Wamen ESDM: Presiden Belum Akan Umumkan Penaikan BBM Hari Ini

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mengumumkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi hari ini. Rencanya kebijakan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) tahun ini di Jakarta. Apa sebenarnya keputusan yang akan diambil pemerintah terkait BBM subsidi ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dalam program Sarapan Pagi

Hari ini Musrenbang jadi?

Jadi.

Anda ikut nanti?

Tidak, saya ada rapat di Bali antara Indonesia dan Korea.
 
Putusannya jadi naik atau bagaimana?

Sebetulnya apapun keputusan pemerintah akan dilaksanakan apakah dua harga atau satu harga. Yang paling penting bahwa kita menyiapkan semua teknis maupun regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah.

Hari ini diumumkan?

Sebetulnya yang akan diumumkan presiden itu adalah background dan sebagainya, keputusannya kapan itu belum. Cuma indikasi kepada para gubernur, kemudian yang ikut Musrenbang mengenai arah kebijakan daripada pemerintah kenapa harus dilaksanakan, kemudian efeknya apa, pemerintah bagaimana. Karena bagaimanapun juga akan selalu mempertimbangkan akibat terhadap rakyat yang miskin.

Jadi sebenarnya penjelasan kepada para gubernur dan bukan berapa kenaikannya?

Belum. Karena bagaimanapun juga beliau mendapat masukan, masukan berasal dari kementerian, rencana-rencana sehingga pernah mengerucut menjadi opsi dua harga. Kemudian beliau juga mendapatkan masukan dari anggota DPR, masukan dari wartawan, masyarakat segala macam itu mengenai ribetnya dan seagainya. Tetapi semua sudah sepakat bahwa BBM bersubsidi itu sangat memberatkan pemerintah, karena makin tingginya jumlah subsidi yang diperlukan. Padahal dibatasi oleh DPR dari segi kuota tahun 2013 sebesar 46 juta kiloliter itu.

Kalau misalnya nanti jadi diumumkan, pasokan untuk memenuhi kebutuhan yang non subsidi bagaimana?

Tidak ada masalah. Betul-betul BBM yang non subsidi itu berapapun akan disuplai Pertamina, stoknya ada. Misalkan premium itu stoknya bisa sampai 25 hari lebih, padahal normalnya kira-kira cuma 18-19 hari.
 
Kalau non subsidi ya?

Non subsidi. Kalau subsidi memang dibatasi, kalau kita suplai terus duitnya dari mana kalau tidak disetujui DPR ya Pertamina tidak bisa suplai. Ini dibatasi 46 juta kiloliter per tahun dan itu sudah dibagi rata antara 500 sekian kabupaten/kota.

Kemarin opsinya dua harga sekarang kembali satu harga, kemudian kalau hari ini disebutkan naik satu harga bisa langsung diterapkan atau harus ada persiapan lagi?

Masalah penetapan apakah satu harga atau dua harga memang kuatnya itu ke satu harga. Karena mengurangi kebingungan, keributan dalam pelaksanaan sehari-hari. Tapi rencana pemerintah itu ada semacam kompensasi untuk masyarakat miskin dimana ada program pengentasan, termasuk bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin. Diharapkan bahwa kalau presiden mengumumkan itu tentunya pelaksanaannya begitu ada perubahan sekaligus yang tidak berpunya mendapatkan bantuan langsung.

Biasanya kalau dari tahun-tahun sebelumnya setiap ada kenaikan BBM diiringi kenaikan tarif angkutan dan itu nanti berpengaruh pada kenaikan harga barang, bagaimana?

Iya itu jelas otomatis. Tetapi kita juga minta belajar seperti dari pengalaman masa lalu, itu sudah diminta oleh Menteri Perekonomian bahwa pihak-pihak terkait harusnya sudah juga membikin ancang-ancang, termasuk kenaikan segala macam itu diantisipasi.
 
Pak Menteri ESDM kemarin bilang dipastikan di bawah Rp 6.500 kalau jadi naik, begitu ya?

Kalau beliau mengambil kebijakan satu harga tentunya sekitar itu. Tetapi dibawahnya itu berapa itu yang sekarang Pak Presiden punya pertimbangan, kita juga punya pertimbangan.

Masukan dari ESDM berapa?

Masukan dari ESDM sudah jelas bahwa kita waktu itu sudah membuat kajian-kajian yang subsidinya Rp 6.500 atau Rp 7.000. Jadi kita tidak memberikan spesifik sekian tetapi besarannya sekitar Rp 6.500 dan itu disepakati bukan hanya dari ESDM tapi juga Menteri Keuangan dan sebagainya.
 
Kira-kira cukup signifikan penghematan subsidi ini?

Cukup signifikan. Kalau misalkan tidak dibatasi atau tidak dilakukan perubahan sama sekali, maka kuota 46 juta kiloliter itu akan jebol menjadi 53 juta kiloliter. Jadi ada tambahan kira-kira 7 juta kiloliter, kalau 7 juta kiloliter dikalikan Rp 5.000 subsidi, itu jadi Rp 35 triliun. Dengan adanya kebijakan itu bisa menghemat Rp 21 triliun, jadi menghemat untuk tidak jebol lebih tinggi lagi walaupun jebol juga. Jadi uangnya itu bukan dapat uang cash penghematan, tapi mengurangi jumlah jebolnya itu. Tetapi di satu pihak pemerintah juga sadar bahwa itu akan juga mempengaruhi inflasi, kenaikan, dan sebagainya. Oleh karena itu sudah dicari formula-formula apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat miskin, sehingga dampaknya tidak terlalu jelek. Karena bagaimanapun juga apapun opsi yang diambil pemerintah itu akan memberi dampak pada masyarakat, ini mengambil keputusan yang paling baik daripada yang jelek.