UN Terlambat, Kemendikbud Lakukan Investigasi Internal

Ujian Nasional 2013 penuh karut marut. Mulai dari penundaan pelaksanaan di 11 provinsi sampai maraknya aroma rasuah dalam pengadaan dan distribusi soal. Bahkan, Kemendikbud memastikan pelaksanaan UN di 11 provinsi ditunda. Kenapa hal ini masih terjadi? Simak perbincangan KBR68H dengan juru bicara Kemendikbud Ibnu Hamad dalam program Sarapan Pagi

Tentang penundaan, apakah ada kemungkinan mundur lagi?

Kita sedang bekerja keras, sejak pekan lalu hari Rabu Pak Wamen mengontrol ke percetakan, Jumat malam Pak Menteri. Kemarin sore Pak Wamen ke lokasi lagi untuk memastikan bahwa dalam hal pengepakan ini segera selesai, karena ini persoalan pengepakan dan pengiriman ke 11 provinsi yang ditangani oleh satu perusahaan itu.

Bisa disebutkan kembali jadwal pastinya untuk setiap pelajaran itu akan diselenggarakan kapan?

Sudah disampaikan secara umum, bisa dilihat di www.kemdikbud.go.id sudah kami submit di sana. Tetapi sudah disampaikan kepada publik yang jadwal hari Kamis tetap Kamis, yang Jumat melaksanakan yang pelajaran hari Rabu pekan ini dan Senin-Selasa berpindah jadwalnya ke pekan depan.

Untuk percetakan yang bermasalah ini apa penyebabnya?

Kemarin hadir bukan hanya yang bermasalah itu tetapi yang lima percetakan lainnya juga hadir. Kita bersyukur yang lima percetakan itu lancar, bahkan ada yang sudah mau mengirim soal SMP dan sebagainya. Yang satu ini menurut keterangan pencetaknya itu adalah karena mereka terlampau mencetak soal lebih awal dulu soal-soal tetapi pengepakan belakangan setelah semua tercetak. Mereka mengakui manajemen pelaksanaan percetakan itu yang tidak bagus, itu yang disampaikan ke teman-teman media kemarin.

Kementerian menganggap ini kelalaian patut diberi sanksi atau tidak?

Iya tentu saja ini prinsipnya pekerjaan yang sifatnya tender dan yang menawar menunjukan kemampuannya. Apalagi sebelum pekerjaan dilelang ada penjelasan pekerjaan, sudah menyatakan mampu dengan jadwal yang ada, tidak ada alasan apapun. Oleh karena itu Pak Menteri kemarin juga sampaikan mengenai pesan presiden agar dilakukan investigasi untuk tindakan berikutnya. Namun yang jadi konsentrasi bagi kita sekarang adalah bagaimana melaksanakan yang di 11 provinsi itu sesuai dengan jadwal yang diumumkan kepada publik.
  
Ada yang menyebutkan keterlambatan dari distribusi ini adalah karena keterlambatan pencairan dana ujian nasional. Tanggapan anda?

Tidak ada. Alhamdulillah kita bersyukur Komisi X DPR serta dari Dirjen Anggaran untuk dana UN ini tidak diblokir, pada waktunya tetap bisa dilaksanakan. Tidak mungkin dilakukan kontrak, dilakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan pemenang tender kalau DIPA belum dicairkan, karena itu menyalahi aturan.

Investigasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melibatkan siapa saja untuk kasus ini?

Sementara kemarin yang disampaikan Pak Menteri tentu internal dulu, menugaskan Irjen untuk melakukan investigasi. Belum tahu ke depan melibatkan siapa lagi, karena fokusnya adalah memastikan semua soal sudah di-packing dan diterbangkan ke lokasi-lokasi, baik dengan ekspedisi yang normal maupun kerjasama dengan Angkatan Udara.
 
Jadi distribusinya untuk keterlambatan itu sudah dilakukan ya?

 Beberapa soal yang untuk SMK sudah di sana, beberapa sudah di lokasi. Kalau keterangan dari pihak pencetak 70 persen sudah siap, 30 persen belum. Cuma kementerian tidak ingin 70 persen dilaksanakan misalnya 30 persen belum, inginnya 100 persen semua di lapangan baru dilaksanakan, karena kalau tidak begitu akan tercecer-cecer soalnya.

Kasus semacam ini kabarnya PT. Galia Printing Indonesia akan diminta untuk di-blacklist. Sudah patut masuk daftar hitam?

Publik bisa menilai. Tapi kita tidak konsentrasi ke situ dulu, kita laksanakan dulu UN di 11 provinsi ini.

Konsekuensi diundurnya pelakanaan Ujian Nasional ini pasti berdampak pada misalnya ujian susulan, dampak lainnya apa saja?

Pertama yang kita syukuri adalah satu perusahaan ini memasok 11 provinsi itu saja, tidak lainnya. Jadi relatif terkendali, aman soalnya tidak kemana-mana. Kedua untuk teknis Pak Menteri dan jajaran kementerian sejak semalam sudah bersurat ke dinas-dinas pendidikan di 11 provinsi, berkomunikasi dengan perguruan tinggi, jadwal sudah diperbarui.

Hasil cetakan dari PT. Galia ini yang pasti berbeda dengan 22 provinsi lain untuk menghindari kemungkinan adanya kebocoran ya?

Menjelang konferensi pers saya mendengar keterangan dari pihak BSNP sebagai penyedia soal itu ternyata tiap zona berbeda soalnya. Zona satu barat, zona dua tengah, zona tiga timur. Zona tengah yang dibebankan kepada PT. Galia ini, jadi berbeda dengan zona barat dan zona timur.

Dari internal Kemendikbud nanti akan periksa PT. Galia saja atau lainnya?

Seperti halnya sebuah investigasi bisa berkembang ke kanan ke kiri sesuai relevansinya.

Jadi akan memeriksa pejabat Kemendikbud juga?

Namanya investigasi biasanya begitu, akan ditemukan jejaring masalahnya begitu sampai kondisi objektif ditemukan.

Apakah ini juga termasuk menginvestigasi tudingan dari FITRA yang mengatakan bahwa proses tender perusahaan PT. Galia ini sebenarnya ganjil, karena mereka menawarkan nilai tender yang jauh lebih tinggi dari perusahaan lain tapi dimenangkan Kemendikbud. Bagaimana?

Hasil investigasi yang menjawabnya, saya belum bisa jawab.