KBR68H, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memastikan kalau munculnya biografi calon presiden Joko Widodo di sejumlah soal Ujian Nasional (UN kemarin sudah sesuai prosedur. Menurut Kementerian, soal dibuat sejak Juli 2013, jauh sebelum Joko Widodo ditetapkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Soal ini sendiri ditemukan di 18 provinsi di Indonesia, didapat oleh 187 ribu dari total 3,1 juta peserta UN.
Di soal lainnya, ada juga yang mencantumkan nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Waktu penyelenggaraan ujian SMA/MA yang berbarengan dengan kampanye pemilu diduga berkaitan erat dengan kepentingan partai politik.
Pengamat pendidikan Jimmy Paat justru tak mempersoalkan masuknya tokoh seperti Jokowi. “Hanya mungkin yang jadi persoalan, kita bisa bertanya kepada Pak Jokowi, ada masalah tidak kalau namanya disebut di situ?”
Tapi ada juga catatan lain. Berikut wawancara lengkap dengan Jimmy Paat di program Sarapan Pagi hari ini (16/4).
“Saya membayangkan kalau soal dari buku ada pelajaran tentang tokoh antara lain meniru sifat-sifat tokoh itu antara lain untuk meniru sifat-sifat tokoh itu, kemudian di soalnya nanti mengarah siswa untuk menyebutkan sifat-sifat yang baik.”
“Tetapi mungkin ada pertanyaan lain kalau orang mencoba kaitkan persoalan ini berbau politik orang akan bertanya mengapa nama si itu yang dimasukkan. Kalau untuk melihat karakteristik tokoh itu yang baik itu jadi pertanyaan mengapa tokoh itu dimasukkan, mengapa Pak Jokowi yang dimasukkan kalau untuk mengetahui sifat-sifat baik dari tokoh. Persoalan itu kalau dalam kaitan sifat tokoh itu harus dicari pembuat tes itu mencari tokoh-tokoh yang tidak lagi diperdebatkan. Carilah yang tidak ada persoalan kan banyak, kenapa Pak Jokowi.”
Ada jawaban dari kementerian ini sebuah “kecelakaan” atau sudah sesuai prosedur, bagaimana?
“Kalau sesuai prosedur pertanyaan saya tadi itu kenapa tokoh itu kenapa tidak tokoh yang lain. Karena masih banyak tokoh-tokoh yang diperdebatkan, misalnya Tan Malaka itu jadi perdebatan. Cari yang sudah selesai, saya kira itu yang bisa kita lihat.”
Menteri bilang ini “kecelakaan” lalu wakil menteri bilang ini akan diselidiki. Bagaimana Anda melihatnya?
“Lebih menarik kalau ini dibilang kecelakaan. Harusnya seorang menteri tidak bilang begitu, misalnya dia bilang tidak ada persoalan dan saya pikir harus dijawab dari sisi pembuatan soal itu tidak ada masalah.”
Kalau Anda melihat pembuatan soal-soal ini seberapa ketat?
“Satu mereka pembuat soal itu ahli-ahli evaluasi, mengerti bagaimana membuat soal, soalnya valid atau tidak. Tapi ada persoalan-persoalan lain yang harus mereka lihat lagi, soal-soal ini bisa menimbulkan persoalan atau tidak, sekarang masyarakat jadi mempertanyakan. Mereka harus membayangkan jangan sampai ada orang ramai membicarakan.”
Tidak kontroversi?
“Iya harusnya soal harus dilepaskan dari itu. Itu saya pikir syarat-syarat yang harus dipikirkan oleh mereka, kalau tidak ini jadi persoalan.”
Ini juga merugikan nama Joko Widodo sendiri karena dia menganggap ada pihak yang sengaja menjebak dia seolah-olah dia sedang menyusup. Anda melihat perlukah misalnya Jokowi memproses?
“Jadi lebih menarik kalau Pak Jokowi tidak begitu menerima.”
Tapi dengan urusan ini apa yang harus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
“Saya kira itu yang mereka tidak membayangkan, memikirkan. Seorang pembuat soal itu kaitan dengan ujian ini harus membayangkan, punya imajinasi tokoh yang masih hidup itu kalau dimasukkan memasalahkan atau tidak ternyata mereka tidak membayangkan buktinya Pak Jokowi mempertanyakan.”
Misalnya kasus Akil Mochtar dimuat di situ boleh tidak?
“Itu juga saya pikir itu masih dipermasalahkan, belum inkrah ya tidak dibenarkan itu.”
Artinya perlu ada reformasi di bidang pembuatan soal Ujian Nasional?
“Paling tidak ketika ramai dibicarakan oleh masyarakat tentang ini saya pikir para pembuat soal harus memikirkan itu. Tapi sudah terlambat kita kalau begitu karena rata-rata soal itu sudah jadi. Buatnya bukan kemarin atau tiga hari yang lalu, sudah berbulan-bulan lalu.”
Untuk soal Ujian Nasional SMP ini perlu di-review lagi?
“Kalau di-review lagi sudah terlambat karena tidak mungkin dibuka lagi. Saya pikir ada sedikit saja kekurangan di dalam mereka yang buat soal tadi tidak bisa membayangkan nanti kecenderungan orang akan bilang tendensius, politis segala macam.”
Bisa jadi soal profil yang sama ini akan muncul di Ujian Nasional SMP yang akan digelar?
“Bisa jadi. Kalau muncul lagi dengan nama yang sama itu jadi persoalan, bukan lagi kebetulan atau bagaimana jangan-jangan by design.”
Jadi mesti dibuka lagi atau tidak soal Ujian Nasional SMP?
“Saya pikir pasti tidak mungkin karena ada syarat-syarat bahwa soal itu tidak boleh dibuka dan sebagainya, saya kira tidak bisa dibuka soal itu.”
Oleh tim pembuat soal bisa dikoreksi atau tidak?
“Sudah tidak keburu saya pikir.”
