YLKI : Konsumen Manja Karena BBM Masih Disubsidi

KBR68H, Jakarta - Pemerintah mengisyaratkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati mengatakan, penambahan itu perlu dilakukan karena jumlah produksi kendaraan bermotor tahun ini meningkat. Apakah penambahan kuota ini bisa menyelesaikan masalah BBM? Simak perbincangan KBR68H dengan Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam program Sarapan Pagi.

Akhirnya kuota akan ditambah. Dari YLKI melihat tarik ulur kekurangan BBM di masyarakat seperti apa?

Sebenarnya kalau soal jumlah kendaraan bertambah itu sudah predictable. Karena data statistik setiap tahun bertambah, misalnya tahun ini Gaikindo menyatakan akan produksi 1 juta unit mobil dan 10 juta unit sepeda motor itu sudah terjual. Artinya itu sudah bisa dihitung secara matematis, jadi saya kira kalau kemudian ada kekurangan pasokan segala macam dengan kuota yang ditentukan tanpa ada pembatasan atau kenaikan harga itu pasti akan kurang. Yang menjadi ironis adalah justru kegiatan-kegiatan yang produktif, karena yang menghabiskan BBM bersubsidi itu kendaraan pribadi. Karena 94 persen BBM bersubsidi itu dikonsumsi oleh kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua.

Bagaimana juga menyadarkan konsumen agar lebih bijak menggunakan BBM bersubsidi?

Sebenarnya kalau kita bicara ekstrim masyarakat justru lebih suka apalagi masyarakat Indonesia bagian timur lebih baik naik harganya daripada barangnya tidak ada. Jadi pasti berkurang karena pemerintah memberi kuota 46 juta kiloliter tahun ini, kalau digelontorkan sekarang pasti akhir tahun tidak akan cukup sehingga harus ditambah lagi. Sementara ketika menambah pasokan tanpa ada kenaikan itu melanggar kuota juga.

Apakah konsumen pengguna BBM ini manja sehingga tidak bijaksana ketika mengkonsumsi BBM?

Kemanjaan itu karena masih tingginya subsidi. Kemanjaan itu akan berkurang sendirinya ketika instrumen harga atau pengurangan subsidi itu bisa dikurangi. Karena dimanapun kalau kita didorong untuk misalnya efisien dalam pengggunaan suatu barang itu salah satu cara yang paling efektif dengan instrumen tarif. Sementara ketika tarifnya masih disubsidi dengan sangat signifikan itu membuat kemanjaan itu makin berlarut. Kemudian keberlarutan kemanjaan itu di sisi lain tidak di-backup dengan moda transportasi yang memadai. Jadi pilihannya mau tidak mau harus menggunakan kendaraan pribadi karena angkutan umumnya tidak memadai baik dari sisi waktu tempuh maupun kelayakan armada. Ini kesalahan fatal pemerintah selama berpuluh-puluh tahun.

Kalau dari YLKI punya saran apa supaya lingkaran setan yang terus terjadi ini bisa diurai?

Sebenarnya dalam kaitannya kebijakan harga BBM saat ini masalahnya mau diterapkan dua harga. Itu tidak akan efektif, pengawasannya sangat susah tambah banyak penyelundupan, penyalahgunaan, dan sebagainya. Sehingga satu-satunya jalan kalau untuk mengurangi atau mengendalikan konsumsi pertama dengan satu harga, kualitas harga, dan menaikkan harga. Itu efektif daripada bermanuver dengan sistem dua harga yang jauh dari efisien untuk diterapkan.

Dua harga ini ada janji dari Pertamina akan memilah konsumen, bagaimana?

Lagi-lagi nanti itu akan menyulitkan konsumen untuk memilih SPBU. Karena jarak SPBU satu dengan lainnya jauh-jauh, apalagi di luar Jabodetabek kita membeli bensin berkilo-kilo jaraknya sangat mengganggu aktivitas, lagi-lagi konsumen akan protes tentang hal itu.

Jadi cara terbaik menaikkan harga tapi di satu sisi ada perbaikan fasilitas angkutan umum dan infrastruktur ya?

Harusnya dana yang dikurangi dari subsidi BBM itu langsung dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, khususnya moda transportasi. Karena yang berdampak langsung terhadap pengurangan BBM bersubsidi itu pasti sektor transportasi.