Mencegah Korupsi Mulai dari Rumah

KBR68H, Jakarta - "Perempuan, sebagai pendamping suami memiliki hak untuk mengetahui sumber dana yang didapat oleh suaminya. Dari sini bisa diketahui apabila suami memperoleh kekayaan yang mencurigakan, atau tidak sesuai dengan pendapatannya," kata politisi Partai Demokrat Andi Timo.

Menurut dia dalam program Reformasi Hukum dan HAM KBR68H, dari situlah korupsi bisa mulai dicegah. Dalam rumah tangga, perempuan punya peran penting dalam mengatur keuangan keluarga. Sebagai perencana keuangan keluarga, perempuan memiliki hak untuk mengetahui asal muasal uang yang didapat suaminya. "Jadi, jangan ragu untuk bertanya kepada suami apabila memperoleh aliran dana yang tidak wajar," tegas Caleg Daerah Pemilihan Sulsel III ini.

Salah seorang pendengar lainnya, Suardi juga ikut berpartisipasi menyuarakan pendapatnya. Menurut laki-laki yang berdomisili di Sambas ini, kaum perempuan harus bersikap kritis dalam menyikapi penghasilan yang didapat oleh pasangannya. "Jangan ragu untuk bertanya kepada suami asal muasal uang yang didapatnya," katanya. Sementara, Tamam di Cikarang berpendapat menelusuri kasus korupsi itu ibarat menelusuri aliran sungai. Pencegahan bisa dilakukan dari bagian hilir, yakni rumah tangga.

Kata “perempuan” dan “korupsi” belakangan semakin menyeruak ke permukaan menyusul banyaknya kasus rasuah yang menyeret mereka. Ada sederet perkara korupsi belakangan yang melibatkan perempuan. Yang termutakhir adalah kasus dugaan suap pemilukada di Provinsi Banten yang menjerat Gubernurnya, Ratu Atut Chosiyah. Jauh sebelum kasus di Banten ini, sejumlah perempuan yang terseret kasus perempuan seperti politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh dan bekas Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom.

Salah satu Calon Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang mengatakan dampak korupsi dirasakan oleh semua pihak. Tua, muda, laki dan perempuan. Menurut perempuan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR itu, salah satu hal yang memicu korupsi adalah kenaikan harga-harga barang kebutuhan. "Harga barang dan kebutuhan pokok semakin lama semakin mahal," ujarnya dalam Program Reformasi dan Hukum KBR68H.

Secara tak sadar, perilaku konsumtif di kalangan masyarakat, ditambah dengan sistem politik yang mendewakan materi acapkali memaksa seseorang masuk dalam pusaran korupsi. "Jadi intinya adalah pengendalian diri sangat penting untuk mencegah korupsi. Tidak perlu bergaya hedonisme, sebab itu akan membawa anda ke lingkaran korupsi," kata Andi.

Sementara menurut Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tunggal Pawestri, selain gaya hidup yang mendewakan materi, struktur hukum di negara ini juga dituding sebagai biang keladi munculnya masalah. "Maraknya korupsi disebabkan hukuman yang lemah. Sehingga banyak yang tergiur untuk korupsi," katanya. Hukum yang lemah membuat koruptor tak jera.

Selain itu, Tunggal Pawestri juga melihat masih banyak upaya-upaya pelemahan terhadap kepada lembaga anti korupsi satu-satunya di Indonesia, KPK. Itu membuat korupsi kian menggurita di negeri ini.

Kinerja KPK memang dinilai masih banyak kekurangannya. Itu menjadi alasan salah satu pendengar yang bernama Budi, berpesan agar para caleg-caleg perempuan ini bisa mendorong pembentukan KPK di daerah-daerah. Alasannya, supaya komisi antikorupsi itu bisa menangani perkara korupsi secara merata.

Usulan tersebut ditolak oleh Tunggal Pawestri. Ia beralasan, KPK cukup memperkuat kinerjanya di pusat. Sebab menurutnya, saat ini kinerja KPK belum maksimal lantaran sumberdaya manusia di KPK masih kurang. "Seharusnya, SDM KPK ditambah, sehingga penanganan korupsi lebih merata," tutupnya.

Editor: Fuad Bakhtiar