ICW: Ada Dua Hal Mencurigakan dalam Tender Pembuatan Soal UN

KBR68H, Jakarta - Tender pengadaan lembar Ujian Nasional 2013 kini mendapat sorotan setelah kekacauan pada pelaksaan UN terjadi. Dengan entengnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan penundaan pelaksanaan Ujian Nasional 2013 di 11 provinsi.  Penundaan pelaksanaan UN terjadi setelah perusahaan pemenang tender; PT Ghalia Indonesia Printing gagal mendistribusikan lembar UN tepat waktu. Seperti apa sebenarnya rekam jejak perusahaan pemenang tender soal UN itu? Simak perbincangan KBR68H dengan Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam program Sarapan Pagi.

PT. Ghalia ini sejauh mana anda melihat track record kemampuannya ikut-ikut tender pemerintah?

Kalau kami track record khusus PT ini belum tahu. Kalau dilihat tender Ujian Nasional hampir mengajukan semua paket yang ditawarkan terutama pada tingkat SMA sederajat walaupun cuma menang di paket tiga atau berapa. Penawaran yang diberikan lebih mahal dari perusahaan-perusahaan yang lain, saya tidak tahu juga apa dasar pertimbangan Kemendikbud memilih perusahaan ini. Padahal prinsip dalam pengadaan itu perusahaan yang memberikan penawaran lebih efisien, lebih murah itu mestinya menjadi pemenang tapi ternyata yang menang perusahaan yang memberi penawarannya lebih mahal dan hasilnya lebih kacau.
 
Dari sekian banyak pemenang tender hanya PT. Ghalia yang bermasalah. Apa anda lihat temuan yang dijumpai oleh ICW?

Jadi memang mesti dilihat lagi sebenarnya yang bermasalah  PT. Ghalia. Tapi kalau dilihat tender secara umum ini ada beberapa hal yang aneh, perusahaan yang menang dengan penawaran yang mahal, tapi di beberapa paket yang lain juga hal yang sama terjadi. Walaupun kemudian mampu menjalankan kewajibannya sampai tuntas. Saya kira dengan masalah PT. Ghalia ini apakah proses tender yang dilakukan Kemendikbud sudah sesuai dengan prosedur, kalau sesuai apakah kemudian tidak ada penyimpangan di dalamnya.

Ini bisa jadi pintu masuk buat KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap tender ini ya?

Betul. Karena paling tidak menurut kami ada dua hal yang mencurigakan, pertama perusahaan yang menang beberapa diantaranya adalah perusahaan yang memberi penawaran harga yang mahal. Kedua dilihat dari peserta tender di enam paket itu sebenarnya yang banyak ikut perusahaan itu-itu saja.

Ada beberapa alasan yang coba disinggung pihak lain, bahwa ini karena anggaran sempat tertunda. Apa kira-kira menjadi penyebab juga PT. Ghalia kacau?

Saya kira tidak. Anggaran sudah ditetapkan sejak Oktober-November, dari awal tidak ada keluhan dari Kemendikbud. Ini bukan kegiatan dadakan walaupun sebagian peserta didik menolak Ujian Nasional tapi setiap tahun diselenggarakan. Artinya ini sudah kegiatan rutin, tidak ada masalah kegiatan rutin semacam ini.

Lepas dari PT. Ghalia sebetulnya bukan pemenang tender tapi pemenang kedua. Kejanggalan apa yang terjadi setelah itu?

Ini kebiasaan dari Kemendikbud, mereka asal terbentuk dalam setiap proses pengadaan termasuk dalam Ujian Nasional ini, sulit diakses, termasuk pengelolaan anggaran. Saya kira ini menjadi masalah kemudian berpotensi memunculkan dugaan-dugaan penyimpangan tadi. Secara umum penyelenggaran Ujian Nasional ini sangat buruk, dari dulu sudah diingatkan oleh banyak pihak ada masalah dalam pengelolaan ini.

Ketika perusahaan percetakan ini selesai mencetak kabarnya untuk distribusi dilakukan pihak lain. Dalam aturannya apakah boleh seperti itu?

Tergantung apakah itu satu paket pengadaan dan distribusi atau kemudian hanya pengadaan dan distribusinya berbeda. Kalau kemudian diberikan mestinya ada tender lain untuk mendistribusikan. Tapi mestinya ini jadi satu bagian walaupun kemudian perusahaan yang memenangkan tender menggunakan jasa yang lain. Tapi perusahaan-perusahaan macam ini mestinya juga menyediakan jasa distribusi. Jadi proses pengadaan, Kemendikbud atau BSNP dalam hal ini meminta itu tidak hanya pengadaan tapi distribusi. Apalagi ini dokumen
negara, kalau mau pakai seperti itu harus tertutup tidak bisa dibocorkan.
 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kabarnya sudah mulai turun tangan menyelidiki masalah ini. Apa punya permintaan tertentu kepada Irjen atau KPK?

Sedikit lebih berani. Saya sampai hari ini tidak terlalu percaya teman-teman Irjen, kalau dilihat dari track record mereka walaupun sekarang ketuanya mantan Komisioner KPK. Tapi saya agak pesimis, peran Irjen selama ini bukan mendorong perbaikan, keterbukaan tapi berfungsi sebagai bumper kementerian. Kalau Irjen dari dulu bekerja dengan baik saya kira hal-hal ini tidak akan terjadi.

Anda menduga Pak Haryono Umar yang jadi Irjen sekarang hanya bergerak sendirian saja?

Saya tidak tahu tapi yang bisa kita lihat output kinerjanya seperti apa. Jadi kalau kita ada permintaan atau apapun saya kira percuma, lebih baik kita meminta KPK untuk membongkar ini.

Setelah ICW menyerahkan laporan kepada KPK soal dugaan-dugaan ini, tindak lanjut apa yang akan dilakukan baik oleh ICW maupun KPK?

Kalau kami tentu saja pasti akan ikut mendukung KPK misalnya mencari data-data pendukung yang lain. Tapi kami berharap KPK bisa bergerak dengan cepat, karena dalam kasus ini dugaannya bukan cuma kerugian negara tapi imaterial yang lebih besar, peserta didik, orang tua murid stres. Dampak imaterial yang sangat besar, mesti jadi pertimbangan KPK. Sektor pendidikan ini mestinya sektor terdepan untuk mengeliminasi nilai-nilai anti korupsi, bukan kemudian menjadi tempat terdepan untuk memperlihatkan buruknya pemerintahan dan sebagainya, makanya ini harus diprioritaskan.