BLT Tidak Berdampak kepada Kesejahteraan

KBR68H, Jakarta - Fraksi oposisi di DPR PDI Perjuangan menolak Bantuan Langsung Tunai. PDIP menilai, pemberian BLT didorong oleh faktor politik untuk pencitraan semata. Jika pemerintah akan memberikan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, akan lebih baik jika disalurkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat, misalnya untuk jaminan sosial, perbaikan infrastruktur serta peningkatan kualitas transportasi umum. Lalu seperti apa kompensasi yang harus diberikan kepada warga miskin apabila harga BBM subsidi dinaikkan? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Wakil Ketua Komisi Energi DPR dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon dalam program Sarapan Pagi.

Beberapa kalangan di DPR sudah mencoba menolak BLT, tetap akan ditolak walaupun belum dibahas?

Kami dari Komisi Energi merasa mendengar pidato presiden itu tidak ada relevansinya dengan bagaimana mengelola BBM bersubsidi. Karena kalau dalam rangka pengelolaan BBM bersubsidi, sejatinya presiden juga menyampaikan arah daripada kemana kebijakan itu akan berlanjut. Kami melihat dalam pemerintahan SBY tidak pernah melakukan program aksi melakukan penghematan, apakah itu konversi tidak pernah serius. Tahun 2006 presiden meresmikan SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan, tapi sekarang jadi besi tua, kemudian bicara sarana transportasi massal juga nothing. Jadi kami melihat sebenarnya pidato itu hanya menyampaikan sepihak bahwa APBN jebol karena subsidi, saya kira tanpa disampaikan ke forum rapatpun semua orang mengerti.
 
Dengan kondisi saat ini yang mendesak, untuk menyelamatkan APBN kita apa yang harus dilakukan?

Saya tidak sepakat dengan kata yang menjadi penyebab apakah jebol, apakah rusaknya APBN adalah masalah subsidi. Karena kalau subsidi itu membesar, membengkak konsumsi dari masyarakat. Masalahnya pemerintah tidak berupaya untuk mengalihkan konsumsi itu dari pemakaian kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat ke transportasi umum. Kita ini realistislah Jakarta dengan penduduk 10 juta, pasti menggunakan transportasi, untuk menuju ke penghematan kita bangun sarana transportasi massal. Ini juga diikuti di kota-kota lain di Indonesia, sehingga tingkat pemakaian BBM bersubsidi ini tidak terus membengkak, biarlah pada waktunya nanti harga BBM Rp 20 ribu tidak apa-apa sepanjang rakyat tidak membeli BBM tidak masalah. Kemudian kita hanya dihadapkan kepada alih-alih membengkaknya kemudian ini persoalan serius, saya melihat hanya bagaimana menjustifikasi, bagaimana menganggarkan anggaran Sinterklas saja ke rakyat.

Kesannya masih Sinterklas ya?

Saya kira bukan kesan memang faktanya. Karena saya juga mengalami jelang pilkada bagi-bagi, ini perampokan massal oleh partai-partai melalui jalur formal prosedural. Seperti zaman Orde Baru merampok juga prosedural, semua mekanisme diatur dan dipatuhi tapi merampok. Jadi ini sama juga menganggarkan uang rakyat ke dalam APBN dengan dalih bahwa karena dampak inflasi kenaikan BBM. Poin kita bagaimana menghemat BBM, bagaimana menghemat subsidi, dengan demikian penyelesaiannya ke pembangunan yang berbasis energi juga dong. Jadi membangun sarana transportasi massal, mewajibkan konversi, mewajibkan kendaraan niaga harus memakai gas, itulah bagian dari kebijakan. Bukan ujug-ujug saya akan pastikan ada anggaran Sinterklas untukk menyelamatkan partai saya, menyelamatkan saya, kok jadi urusannya seperti bersedekah kita.   

Partai-partai lain sepertinya beranggapan sinis juga ya?

Jangankan partai orang-orang umum juga. Ini untuk apa kok uang rakyat dari pajak yang didapat dari hasil non korupsi dibagi-bagi, kenapa tidak pakai pesawat saja disebar dari udara.

Teman-teman dari fraksi lain sepertinya sama, apakah ini nanti kemungkinan besar konsep BLT akan ditolak DPR?

Saya sebenarnya prihatin kalau digeser ke persoalan BLT. Jadi kita dihadapkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan kita yang menolak. Jadi sepertinya dibenturkan, padahal persoalan energi ini persoalan pemerintahan SBY yang tidak membangun apa-apa, konversi tidak ada. Padahal kita tersedia gas bio fuel, etanol ada, berhasil menekan laju pertumbuhan konsumsi BBM dengan menghidupkan etanol dari tebu menjadi bahan bakar misalnya.

Setahu anda selain PDIP siapa lagi yang menolak program ini?

Saya tidak tahu. Tahun lalu gagal, gagalnya masalah kenaikan harga yang dibarengi proyek BLT. Saya melihat justru bukan karena konsep substansi esensinya tapi karena pecah kongsi siapa yang membagi, ini partai siapa kok jadi bagi membagi urusannya. Ilustrasinya saya kira akan sama kalau tetap diputuskan bahwa yang utama adalah BLT, hanya justrifikasi saja soal BBM ini. Ini sebagai justifikasi pintu masuk bagaimana uang itu dianggarkan untuk sekian puluh juta kepala keluarga, sehingga sekian ratus juta menerima dengan senang hati yang tidak berdampak pada penghematan BBM, tidak berdampak pada peningkatan sarana prasarana transportasi umum, tidak berdampak pada kesejahteraan.