Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah di Malang Terancam Hilang

KBR68H, Malang – Sebanyak 70-an mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur, yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Golput (AMAGO) menuntut dipermudahkannya pengurusan surat domisili dari kelurahan. Ini mereka suarakan saat berunjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Malang, Jumat (4/4).

Juru bicara aksi, Ismail Namsa menjelaskan, mahasiswa luar daerah sudah dapat rekomendasi dari KPU dan Panwaslu Kota Malang agar dapat menyuarakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif 9 April mendatang. Namun surat rekomendasi itu harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), KTP, dan surat keterangan domisili. Sayangnya pengurusan surat keterangan domisili ini sulit diurus di kantor kelurahan, karena harus menggunakan Surat Keputusan (SK) dari wali kota.

“Di tingkat RT/RW ataupun kelurahan untuk mengurus surat keterangan domisili berdasarkan rekomendasi dari KPU dan Panwaslu Kota Malang, kalau pun mereka akan mengeluarkan surat domisili harus ada surat SK wali kota,” kata Ismail di depan balaikota Malang.

Mereka ditemui oleh Asisten I, Handi Priyanto. Kata Handi, tidak perlu ada SK wali kota bila minta surat keterangan domisili ke kelurahan, cukup surat pengantar dari RT/RW setempat.

Di Kota Malang ada lebih dari 30 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka terancam tidak mendapatkan hak suara di pemilu mendatang, karena pemilu diselenggarakan pada masa aktif kuliah. Ini membuat mereka tidak dapat pulang ke daerah masing-masing untuk memberikan hak suaranya. 

Editor: Anto Sidharta