Terlibat DCS Ganda, Partai Hanura: Stok Caleg Kita Masih Banyak

KBR68H, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan nama caleg ganda di sejumlah Parpol peserta Pemilu 2014. Temuan ini dianggap sebagai kegagalan KPU memverifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS). Peneliti Formappi Yurist Oloan mengatakan, Formappi menemukan banyak caleg yang terdaftar di beberapa Dapil bahkan ada yang mendaftar lintas partai. Salah satu parpol yang mengajukan DCS ganda adalah Partai Hanura. Kenapa hal ini bisa terjadi? Simak perbincangan KBR68H dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura, Saleh Husin dalam program Sarapan Pagi

Formappi menemukan ada beberapa nama yang ganda dimasukkan dalam DCS, salah satu diantaranya dari Hanura. Bagaimana Hanura menyikapinya?

Kalau ada nama ganda di beberapa partai memang kita meminta agar caleg atau orang yang mendaftarkan namanya di beberapa partai sebaiknya langsung dicoret. Karena berarti ini menandakan bahwa yang bersangkutan memang lebih mengejar kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kalau misalnya di dalam satu partai namanya katakan ada dua kali nama muncul itu mungkin hanya kesalahan daripada bagian administrasi, salah didalam meng-entry nama. Tapi ketika misalnya ada nama gandanya di partai lain itu kami tegas langsung mencoret. Kita tahu disamping merekrut kader sendiri, kita juga membuka peluang dari luar untuk mendaftarkan, ketika itu kita juga tidak tahu persis yang bersangkutan mendaftar di tempat yang lain itu tidak mungkin bisa kita pantau.

Sebelum itu ditanya apakah sudah dilamar partai lain atau tidak?

Pasti. Tapi ketika mungkin dia merasa di sini mungkin kurang dapat tempat yang bagus dia lari ke tempat yang lain, ada seperti itu yang kita temukan, itu langsung kita coret. Kitapun akhirnya meminta KPU sebaiknya kalau ada nama-nama ganda di partai berbeda alangkah lebih bagus kalau KPU dengan tegas langsung mencoret, orang seperti itu tidak perlu masuk dalam daftar caleg.  

Kami mencatat ada tiga nama caleg dari Partai Hanura yang masuk Daftar Calon Sementara partai lain, dua perempuan diantaranya. Tanggapan anda?

Iya betul. Justru itu yang langsung kita coret, ada juga yang langsung nanti diganti tapi ada waktunya.
 
Jadi dipastikan tiga nama ini sudah dicoret oleh Hanura?

Iya kita ganti. Tapi tidak bisa langsung di KPU, nanti ada jeda waktu yang diberikan KPU untuk menggantinya.

Dari Hanura sendiri artinya akan mengurangi kuota 30 persen ya?

Stok kita masih banyak. Tidak ada masalah, tentu perempuan diganti perempuan dan saat ini perlu diketahui kita justru perempuannya ada 36 persen.

Tidak akan menanyakan dahulu kepada bakal-bakal caleg ini dan langsung dicoret saja?

Sudah ketahuan bahwa yang bersangkutan punya etika yang kurang bagus. Orang-orang seperti ini tidak perlu harus ditampung dan tidak perlu maju sebagai caleg, etikanya sudah tidak bagus.

Anda mau menyebut mereka serakah?

Biar masyarakat yang menilainya. Tapi paling tidak dari etika berpolitik sudah tidak bagus, tanpa berpikir nanti akan ketahuan juga.

Saat ini sedang ada verifikasi DCS oleh KPU yang pada akhirnya timbul nama-nama calon ganda. Apakah Hanura melakukan hal yang sama?

Pada masa verifikasi nanti ada perbaikannya, tidak bisa langsung. KPU saat ini verifikasi semua, nanti pada saat setelah itulah yang digianti.

Bicara soal keadilan, beberapa partai memasukkan nama caleg di dua atau tiga daerah pemilihan. Anda meminta KPU harus berbuat apa terhadap nama-nama dari partai lain?

Langsung memverifikasi, menanyakan ke partai yang bersangkutan apakah mungkin dia salah dalam meng-entry atau apa. Tapi yang pasti berkasnya satu orang hanya satu berkas, tidak mungkin ada dua berkas. Ini yang mungkin dimasukkan adalah yang di-entry tapi bukan langsung dari berkas, pengecekan oleh panitianya tanpa melihat kembali berkasnya, dugaan saya seperti itu tapi bisa diatasi oleh partai lain.

Di Medan Partai Hanura mengajukan dua DCS ke KPU Medan, kabarnya ada benturan antarkader. Sudah dibereskan?

Iya sudah pasti. Tentu KPU tidak punya hak menentukan yang ini boleh dan tidak boleh, dasarnya adalah SK DPP dan KPU mengecek ke DPP. Itu biasa, kita ada satu daerah pengurusnya sudah dilengserkan dia masih tetap mendaftarkan, nanti KPU akan ditanyakan ke DPP.