Hak Pilih Masyarakat Adat di Kaltim dan Kaltara Terabaikan

KBR68H, Balikpapan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hak politik masyarakat kelompok rentan terabaikan.

Anggota Komnas HAM HAM Otto Nur Abdullah mengatakan, di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) ada dua masyarakat rentan yang cenderung tidak mendapatkan hak politiknya, yaitu masyarakat adat dan buruh migran.

Hak politik masyarakat adat tidak terpenuhi karena tinggal di wilayah pedalaman, sehingga terkendala kondisi alam dan sarana transportasi. Sedangkan buruh migran tidak mendapatkan informasi yang benar tentang caleg yang akan dipilihnya, bahkan cenderung diarahkan untuk memilih calon tertentu.

Untuk Kalimantan (Timur dan Utara) ini buruh migran dan masyarakat adat. Jadi kita asumsikan bahwa warga negara yang mobilitasnya tinggi itu tidak tertutup kemungkinan mereka tidak terpenuhi fasilitasnya untik menjalankan hak politiknya," kata Otto Nur Abdullah

Anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah menambahkan, di Indonesia selain masyarakat adat dan buruh migran, kaum disabilitas dan pasien di rumah sakit juga cenderung terabaikan hak politiknya. Artinya negara tidak memberikan fasilitas yang cukup untuk mereka. (Baca: 60 Persen Buruh Migran di Luar Negeri Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu)

Selain itu, ada jutaan warga yang terancam kehilangan hak suara karena mengalami gangguan jiwa. (Baca: 2,5 Juta Hak Pilih Orang Gangguan Jiwa Terancam Hilang)

Editor: Agus Luqman