Tahun 2050, Kerusakan Laut Capai Titik Nol

Setiap 6 April diperingati sebagai hari nelayan nasional. Belakangan peringatan tersebut kerap bernuansa keprihatinan. Apa yang didapat dari nelayan-nelayan tradisional kerap tidak sebanding dengan perjuangannya menuju laut lepas. Butuh 32 km  menuju laut lepas untuk mendapatkan ikan. Pasalnya, jarak satu mil dari bibir pantai para nelayan itu tidak akan bisa menemukan ikan. Hal itu lantaran kondisi air laut yang sudah terkontaminasi oleh limbah. Perubahan warna air yang berwana hitam pekat, membuat ikan-ikan tidak mau mendekati pesisir pantai.

“Jangankan ikan, kepiting aja mati ada disitu,” keluh Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Iyan Natasasmita.

Iyan  berang ketika kerusakan laut disebabkan oleh nelayan yang suka menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Padahal, kata dia, pemerintah juga ikut andil dalam kerusakan ini. Contohnya saja di Kapuk Muara Indah, Jakarta Utara, mata pencaharian nelayan tergusur lantaran adanya reklamasi bibir pantai untuk kepentingan pembangunan. Akibatnya,  ribuan nelayan kesulitan memperoleh pendapatan.

Ia juga menuturkan, dampak dari reklamsi berpengaruh pada jumlah tangkapan ikannya. Dahulu, Iyan bercerita. Dengan jarak satu mil saja dari bibir pantai, nelayan sudah bisa mendapatkan ikan dengan jumlah yang besar. Namun saat ini, itu hanya menjadi cerita dan kenangan.

Iyan menyadari kerusakan laut ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk itu, ia meminta  pemerintah untuk membuat gebrakan terkait dengan keselamatan laut dan habitatnya.

Direktur Konservasi kawasan dan Jenis Ikan Kementerian kelautan dan Perikanan Toni Ruchimat mengatakan, untuk menyelamatkan kehidupan laut kita semua yang harus bertanggung jawab.

“Kita semua harus mengetahui terlebih dahulu akar dari permasalahan kerusakan itu. Apakah rusaknya karena faktor manusia atau faktor alam. Jika akar masalah itu sudah ketemu, maka untuk membuat perencananan terakit dengan perbaikan laut akan lebih mudah.”ungkapnya.

Untuk menyelamatkan laut dan habitanya, pemerintah memiliki program konservasi laut. Konservasi ini untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan perikanan, KKP menargetkan 20 juta hektar areal yang diperuntukan untuk perlindungan ikan dan tempat hidup ikan. 

Dari data yang dimiliki kementrian KKP, kerusakan pesisir pantai jumlahnya semakin banyak. Data FAO juga menyebutkan dari tahun 1990-2005 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bahkan diramalkan, pada tahun 2050 nanti kerusakan akan terjadi pada titik nol.

Toni menambahkan, kerusakan massif disebabkan oleh penangkapan menggunakan bom, sedimentasi pengerukan dan sebagainya.

Terkait dengan pencemaran ini, pemerintah sudah berusaha menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan liar, sampai membuang limbah ke sungai. Namun pemerintah mengakui kesulitan untuk menyadarkan masyarakat. Pemerintah butuh peran dari semua lapisan untuk menyelamatkan laut dan habitatnya.

Sementara kordinator riset Kiara Mida Saragih mengatakan, ada dua catatan yang dimiliki oleh Kiara terkait dengan konservasi laut. Pertama soal konsitensi dari fungsi konservasi itu sendiri. Kedua bagaimana pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kawasan konservasi.