KBR68H, Kupang – Ratusan tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) melakukan aksi protes ke Kantor Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aksi ini menyusul protes para anggota Linmas terkait honor atau upah mereka selama menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menyatakan bahwa selama menjaga TPS tidak mendapat upah, padahal seharusnya setiap anggota diberikan upah Rp. 250 ribu.
Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa Linmas di NTT ditempatkan untuk menjaga TPS. Walikota Kupang Yonas Salean mengatakan, perekrutan tenaga Linmas di NTT tidak menjadi bagian dari Pemilu, namun hanya untuk menjaga keamanan di lingkungan RT dan RW masing-masing.
"Linmas di NTT memang tidak dipersiapkan untuk menjaga TPS. Karena jika adapun maka dana pembiayaannya ditanggung oleh KPU, bukan oleh Pemerintah daerah. Sehingga silahkan para petugas Linmas jangan menjaga TPS, tapi menjaga keamanan lingkungan saja.”
Sebelumnya, pemerintah kota Kupang merekrut 350 orang tenaga Linmas.Para petugas Linmas melakukan protes karena selama Pemilu, tugas mereka tidak hanya menjaga lingkungan namun juga menjaga TPS.
Hal ini menyusul adanya tuntutan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian serius soal masalah kekurangan tenaga Linmas, sebab keberadaan Linmas bukan hanya sekedar mengamankan di Lokasi TPS saja, tetapi fungsi mereka harus banyak membantu untuk persiapan pemilu.
Pada Pemilu 2014, keberadaan Linmas direkomendasikan oleh undang-undang, namun Linmas tidak mendapat anggaran dari pemerintah. Keberadaan Linmas di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Editor: Luviana
