Perludem Pesimis Bawaslu Bisa Tangani Politik Uang

KBR68H, Jakarta – Para Caleg yang melakukan politik uang dalam Pemilu bisa terancam untuk dibatalkan pencalonannya. Hal ini bisa dilakukan jika Caleg tersebut terbukti melanggar aturan Pemilu.

Namun Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi pesimis jika aparat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merampungkan kasus tersebut.

"Jangankan menyelesaikan dengan inovasi, bahkan kadang-kadang yang sudah jelas tertangkap tanganpun misalnya mengedarkan uang atau sembako, iItu pun masih sulit menurut Bawaslu. Jadi barangnya sudah ada, yang melakukan sudah ada, itu pun juga kadang kadang sulit diproses. Padahal harusnya diproses siapapun yang melakukan politik uang. Kalau itu terbukti melakukan politik uang dan nanti sudah incrahct di pengadilan baru kemudian bisa dibatalkan keterpilihannya," terang Veri pada KBR68H, Jumat (11/4).

Veri Junaedi menambahkan seharusnya penanganan kasus politik uang tersebut diselesaikan oleh aparat dan Bawaslu.

Lembaga Pemantau Pemilu Kemitraan juga merilis data politik uang dalam Pemilu legislatif. Politik uang paling banyak terjadi di Maluku.

Pemantauan  langsung relawan Kemitraan di daerah tersebut menemukan pembagian uang atau barang di sekitar TPS mencapai 28 persen. Politik uang juga terjadi di Jawa Tengah, NTB dan Sumatera Utara di hari pencoblosan.

Panwaslu Semarang, Jawa Tengah juga mencatat 6 temuan politik uang sebelum pencoblosan. Bentuk politik uang berupa pemberian hadiah
uang, kartu asuransi dan sembako.

Sedangkan Mabes Polri menyatakan 400 Polres di Indonesia juga tengah mendalami kasus politik uang yang tersebar di wilayah Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Banten dan Jawa Barat.


Editor: Luviana