Perempuan di Papua Dilatih Jadi Pemantau Pemilu

KBR68H, Jayapura - Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia (UI) mencatat, keterlibataan perempuan sebagai penyelenggaran pemilu masih rendah. (Baca:Pemilu 2014 dan Keterwakilan Perempuan)

Penelitian yang dilakukan pada enam provinsi dalam kajian yakni Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat menyebutkan keterlibatan perempuan masih jauh dibawah 30 persen.

Wakil Direktur Puskapol Fisip UI, Ana Margaret didampingi asistennya Julia Ikasarana dalam keterangan persnya di salah stau hotel di Jayapura menyebutkan, undang-undang telah mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam  penyelenggara pemilu paling tidak 30 persen, namun hal itu belum dilaksanakan.

Penyebabnya adalah beberapa faktor, diantaranya peraturan UU Penyelenggara Pemilu nomor 15/2011 yang mengatur keterwakilan 30 persen perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu, belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen/seleksi sehingga penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah.

Hal lain adalah karena budaya, yakni hambatan kultural yang masih membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanan pemilu di berbagai tingkat.

Faktor ketiga adalah kondisi geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak yakni kepulauan dan pegunungan. “Kondisi ini kadang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal. Ditambah, pengetahuan perempuan yang minim tentang kepemiluan," katanya di Jayapura, Senin (24/3).

Puskapol UI juga menuntut kepada KPU dan Bawaslu untuk membuat dan memastikan tersedianya data terpilah keanggotaan penyelenggara pemilu, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS.

Memperkuat peraturan pelaksana dalam proses-proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu yang akan datang dengan memastikan hasilnya memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen. "Kami ingin mendorong peningkatan keterlibatan perempuan sebagai pemantau pemilu terakreditasi," katanya.

Pelatihan Perempuan

Untuk lebih paham tentang masalah kepemiluan, Puskapol UI juga melatih 100 perempuan Papua. Kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari, mulai 24-27 Maret diharapkan mampu membuat perempuan Papua terlibat dalam keanggotaan penyelenggaraan pemilu.

Pusat Kajian UI juga mengaku kegiatan ini tidak terlambat, sebab ke-100 perempuan Papua masih memiliki kesempatan dalam relawan pemantauan pemilu. “Usai pelatihan, mereka akan diberikan sertifikat dari Bawaslu dan sertifikat ini bisa juga digunakan sebagai salah satu syarat menjadi keanggotaan penyelenggara pemilu lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Ke-100 perempuan Papua yang dilibatkan adalah perempuan yang tidak terlibat dalam partai politik, diantaranya perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, jurnalis, penjual sayuran di pasar, mahasiswa. “Rencananya usai pelatihan akan ada 50-an perempuan Papua yang terlibat dalam relawan pemantauan pemilu dan diharapkan nantinya tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk kesulitan dalam pemantauan pemilu, khususnya di Papua.

Editor: Anto Sidharta