Jangan Jadikan Masyarakat Miskin Obyek Pemerintah Naikkan Citra

Pemerintah memastikan sudah menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan. Menteri Koordinantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mmengatakan BLT itu akan diberikan pada tahun 2013 ini. Pemerintah juga akan memberikan dana bantuan lain selain tunai. Dana itu berasal dari anggaran pengurangan subsidi BBM. Bagaimana mekanisme pemberian BLT ini dan apakah bagaimana sikap DPR atas kebijakan pemerintah ini? Simak perbincangan KBR68H dengan Anggota Komisi Energi DPR dari PDI Perjuangan Isma Yatun dalam program Sarapan Pagi.

DPR setuju jika pemerintah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

Sebenarnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju. Tapi karena di APBN 2013 itu sudah disepakati oleh seluruh fraksi kecuali kami dan kami kalah voting, ya berarti di APBN 2013 sebenarnya pemerintah sudah bisa menaikkan BBM subsidi.

Dengan resiko bahwa subsidi BBM semakin membengkak, kemudian konsumsi BBM kita juga semakin melampaui kuota. Mungkinkah kenaikan BBM ini adalah alternatif yang bisa diambil pemerintah saat ini?

Karena kemarin kami sudah di APBN 2013 sekarang tinggal maju mundurnya pemerintah saja.

Kalau BBM akhirnya naik sedangkan pemerintah sekarang menyiapkan BLT. Tanggapan anda?

Ini juga kami sangat tidak menyetujui. Karena kami  tidak berkeinginan masyarakat miskin dijadikan objek oleh pemerintah untuk menaikkan citra. Kita pelajari pada saat waktu mau pilpres di tahun 2008-2009, itu BBM dinaikkan dan BLT digelontorkan, apa yang kita lihat di mass media masyarakat miskin antri berjubel saling terhimpit untuk mendapatkan dana Rp 100 ribu. Apakah kejadian tersebut diulang lagi dengan mengatakan bahwa ini adalah pemerintah yang baik hati kepada masyarakatnya, sementara masyarakat dipertontonkan menjadi suatu objek untuk pencitraan.

Penawarannya dari DPR seperti apa yang baik menurut anda?

Saya memperlihatkan bahwa BLT itu banyak mudharat daripada manfaatnya. Tapi saya tidak tahu mengapa pemerintah begitu gencarnya mau menjalankan BLT, apakah pantas rakyat dijadikan objek sebagai penderitaan. Kami dari Fraksi PDIP sudah beberapa tahun ini menggolkan dan akhirnya berhasil itu tentang UU BPJS. Menurut kami dengan adanya BPJS ini 130 juta penduduk Indonesia akan ter-cover dari segi kesehatannya dan nanti apabila mereka tidak bekerja lagi. Saat ini dengan premi yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 15.500 itu tidak mencukupi untuk menjadikan seperti kartu Jamkesmas. Bayangkan kalau kita melihat perbedaan dari masyarakat yang tidak mampu pergi berobat dengan masyarakat yang mampu pergi ke luar negeri. Oleh karena itu kami menginginkan karena lepas dari kalahnya kami di voting tersebut, apakah tidak lebih baik dana tersebut digunakan untuk menaikkan premi yang jelas bermanfaat untuk masyarakat.

Kalau DPR sudah diajak berbicara soal mekanisme kompensasi ini?

Kami belum pernah diajak bicara. Lepas daeri waktu kami yang segera reses ini, tapi untuk kepentingan pembicaraan ini kami akan sangat bersedia sekali meluangkan waktu untuk bagaimana kita mendiskusikan. Kami juga walaupun oposisi memberikan suatu hal yang konkret untuk kita bersama kepentingan Indonesia, bukan hanya pencitraan.
 
Kira-kira naiknya berapa?

Kami tidak pernah diajak bicara tentang bagaimana dan berapa naiknya. Jadi benar-benar selalu kejadiannya ribut dulu di mass media, pemerintah selalu test the water. Itu yang saya sebetulnya agak miris, kenapa selalu pemerintah test the water. Begitu nanti masyarakat panik, harga-harga begitu tinggi inflasi sudah tidak terkendali, baru tarik lagi mundur teratur.

Barangkali ada kaitannya dengan pemilu 2014 partai yang berkuasa nanti tidak mau disalahkan kalau menaikkan BBM pada saat berkuasa ya?

Kalau mau kepentingan berkuasa terus mengatasnamakan kepentingan masyarakat menurut saya tidak bijaksana. Tapi kalau misalnya bahwa ini mengatasnamakan saya juga tidak setuju, kalau memang terbaik buat masyarakat jalankan saja tapi tidak test the water. Janglah kita selalu jadi sarana uji coba, kita ini bukan robot yang kita bisa perintah. Menurut saya ambil satu kebijakan yang bermanfaat dan tidak berdasarkan pencitraan.

Kira-kira lebih cepat lebih baik untuk kepastiannya?

Saya tadi bilang jangan sampai masyarakat ini jadi ajang uji coba. Bukan saya memerintahkan untuk segera menaikan harga BBM tapi putuskan segera apa yang mau diambil oleh pemerintah.

Kalau BPH Migas mengusulkan ada produk antara BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi. Apakah ini merupakan salah satu jalan supaya ada alternatif kenaikannya tidak tiba-tiba begitu ya?

Silahkan pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik. Bayangkan kita sudah bicara tentang stiker, genap-ganjil, dispenser pertamax seluruh Indonesia, converter kit tidak ada yang berhasil. Jadi kalau bicara lagi tentang antara premium bersubsidi saya tidak tahu lagi.

Perkembangan terakhir dengan ESDM di Komisi Energi apakah ada laporan yang betul-betul memperlihatkan bagaimana perkembangan dari rencana-rencana itu?

Saya lebih banyak dengar dari media massa. Kita itu benar-benar untuk bicara dengan pemerintah seperti apa kebijakan yang diambil tidak pernah bisa terkupas dengan sempurna, selalu terpotong-potong. Bagaimanapun yang namanya kuota BBM subsidi itu akan selalu meningkat, karena pertumbuhan ekonomi katanya lagi bagus saat ini. Masyarakat menengah akan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum yang tidak memadai. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kuota BBM dikendalikan tidak akan ada pertumbuhan kuota BBM selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi dan kendaraan yang luar biasa. Harusnya dipikirkan juga pemerintah diversifikasi dari bahan minyak ini seperti apa, jangan sampai suatu saat dikambinghitamkan lagi pengguna BBM ini. Karena kita tidak punya pilihan, kalau misalnya punya pilihan mobil listrik, mobil yang memakai gas dan pemerintah sudah memberikan infrastruktur seperti itu. Saya pikir pemerintah sudah memberikan infrastruktur untuk itu. Kalau misalnya kita dari pertama sudah bilang premium sudah tidak ada dan pertamax di seluruh Indonesia dipersiapkan, saya juga tidak tahu progress hari ini. Karena saya keliling di daerah Lampung Barat misalnya tidak ada pertamax yang sampai sana. Sementara untuk memasukkan pertamax ke Indonesia tidak semua kilang Pertamina itu bisa memproduksi pertamax, berarti paling tidak kita harus impor lagi. Jadi kebijakan ini tidak semata-mata hanya memberikan BLT ke masyarakat tapi bagaimana kemandirian kedaulatan energi di sisi hulunya.