UN Karut Marut, Menteri M Nuh Harus Mundur

KBR68H, Jakarta - Sebagian pelajar SMA telah menghadapi ujian nasional. Namun, pelaksanaan UN tingkat SMA tahun ini tidak berjalan serempak secara nasional. Pasalnya, ada 11 provinsi yang belakangan menggelar Ujian Nasional. Tidak salah bila pelaksanaan UN tahun ini disebut karut-marut. Mulai dari distribusi soal yang terhambat, pelaksanaan ujian nasional yang ditunda, hingga pembagian lembar jawaban yang kurang dan isu dugaan korupsi. Apa saja evaluasi UN tingkat SMA tahun ini?

Dalam perbincangan Guru Kita yang disiarkan KBR68H bersama narasumber juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad, pengamat pendidikan Lody Paat serta Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)  Guntur Ismail terungkap kekurangan-kekurangan dalam ujian nasional 2013. Diskusi yang dipandu oleh penyiar Nanda Hidayat itu mengkritisi sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap lamban dan tidak becus dalam menyelenggarakan ujian nasional.

Namun, berbagai tudingan terkait karut marut ujian nasional 2013 dibantah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti diungkapkan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengklaim kesalahan utama ada di percetakan yang menyebabkan beberapa jadwal ujian nasional mengalami kemunduran, Kata dia, Mendikbud Muhammad Nuh sudah meminta maaf terkait hal itu. Dia juga bilang, Kemendikbud memperbaiki dengan cepat sistem ujian nasional dan daerah yang mengalami kemunduran sampai hari ini hanya satu provinsi,” Kita tidak hanya meminta maaf, tetapi kita dan semua pihak memantau dan bagian dari tanggung jawab. Karena yang dipentingkan putra putri kita bisa melanjutkan pendidikan UN. Irjen sedang melakukan penyelidikan. Perkembangan terakhir 11 provinsi, 10 provinsi melaksanakan UN hari ini, Kaltim meminta besok,” ujar Ibnu Hamad.

Ibnu Hamad menambahkan, untuk mempertanggungjawabkan kisruh ujian nasiona, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menurunkan tim yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Haryono Umar untuk menyelidiki ada tidaknya penyimpangan dari kemuduran jadwal pencetakan dan pengiriman paket ujian nasional,” Invetigasi sedang berlangsung, hasil investigasi sedang berlangsung karena sedang diutamakan susulan dan persiapan UN SMP juga. Kita tidak mau membicarakan hal yang lain, semuanya kita konsentrasikan ke kegiatan ujian nasioan,” kata Ibnu.

 Sedangkan pengamat pendidikan Loddy Paat mengatakan, ujian nasional harus dihapuskan karena tidak mencerminkan kompentensi siswa. Kata dia, banyak kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan ujian nasional. Mulai dari menyontek massal sampai jual beli kunci jawaban, “ Uji kompetensi dan secara konsep sudah keliru dan menurut saya mereka tidak perlu lama-lama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggung jawab dan mundur. Orang-orang di Kemendikbud tidak patut di contoh dan ini contoh yang buruk. Menteri harus berani mundur. Ini skandal pendidikan,” ucap Lody Paat.

Loddy Paat menambahkan, kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ujian nasional masih minim. Kata Lody, ada kekeliruan besar dalam karut marut ujian nasional. Dia juga meminta agar Kemendikbud berkaca diri terkait kegagalan sistem ujian nasional yang sudah mengorbankan ribuan siswa, “Kesiapan pemerintah masih rendah, karena inikan kegiatan rutin. Ini keliru dan salah jangan salahkan orang lain apalagi percetakan. Ini modus besar yang membuat amburadul pendidikan. Kalau ujian nasional ini jadi indikator keberhasilan bisa dibilang indikator keberhasilan pendidikan itu hilang karena karut marut,” ucap Loddy.

Sementara itu, Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail menemukan banyak kecurangan dan kebocoran penyelenggaraan ujian nasional tingkat menengah atas. Salah satunya, ada kebocoran soal dan ketidakprofesioonalan pengepakan soal dan lembar jawaban,” Soal kebocoran soal itu dapat dilihat dari pelaksanaan itu sendiri. Kalau kebocoran langsung itu kita tidak menemukan. Tetapi indikasi kebocoran itu sudah jelas. Pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia, di dalamnya ada terselip masuk soal Bahasa Inggris. Nah dengan demikian soal bahasa inggris dapat diindikasikan bocor padahal ujiannya hari selasa, yang membocorkan bukan siswa tetapi pelaksanaannya,” ujar Guntur.

Untuk itu dia FSGI mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mundur dari jabatannya. Bahkan FSGI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran dalam tender pencetakan soal ujian nasional,” Menteri Pendidikan harus mundur karena tidak pas dan tidak sesuai harapan masyrakat Indonesia. Mengurus kurikulum dan ujian nasional tidak matang. Langkah baiknya mundur. Evaluasi kita, kita harap KPK juga turun tangan karena ada indikasi potensi korupsi. KPK melakukan investigasi. Guru itu tidak percaya dengan hasil UN, UN itu adalah bentuk ketidak jujuran, pemborosan. Hasil ujian nasional  ini tidak dapat diterima. Kita minta ini dihentikan,” ucap Guruh.