KBR68H, Jakarta - Mau jadi calon legislatif? Siapkan uang miliaran. Ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Dia mengatakan biaya yang harus dikeluarkan caleg sampai Rp 10 miliar untuk kampanye. Hanya saja Ramadhan Pohan mengklaim partainya tidak mengutip mahar untuk calon anggota legislatifnya di seluruh daerah. Kenapa biaya untuk menjadi calon legislatif sangat mahal? Simak perbincangan KBR68H dengan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang dalam Sarapan Pagi
Mahalnya biaya untuk mencapai tujuan itu, apa sebetulnya yang dibutuhkan?
Tentu macam-macam kepentingannya untuk transportasi, untuk atribut partai, membiayai pertemuan, dan yang terakhir membeli suara.
Rp 5 miliar ini kalau hitungan dagang jelas tidak balik modal selama 5 tahun. Anda punya kecurigaan kalau nanti dimanfaatkan untuk mencari uang balik modal?
Sebetulnya yang mahal itu membeli kekuasaannya. Mengapa orang berani membeli kursi DPR dengan sangat mahal, karena mereka tahu kursi itu memiliki kekuasaan yang sangat powerfull. Dengan kekuasaan itu diyakini mereka bisa mendatangkan uang yang bisa berlipat-lipat dari biaya kampanye yang dikeluarkan, itu logika sederhananya.
Kalau jumlah sampai Rp 10 miliar ini besar sekali ya?
Buat siapa dulu, kalau buat saya dan anda besar sekali. Kalau Itu cuma buat beli makanan kecil saja, nyetor ke partai Rp 13 miliar setahun.
Jadi itu tidak terlalu berat bagi mereka ya?
Kecil bagi mereka yang melihat kursi DPR itu adalah kekuasaan semata dan dengan kekuasaan itu akan menghasilkan uang yang berlimpah. Tetapi bagi orang yang ingin menjadikan kekuasaan itu sebagai alat pengabdian itu tentu sangat mahal. Karena kekuasaan itu tidak akan menghasilkan uang tapi kekuasaan itu akan menghasilkan kebijakan, diabdikan untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada rakyat. Tetapi masalahnya investasi politik dari politisi hari ini tidak ada kepada rakyat, pilihannya investasinya uang, karena itu untuk mendapatkan suara ya dengan uang. Coba anda cermati DPR sekarang itu dengan kinerjanya yang demikian buruk, dengan kelakuan mereka yang malas suka jalan-jalan keluar negeri apa ada masyarakat yang percaya sama mereka, tidak ada.
Apakah dengan dana yang menurut anda kecil ini juga berlaku bagi seluruh anggota dewan yang ada saat ini?
Mayoritas menurut saya uang jadi andalan. Tetapi tentu saja ada orang yang sudah membangun relasi yang cukup baik dengan konstituen. Saya tahu ada beberapa orang yang bekerja serius di DPR dan mereka tetap miskin-miskin saja, bahkan mereka tidak ada simpanan. Maka pada periode yang akan datang pemilu 2014 tidak yakin terpilih kembali kalau yang lain mengandalkan uang. Ketahuan orang-orang seperti itu mereka yang kalau rapat selalu ada, rapat dari pagi sampai malam selalu standby di ruang rapat. Tapi orang-orang yang menjadikan kekuasaan sebagai mesin uang mereka rapat hanya 1-2 jam, setelah itu sisanya di luar lobi-lobi.
Orang jujur biasanya tidak mau bermain semacam ini, kalau kemudian nanti yang terpilih banyak orang-orang yang menggunakan uang untuk membeli suara. Membayangkannya tahun 2014 DPR kualitasnya lebih rendah dari yang sekarang?
Pendeknya makin suram masa depan parlemen kita, masa depan demokrasi kita.
Apakah tidak ada yang bisa dilakukan misalnya dari sisi aturan rekrutmen untuk menghindari hal ini?
