Parpol Kurang Jeli Menjaring Bakal Caleg

KBR68H, Jakarta - Senin lalu, 12 partai politik telah menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS). Nantinya, KPU akan mengumumkan hasil nama-nama yang lolos pada 8 Mei mendatang. Namun, belum sampai pada hasil pengumuman, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)  menemukan sejumlah masalah dalam DCS tersebut. Diantaranya, sejumlah nama ganda dan tidak jelasnya kualitas caleg. Bahkan Formappi mencatat ada beberapa caleg yang terdaftar di belasan daerah pemilihan (Dapil). Ada juga yang terdaftar pada dua partai berbeda pada dapil yang sama.

Salah satu peneliti dari Formappi Lucius Karus mengatakan, banyaknya DCS ganda menunjukkan lemahnya sistem rekrutmen dari parpol. Kata dia, parpol seharusnya jeli dalam menjaring bakal calegnya. Sebab, menurutnya banyak anggota legislatif yang tersangkut kasus di kemudian hari karena kredibilitasnya kurang. Dia juga mempertanyakan kemampuan parpol untuk mencetak kader yang berkualitas untuk dijadikan caleg.

Lucius mengatakan, aturan KPU kali ini memang dinilai cukup ribet. Namun demikian, kata dia itu bukan hal yang dapat dijadikan alasan bagi parpol untuk asal-asalan dalam memilih calon legislatornya. Menurutnya, parpol harus sudah menyiapkan calegnya sedini mungkin. Hal tersebut menurutnya hanya dapat berjalan bila kaderisasi dalam parpol berjalan lancar.
Salah satu parpol yang disebut memiliki DCS ganda adalah Partai Bulan bintang (PBB). Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP PBB MS.

Kaban mengatakan, pihaknya memang kecolongan dengan adanya DCS ganda. Namun demikian, kata dia hal tersebut bukan berarti sistem rekrutmen di PBB asal-asalan. Menurut Kaban, PBB melibatkan berbagai ormas simpatisannya untuk merekomendasikan caleg yang akan diusung. "Perlu waktu kira-kira dua bulan," katanya.

Kaban menilai, maraknya DCS diakarenakan pola pikir caleg yang masih mementingkan nomor urut ketimbang kualitas diri. Kata dia, adanya DCS ganda ditengarai karena bujukan dari partai lain yang menawarkan nomor urut yang lebih baik.

Soal aturan yang dinilai ribet. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Gumay mengatakan, pihaknya menyadari hal itu juga, terutama bagi partai yang baru lolos seperti PBB. Menurutn Gumay, untuk mengimbangi hal tersebut pihaknya telah memberikan kompensasi berupa penambahan tengat waktu perbaikan bagi partai dengan DCS bermasalah.

Soal DCS bermasalah, KPU mempersilahkan parpol untuk menggantinya sebelum tengat waktu perbaikan yaitu tanggal 6 Mei mendatang. Bila hingga tengat waktu parpol belum merespon, maka KPU akan mencoret DCS ganda dari setiap dapil atau parpol yang dia ikuti.