyarakat mengharapkan penanganan ini lebih cepat. Karena kasus-kasus lain seperti LHI, simulator SIM itu semua sudah masuk ke proses persidangan. Sedangkan untuk Hambalang sendiri terakhir penetapan tersangka itu Anas Urbaningrum, setelahnya belum ada informasi terbaru. Kemudian terkait audit BPK saya rasa banyak hal menarik yang perlu didalami, kita harus lihat dari lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada beberapa hal pertama itu soal penyiapan lahan, kedua adalah proses perencanaan anggaran, ketiga itu perencanaan pekerjaan, dan keempat itu pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan  Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)  ini Hambalang maksudnya. Dari audit di tahap pertama apa saja yang belum diurai, kita sendiri menilai ada dua hal yang menurut saya belum diurai tetapi sangat penting. Dalam proses perencanaan anggaran sejauh ini dalam tahap pertama hanya disinggung proses perencanaan itu di pemerintah, terjadi di Kemenpora. Tetapi kemudian tidak disinggung bagaimana mekanisme di DPR. Kedua, menurut saya adalah soal pelaksaan pekerjaan bahwa betul dalam audit tahap pertama disebutkan kerugian sementara berkisar sampai Rp 243,66. Dalam kerugian negara Rp 243,66 miliar ini tidak semuanya bicara soal kerugian negara yang disebut misalnya ada pertambahan nilai proyek. Tapi banyak hal yang diurai contohnya soal misalnya penguraian soal  realisasi anggaran, proyek pembayaran uang muka kepada PT. Duta Citra Selara yang kemudian di men-support ke 13 perusahaan. Ini harusnya menjadi hal yang ditelusuri KPK sebagai bagian dari audit. Sehingga kelihatan siapa saja yang betul-betul menikmati uang Hambalang ini, perusahaan mana saja yang mendapatkan keuntungan atau jangan-jangan mengalir ke tempat lain.

Anda melihat KPK lambat soal Hambalang ini?

Saya rasa untuk penanganan Hambalang ya itu sah-sah saja tetapi kalau kita membandingkan perkara-perkara lain progresif, cukup signifikan untuk Hambalang.