Sangat bisa. Tapi masalahnya partai politik mau tidak, karena yang membuat aturan itu juga partai politik. Kalau saja partai politik punya komitmen untuk memperbaiki sistem politik kita itu mestinya tidak terlalu susah. Tidak usah berpikir mengubah UUD, bagaimana menata Undang-undang politik dengan sangat baik agar menjamin partai politik tidak memperalat anggotanya untuk mencari uang, kemudian politisinya tidak mengambil uang kesana kemari untuk membiayai kampanye itu bisa diatur. Tetapi syarat yang pertama pendanaan partai politik harus diperjelas, kita harus mengakui partai politik sumber dananya tidak jelas karena itu mereka ambil sana-sini, itulah yang menyebabkan anggotanya terjebak korupsi. Karena itu menurut saya pastikan ke depan pendanaan partai politik kalau bisa ya tidak apa-apa dari APBN tapi pertanggungjawabannya jelas. Kedua tidak boleh lagi anggota DPR, DPRD atau anggota partai politik yang terlibat korupsi, begitu ada anggotanya terlibat dalam praktek korupsi partainya yang dihukum. Misalnya tidak boleh ikut satu pemilu, dua pemilu, bahkan partainya dibubarkan. Jadi mesti tegas, lalu pertanggungjawaban keuangannya mesti jelas. Itu kalau mau beresin pendanaan partai, kalau pendanaan partai sudah beres tidak ada lagi orang yang merasa paling berkuasa di partai politik. Seperti sekarang ini partai politik ini seolah-olah menjadi milik beberapa orang saja, ini ada 12 partai peserta pemilu seolah-olah pemiliknya itu seperti pimpinan perusahaan. Karena mereka yang menentukan warna partai itu karena mereka yang membiayai atau mencari uang, mereka yang mengundang para pengusaha membiayai partai. Akhirnya elit-elit partai yang menentukan, dia yang mau mencalonkan orang yang banyak uang atau mencalonkan artis keputusan itu ada di elit.
Intinya sekarang ini partai-partai tidak ada yang beres dalam pembiayaan partai ya?
Tidak ada. Lihatlah begitu Hanura kedatangan Pak Harry Tanoe partai itu menjadi luar biasa, tapi pada saat yang sama kekuasaan Pak Harry Tanoe menjadi sangat besar di Hanura. Apa berani menolak permintaan Pak Harry Tanoe, mungkin Pak Wiranto juga berpikir seribu kali menolak permintaannya. PDIP apa berani menolak permintaan Ibu Mega dan Pak Taufik Kiemas tidak ada, begitu juga Demokrat apa berani menolak permintaan Pak SBY tidak berani.
Kalau anda lihat seberapa banyak calon anggota berkualitas yang diajukan untuk saat ini?
Sedikit sekali. Orang-orang berkualitas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas itu rata-rata tidak punya uang. Orang-orang seperti itu di partai politik tersingkir atau disingkirkan, yang diutamakan itu kamu punya uang berapa. Tahun 2009 itu caleg yang dari pengusaha itu 80 persen, sekarang ini kami belum hitung semuanya totalnya berapa persen, jangan-jangan lebih dari 80 persen orang yang punya uang. Tapi jangan berharap banyak masyarakat bisa memilih orang yang berkualitas, pertanyaannya masyarakat mendapat informasi apa tentang caleg ini tidak ada, apa KPU mengumumkan track record dari caleg, tidak ada. KPU hanya mengumumkan daftar nama ribuan orang itu, bagaimana masyarakat menilainya, masyarakat kita sibuk cari makan. Lalu pada saat pemilu mereka lihat yang mereka kenal saja, kalau mereka kenal itu pelawak ya mereka pilih pelawak. Karena masyarakat kita juga miskin informasi, mana mungkin masyarakat pergi mencari kemana-mana informasi tentang ribuan caleg, tidak ada kerjaan apa. Lalu kemudian buat masyarakat kalian ini tukang jualan semua, karena kalian jualan hanya hari ini kalian bertemu kami, setelah terpilih tidak bakal ketemu kami lagi. Buat caleg juga lebih mudah bagi mereka daripada saya harus merawat konstituen setiap bulan, setiap hari, setiap tahun mending saya beli saja pada saat pemilu, selesai.
Setelah itu tidak perlu dipertanggungjawabkan ya?
Iya itu sistemnya cash and carry, beli hari ini selesai urusannya jadi besok tidak usah menuntut lagi.
