PT Minarak Lapindo Tak Lagi Punya Ikatan dengan Aburizal Bakrie

KBR68H, Jakarta - Kemarin, 22 April 2013 tepat 7 tahun luapan lumpur Minarak Lapindo milik pengusaha Aburizal Bakrie menghancurkan rumah milik warga di Sidoarjo. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menganggap kasus lumpur Lapindo tidak akan mengganggu elektabilitasnya di Pemilu Presiden pada 2014 mendatang. Bahkan, ia membandingkan kasus Lapindo dengan penayangan Indonesia Super League (ISL) yang, menurut dia, jauh lebih memberikan pengaruh terhadap elektabilitasnya. Lalu bagaimana sebenarnya komitmen Pt Minarak dalam menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Wakil President PT. Minarak Lapindo, Andi Darussalam dalam program Sarapan Pagi

Dari catatan Minarak sudah berapa banyak yang diselesaikan ganti ruginya?

Pertama saya mau samakan dulu persepsinya karena bukan ganti rugi, itu adalah jual beli. Karena kalau ganti rugi saya seolah-olah merugikan masyarakat di tempat itu padahal ini proses jual beli yang diatur dalam Perpres. Saya sampaikan bahwa sisanya yang belum kami bayar itu adalah Rp 789 miliar dari Rp 3,8 triliun.

Bagaimana proses bagi yang belum dibayarkan ini?

Kita akan selesaikan ini bulan Mei nanti. Jadi bulan depan ini kita proses, sekarang kita masih hitung.

Seringkali dikaitkan PT. Minarak Lapindo Jaya dengan Pak Aburizal Bakrie, apakah ada instruksi khusus dari Pak Aburizal Bakrie dalam penyelesaian lumpur Lapindo?

Saya harus sampaikan pertama PT. Minarak Lapindo Jaya tidak pernah punya keterikatan dengan Pak Aburizal Bakrie. Pak Aburizal Bakrie itu sejak menjadi menteri tidak pernah menangani Bakrie Group lagi, beliau sama sekali tidak pernah mencampuri masalah perdagangan apapun juga di dalam Bakrie Group, itu dipegang adik-adiknya yang lain. Karena Pak Aburizal Bakrie sendiri berjalan sebagai Ketua Umum Golkar.

Tidak ada instruksi khusus dari Pak Aburizal Bakrie?

Yang disampaikan oleh Pak Aburizal itu tentu menyampaikan kepada adik-adiknya untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi amanah almarhumah. Jadi masalah penyelesaian warga yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo itu amanah dari keluarga, terutama alhmarhumah untuk menyelesaikannya walaupun melalui proses hukum Lapindo tidak bersalah.

Sudah tujuh tahun berjalan masih ada beberapa yang belum selesai, sebenarnya kendalanya dimana?

Pasti kendalanya keuangan, kalau ada kita bayar. Semua sudah tahu bagaimana kondisi Bakrie Group pada saat sekarang ini, tapi diantara itu semua keluarga tetap berkomitmen menyelesaikan apa yang menjadi putusan Perpres No. 14 Tahun 2007 itu. Makanya saya katakan, dari Rp 3,8 triliun kita menyelesaikan yang tersisa Rp 789 miliar itu, jadi sisa sekitar 22 persen dari total keseluruhan yang harus diselesaikan.

Kalau dari PT. Minarak sendiri sudah berapa kali didemo, kira-kira apa yang dijanjikan kepada warga?

Ada demo yang melalui DPRD, ada juga kita bertemu selalu dengan korlap-korlap yang kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa sesulit apapun keluarga Bakrie tetap berkomitmen menyelesaikannya.

Komitmen itu akan diselesaikan di tahun ini?

Insyaallah kita akan selesaikan. Bahwa waktunya memang lama saya tidak ingkari itu, tidak ada proses yang dari tujuh tahun yang lalu itu dari mulai NJOP kemudian kita bayar 10-20 kali lipat lebih tinggi daripada NJOP tujuh tahun lalu tidak pernah kita tawar.