Ganjar Pranowo: Gubernur itu Seperti Jembatan

KBR68H, Jakarta - Keberadaan pasangan Ganjar-Heru ditempatkan oleh banyak lembaga survei penghitungan sementara secara quick count pada posisi teratas unggul dari dua rivalnya, bukannya terjadi begitu saja. Setya Darma, Manajer Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mengatakan Ganjar unggul karena memiliki mesin politik yang lebih militan. Apa yang akan dilakukan Ganjar apabila resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Quinawaty Pasaribu dalam program Sarapan Pagi.

Apa sebetulnya yang menjadi pekerjaan rumah anda pertama nanti?

Cukup banyak di Jawa Tengah ya. Kalau kita mau memperhatikan survei kita sebelum kami maju PDI Perjuangan membuat survei apa persoalan Jawa Tengah, rupanya nomor satu masih problem kemiskinan, nomor dua masih problem pengangguran, ketiga infrastruktur, lalu ada pendidikan kesehatan, dan seterusnya. Namun demikian disamping problem itu kita juga punya problem birokrasi yang selama ini tidak terlalu melayani, birokrasi yang selama ini dipandang menyulitkan, birokrasi yang korup. Itu PR yang kemudian perlu mendapatkan respon dengan segera, itu antara lain dari survei persoalan dari PDI Perjuangan waktu kita akan melakukan fit and proper.

Jawa Tengah kalau berbeda dengan Jakarta adalah geografis yang begitu luas ya?

Iya tentu saja begitu luas dan multikultur. Maka handling-nya tidak bisa kita menyamakan, umpama kita bicara swasembada pangan kita bicara pertanian tapi tidak bisa kita berharap seluruh kabupaten/kota akan melakukan swasembada pangan. Artinya perlu asimetrikal treatment terhadap daerah-daerah yang memang kondisinya berbeda-beda itu.

Anda mengatakan salah satu masalahnya adalah birokrasi yang korup, bagaimana cara anda seperti apa?

Memang harus dilakukan reformasi birokrasi. Karena selama ini kami mendapatkan keluhan-keluhan luar biasa ketika berdialog dengan para birokrat, rata-rata kalau mau naik pangkat bayar. Maka kemudian sepertinya yang existing ini perlu dilakukan assessment seluruhnya, dari assessment yang ada itu dipakai sebagai dasar peletakan jabatan berdasarkan kompetensi. Kalau itu sudah dilakukan dan gubernur bisa mengontrol sendiri maka pola lelang seperti dilaksanakan di kantor MenPAN dan DKI Jakarta juga pernah melakukan itu akan jadi sistem yang fair sehingga kompetisinya menjadi sehat. Tentu saja pola remunerasi juga mesti diterapkan di daerah sehingga birokrasi diajak untuk mau melayani, diajak untuk mau transparan tapi juga pimpinan harus mau melakukan contoh.

Koordinasi dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama ini dianggap kurang bagus, bagaimana?

Koordinasi yang tidak bagus itu kadang-kadang karena hal sepele. Umpama komunikasi politik yang tidak bagus, posisi stratifikasi jabatan yang berdasarkan Undang-undang sebenarnya otonomi daerah ada di kabupaten/kota dan provinsi. Maka kemudian kita keliru membuat satu pilihan-pilihan, seringkali bertabrakan dengan kepentingan yang ada di daerah. Maka gubernur itu seperti jembatan yang pada titik tertentu dia jadi koordinator maka dengan komunikasi yang bagus, maka pada titik lain dia menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Setidaknya sedang dilakukan revisi Undang-undang No. 32, karena rencananya akan ada penambahan kewenangan untuk melakukan kontrol dan koordinasi. Sehingga koordinasi mau dilakukan tidak bisa dicegah oleh para bupati/walikota, cuma dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah ada 17 bupati/walikota yang kita miliki. Maka kita coba sampai hari ini relatif saya dekat, relatif saya terbuka komunikasinya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pola untuk berkomunikasi dan berkoordinasi yang mudah.

Anda termasuk penggemar musik rock dan cukup berhasil menghimpun anak muda, bagaimana peran anak muda di Jawa Tengah ditempatkan?

Saya berkali-kali melakukan survei menarik, Jawa Tengah anak mudanya tidak pilih saya kenapa ya. Selama saya dua kali jadi anggota dewan setiap kampanye begitu-begitu saja, tapi baru kali ini dari seluruh kampanye saya nyanyi lima kali.