Sulit Tagih Janji Caleg, Banyak Parpol Tak Miliki Program Hukum

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum Nasional (KHN) menyatakan bakal kesulitan menagih janji partai politik lantaran tidak memiliki program hukum. Padahal, anggota KHN Frans Hendra Winarta mengatakan, program hukum merupakan acuan bagi masyarakat untuk menagih janji Caleg yang mereka pilih. KHN bahkan pesimis jika calon legislatif yang akan mewakili masyarakat tidak memiliki kemampuan menyusun undang-undang.

"Ini memang fakta yang ada. Jadi kita nantinya akan sulit jika mau menagih program hukum. Karena bagaimanapun juga merekalah yang akan membentuk undang undang atau hukum. Sehingga kalau mereka tidak punya program hukum ke depan maka mutu legislasi kita belum bisa diperbaiki sampai sekarang. Padahal itu salah satu tujuan KHN untuk memperbaiki kemampuan legislasi di DPR," kata Frans Hendra ketika dihubungi KBR68H, Rabu (9/4) hari ini.

Selama ini menurut Frans Hendra Winarna kualitas undang undang bentukan parlemen periode 2009-2014 tak berumur panjang dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah Undang Undang tentang advokat, Undang-Undang tentang investasi, dan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Pekan lalu KHN merilis hasil survey yang menyebutkan sejumlah partai politik mengabaikan program hukum. KHN bahkan menemukan bahwa tidak banyak ahli hukum atau orang berpendidikan hukum yang bergabung dengan partai politik.

Dalam survey tersebut Partai Hanura tidak merespon survey yang diminta KHN. Sedangkan PKPI dan PKS bahkan tidak memiliki Ketua bidang hukum.

KHN khawatir kondisi tersebut bakal memperburuk kerja wakil rakyat di parlemen tahun 2014-2019 mendatang.




Editor: Luviana