38 Caleg DPRD Dicoret, PDI Perjuangan NTT Ajukan Keberatan ke Bawaslu

KBR68H, NTT - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur telah melayangkan keberatan atas pencoretan puluhan caleg DPRD yang dicoret karena telat melaporkan dana kampanye tahap awal. Keberatan tersebut dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret 38 kadernya yang mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ketua PDI Perjuangan NTT Frans Lebu Raya mengatakan keterlambatan laporan dana kamapnye tidak berdampak negatif terhadap seluruh proses pemilu.

"Kita sudah mendaftarkan itu ke Bawaslu Pusat. Seperti yang saya bilang itu, kita mengakui keterlambatan. Keterlambatan dua jam. Kalau kita berpatokan pada tanggal 2, maka tanggal 2 Maret sesuai dengan Undang-undang itu 1 kali 24. Memang diperlukan aturan rekening dana kampanye, itu untuk transparasi bukan tujuan dari pemilu itu sendiri. Makanya saya selalu bertanya-tanya apa dampak negatif terhadap seluruh proses pemilu," kata Ketua PDI Perjuangn NTT Frans Lebu Raya, di Kupang Sabtu (22/3).

Ketua PDI Perjuangan NTT Frans Lebu Raya menambahkan, Bawaslu pusat bisa membatalkan pencoretan 38 Caleg DPRD TTS dari peserta pemilu 2014.
Sebelumnya, KPU mencoret 38 Caleg DPRD TTS sebagai peserta pemilu 9 April, karena pengurus PDI Perjuangan TTS tidak melaporkan rekening laporan keuangan dana kampanye ke KPU TTS. Selain 38 caleg PDIP TTS, KPU juga membatalkan enam orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT, delapan orang caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Ngada. Pembatalan ini karena mereka tidak memasukkan laporan awal dana kampanye.

Editor: M Irham