Caleg Perempuan Bicara Perdagangan Manusia

KBR68H, Jakarta - Pemilihan Umum legislatif sudah di depan mata. Para caleg mulai berlomba-lomba mengambil hati warga dengan program-program unggulannya. Berbagai isu dipaparkan agar masyarakat tahu bagaimana perspektif mereka soal masalah-masalah yang ada di masyarakat. Salah satu isu yang penting, yaitu kasus perdagangan manusia atau human trafficking. Kasus yang hingga kini masih terbilang tinggi di Indonesia ini terus menjadi momok khususnya bagi para perempuan dan anak.

"Ini jaringan human trafficking biasanya sudah disokong dengan divisi lainnya. Jadi mudah memalsukan dokumen. Mereka juga kerap memberi uang dimuka untuk calon TKI. Ya, bagaimana tidak tergiur? Setelah itu mereka menjebak para perempuan dan anak untuk diberangkatkan sebagai TKI. Padahal mereka mau dijual," ujar Caleg DPR RI dari Partai Golkar, Ratu Dian dalam program perbincangan Reformasi Hukum dan HAM KBR68H, Senin (10/3)

Data berbagai sumber menyebutkan 70% korban perdagangan manusia masuk melalui pintu penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar, Ratu Dian mengatakan sindikat perdagangan manusia biasanya mengincar para calon TKI yang tidak mampu dengan mengiming-imingi mereka uang tunai dimuka dan janji manis lainnya. Menurutnya, sindikat ini juga biasanya sudah memiliki jaringan pemalsu dokumen yang luas sehingga bisa memberangkatkan para korban sebagai TKI ilegal.

Caleg lainnya, Dwi Rusjiyati Agnes berpendapat salah satu penyebab tingginya kasus perdagangan manusia adalah faktor kemiskinan. Caleg DPRD dari PDI Perjuangan itu mengatakan faktor kemiskinan ini yang membuat para korban dengan mudah tergiur uang dan janji manis dari pelaku. Menurut Agnes penyediaan lapangan kerja baru, terutama di daerah yang banyak mengirimkan TKI bisa mengurangi tingkat kejahatan kemanusiaan ini.

"Dengan adanya lapangan kerja baru, maka warga yang tadinya niat mau jadi TKI kan bisa saja beralih ke lapangan kerja baru itu. Nah, kalau kemiskinan tinggi kan mau tidak mau mereka, apalagi yang tidak punya skill apa-apa, ya cari jalan pintas. Akhirnya daftar jadi TKI. Ya kalau penyalurnya bener tidak apa-apa, kalau ternyata sindikat perdagangan manusia kan bisa jadi korban mereka," katanya.

Sejalan dengan Agnes, Binny Bukhori, caleg DPR RI dari Partai Golkar juga berpendapat senada. Pemerintah daerah harus bisa mengembangkan wilayahnya agar warga bisa lebih sejahtera secara ekonomi. Salah satunya dengan memaksimalkan UU Desa. Kata dia para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota DPR harus terus mengawal UU ini agar pemerataan pembangunan di daerah-daerah bisa berjalan dengan baik.

"Kalau saya terpilih nanti, saya akan mengawal UU Desa ini agar daerah-daerah bisa berkembang dan efek tidak langsungnya adalah pengurangan kasus perdagangan manusia ini tadi. Saya rasa caleg yang lain yang juga terpilih nantinya harus juga mengawal UU ini bersama-sama," tegasnya.

Regulasi dan Penegakan Hukum Lemah

Indonesia sudah memiliki UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan ini juga diperkuat oleh  Peraturan Pemerintah. Namun kenyataannya human traficking masih saja terus terjadi.

Agnes, caleg PDIP menilai regulasi yang ada saat ini masih lemah dan belum bisa kuat melindungi para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu penegakan hukum yang juga lemah membuat potensi terjadinya kasus ini semakin tinggi.

Binny dan Ratu dari Golkar juga menilai kinerja lembaga negara yang mengurusi TKI, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari sosialisasi tentang seluk beluk TKI yang masih sangat kurang di daerah-daerah. Banyak calon TKI yang akhirnya menjadi korban karena faktor ketidaktahuan.

"Harusnya lembaga seperti BNP2TKI atau LSM-LSM itu lebih aktif lagi sosialisasi soal baik buruknya jadi TKI. Kalau kita lihat spanduk dan poster kita, para caleg-caleg itu lebih banyak dari media informasi. TKI, harusnya itu lebih banyak dari spanduk kita-kita ini. Seperti di Dapil saya di Ponorogo, jarang sekali ada spanduk atau media informasi soal TKI. Padahal Ponorogo adalah salah satu daerah yang mengirimkan TKI dalam jumlah besar. Jadi sosialisasi kepada mereka sangat penting agar tidak tertipu agen penyalur TKI ilegal," ujar Biny menutup perbicangan.

Editor: Fuad Bakhtiar