Evaluasi Ulang Pelaksanaan UN

KBR68H, Jakarta - Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP bisa disebut sedikit berantakan. Ambil contoh misalnya penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di sejumlah daerah  lantaran distribusi soal terlambat. Belum lagi ada daerah yang masih kekurangan lembar soal. Ini terjadi di wilayah Bogor, Kalimantan Timur dan juga Nusa Tenggara Timur. Seolah enggan mengakui kekurangannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru mempersalahkan dinas pendidikan di daerah keterlambatan UN tingkat SMP ini.

Menurut pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terjadinya kekacauan penyelenggaraan UN SMP disebabkan karena pencetakan soal dilakukan di Pusat.

"Pemerintah Pusat telah melakukan kesalahan besar dalam UN karena diselenggarakan secara sentralistik. Naskah UN dicetak secara terpusat, sementara di sisi lain panitia pusat tidak melakukan pengawasan. Padahal, saat percetakan masih dilakukan di Makassar tiga tahun lalu, naskah UN sudah tiba di kabupaten/ kota 10 hari sebelum penyelenggaraan UN," Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail.

Akibat dari karut marut ini, Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di NTT tak berjalan sebagaimana jadwal yang ditentukan secara nasional. Di beberapa wilayah di NTT, pelaksanaan terpaksa harus ditunda, dan baru dimulai setelah jam 12.00 Wita. Penundaan ini diakibatkan oleh pengiriman naskah UN dari Jakarta yang telat sampai ke Kupang dan selanjutnya didistribukan ke-21 kabupaten/kota di NTT. Bahkan di Kabupaten TTU, UN baru digelar pukul 16.00 Wita. Hal ini membuat para siswa tertekan karena harus menunggu lebih kurang sembilan jam.

"Ditunda di seluruh sekolah, jadi di atas pukul 12 siang. Masalahnya karena distribusi baru dilakukan pukul 10 pagi waktu setempat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Vinsen Saba.

Guntur menimpali selain masalah keterlambatan, terjadi sejumlah pelanggaran terhadap penyelenggaraan UN tingkat SMP. Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail memberi contoh, beredarnya kunci jawaban soal UN melalui telepon seluler milik pelajar.

"Seiring perkembangan zaman, peredaran kunci jawaban saat ini juga sudah semakin canggih motifnya. Dengan menggunakan smartphone, kunci jawaban disebarkan secara berantai dari satu siswa ke siswa yang lain," ungkap Guntur.

Tak hanya itu. Jenis kecurangan lain juga sempat terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Medan. Di sana, menurut Guntur ada kasus terselipnya lembar soal untuk mata pelajaran tertentu di lembar soal mata pelajaran lainnya. "Modus seperti ini kita curigai sebagai maksud untuk membocorkan ujian mata pelajaran tertentu," katanya.

Sejatinya, penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah. Tapi kali ini, ujian nasional tidak dilakukan secara serentak. Meski hanya beberapa jam saja tertunda, menurut Guntur ini sudah merupakan kegagalan dari sistem ujian nasional. "Kalau kemudian penyelenggaraan ujian nasional seperti ini dimaksudkan untuk menjatuhkan kepercayaan terhadap penyelenggaraannya, itu merupakan sesuatu hal yang wajar," tuturnya.

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 kata Guntur, tujuan ujian nasional itu ada tiga, yakni; pertama, untuk pemetaan kompetensi siswa, kedua untuk penentuan kelulusan siswa, dan ketiga sebagai pertimbangan untuk studi lanjutan. "Nah sekarang timbul persoalan ketika guru di Indonesia itu tidak percaya lagi dengan hasil ujian nasional. Tujuan UN untuk dijadikan penentu kelulusan itu banyak menimbulkan kecurangan di lapangan. Sehingga hasilnya tidak murni. Selain itu, ini juga mengakibatkan siswa stres," kata dia.

Standar yang tinggi memang ditetapkan dalam ujian nasional. Tahun ini, 60% bobot penentuan kelulusan ditentukan berdasarkan hasil UN. Sisanya, 40%, merupakan hasil penilaian sekolah berdasarkan hasil rapor dan Ujian Akhir Sekolah. “Ini sangat adil karena pemerintah telah merugikan siswa dengan sistem yang sentralistik. Siapa yang bisa menjamin tidak ada siswa gagal karena naskah dan LJK fotokopi,” tandas Guntur.

Selain itu muncul fenomena di lapangan, orangtua siswa juga mendesak agar para guru berusaha meluluskan anaknya. Akibatnya kata dia, banyak yang menghalalkan segala cara demi mencapai kelulusan. "Malah ada sejumlah oknum alumni yang mampu mendapatkan soal asli untuk diserahkan kepada adik-adik kelasnya yang akan ujian," ungkapnya.

Ujian nasional, masih menurut Guntur tak dipungkiri membawa peluang bagi para mafia untuk memanfaatkan momentum. "Soal asli sengaja diperjualbelikan. Dan itu diduga melibatkan oknum percetakan dan dinas pendidikan. Baik itu dari pusat maupun daerah," katanya.

Terhadap karut marut penyelenggaraan Ujian Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalahkan pejabat daerah jika ada sekolah yang terlambat menggelar Ujian Nasional tingkat SMP.

Kemendikbud, melalui Juru Bicaranya, Ibnu Hamad  beralasan seluruh soal UN SMP sudah sampai di provinsi sejak Sabtu pekan lalu. Sehingga ada waktu 1 hari dinas pendidikan daerah mendistribusikan soal tersebut ke seluruh sekolah.

Menanggapi hal itu, Guntur menilai bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lepas tanggung jawab. Padahal seharusnya, kekacauan terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional menjadi bahan evaluasi terhadap esensi dasar penyelenggaraan UN. "Kalau mereka berkeras UN harus tetap dilakukan, seharusnya mereka juga berniat untuk menyelenggarakan ujian nasional dengan sebaik mungkin. Bukan melempar kesalahan kepada pihak lain," katanya.