KBR68H, Jakarta - Beban utang pemerintah Indonesia tembus diatas Rp2000 triliun. Data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, tercatat hingga April 2013, utang negara mencapai Rp 2.023,72 triliun. Angka itu mengalami kenaikan Rp 48 triliun jika dibandingkan posisi akhir pada 2012, sebesar Rp 1.975,42 triliun. Utang itu terdiri dari pinjaman Rp 581,49 triliun, dan berupa surat berharga sebesar Rp 1.442,23 triliun. Merespon hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan percaya diri bahwa negara masih mampu untuk membayar besaran nilai utang itu. Bagaimana cara mengurani jumlah utang pemerintah itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Novri Lifinus dengan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis dalam program Sarapan Pagi
Tentang tantangan Menteri Keuangan yang baru salah satunya soal utang. Pernah berbicara dengan DPR bagaimana sebetulnya pemerintah strateginya membayar utang?
Itu yang menjadi masalah kita belum pernah secara serius, saya kira DPR juga belum secara serius mengagendakan pembicaraan soal ini. Saya sudah berkali-kali mengingatkan tetapi tidak tahu waktu DPR dan pemerintah sepertinya menghindar.
Setiap kali pembahasan RAPB bukannya ada posnya juga?
Itu umum saja. Saya ingin agenda tersendiri, kalau perlu dalam bentuk panja.
Apa karena jatuh temponya masih lama?
Tidak. Kita umumnya membahas itu karena hubungannya dengan APBN atau APBNP, jadi kita tidak membahasnya secara keseluruhan Rp 2 ribu triliun. Itu kemana saja perginya selama ini, ke daerah mana saja.
Selama ini DPR tidak punya peta karena pemerintah tidak menyuguhkan data itu?
Betul. Makanya saya sudah berpikir untuk memprovokasi anggota Komisi XI untuk kita fokus soal ini.
Kapan akan dibicarakan lagi?
Saya tidak bicarakan tetapi beberapa anggota sedang keluar daerah.
Strategi terdekat yang dipunyai DPR apa?
Saya sedang berpikir meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atau audit performance tentang utang, apakah utang ini wajar atau tidak wajar bisa diukur melalui audit kinerja.
Kalau jumlah itu sementara belum bisa dibaca wajar atau tidak ya?
Harusnya kalau pola ukurnya itu melalui debt service ratio. Kita masih sekitar 25-26 persen terhadap PDB dan itu dianggap masih mampu, dibandingkan dengan Jepang yang hampir 100 persen. Tetapi kemampuan kita apakah bersumber dari unsur-unsur ekonomi produktif, kalau Jepang sepertiny dari unsur-unsur ekonomi produktif jadi tidak ada masalah. Kita ini dari yang umum adalah dari perpajakan.
Pajakpun kabarnya belum mencapai target ya?
Iya saya mendengar di RAPBNP 2013 ini turun lagi, Rp 51 triliun dari target APBN tahun 2013 yang sudah kita sepakati bulan Oktober tahun 2012.
Utang untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia wajarnya berapa persen dari pemasukan?
Itu menjadi prioritas mana dulu yang kita mau bangun, kita mau bangun Jakarta dulu sampai macet begitu atau mana. Itu harus ada prioritasnya dan di masing-masing wilayah itu apa yang dianggap sektor-sektor strategis yang bisa mengangkat lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, harus dikaitkan begitu bukan sekadar berutang saja. Kalau begitu berarti menambah beban rakyat kita, anak-anak kita diberi tugas masa depan membayar utang yang kita buat sekarang. Defisit dari Rp 1,6 triliun menjadi Rp 2,48 triliun utangnya bertambah terus. Kalau bertambahnya utang itu dikatakan untuk pembangunan infrastruktur saya setuju. Makanya kita sudah sepakat di Komisi XI ada dua jenis utang, pertama untuk program yang untuk birokrasi segala macam dan kedua untuk project loan itu kita dukung habis. Tapi berapa persen utang itu yang masuk ke project ini, itu yang harus diaudit.
Selama ini pola-pola dalam RAPBNP untuk pos pembayaran utang ada tren naik atau turun?
Ini yang dilaporkan oleh pemerintah pembayaran cicilan sekitar rp 150 triliun sampai Rp 170 triliun. Kalau dengan pembayaran pokok itu bisa sampai Rp 300 triliun, pembayaran pokok tidak dimasukkan di dalam APBNP.
Dimana terus masuknya?
Saya tidak tahu makanya saya ingin telitil lebih lanjut persoalan ini bagaimana. Kalau tadi dikatakan Rp 1.100 triliun untuk penerimaan pajak bea cukai kurang lebih Rp 200 triliun jadi Rp 1.350 triliun, maka utang itu habis Rp 300 triliun, subsidi Rp 300 triliun jadi Rp 600 triliun sudah. Lalu untuk belanja pegawai Rp 250 triliun, sudah Rp 850 triliun. Jadi yang untuk pembangunan jembatan seperti di media beberapa anak terpotret di media menyeberangi sungai, kenapa tidak dibangun jembatan di situ apakah itu terpetakan oleh pemerintah.
Ini DPR sudah tinggal sekitar setahun lagi, kira-kira jadi prioritas untuk utang ini?
Sudah sejak awal saya dengungkan tetapi sepertinya oleh beberapa teman di DPR tidak dianggap, pemerintah seperti itu juga. Paling tidak ada concern yang kalau utang itu betul-betul produktif saya kira tidak masalah. Kalau misalnya ada mafia utang itu yang menerim fee tertentu, itu mesti diaudit apakah utang itu wajar atau tidak wajar, utang itu diada-adakan misalnya World Bank atau IMF sengaja menyodorkan utang kita terima saja itu jadi pendapatan World Bank dan IMF.
Anda sedih mendengar utang kita Rp 2 ribu triliun?
Saya sedihnya itu kita tidak tahu untuk apa utang itu.
Hari ini akan mulai bertemu ya?
Di Badan Anggaran akan bertemu dengan Menteri Keuangan soal APBNP 2013.
Anda berharap ini akan disinggung oleh Menteri Keuangan yang baru?
Iya. Saya kira Banggar itu anggotanya lain lagi ada 80 anggota, kita percaya pada mereka.
