Walhi Jabar: Tak Ada Agenda Perbaikan Lingkungan dari Aher-Deddy Mizwar

Dalam kampanye Gubernur Jawa Barat dan wakilnya Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar berjanji bakal memperbaiki lingkungan di provinsi itu. Dedi Mizwar misalnya mengumbar janji bakal melibatkan dunia usaha memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar. Sementara Aher menjanjikan bakal Tindak Perusak Lingkungan. Catatan lainnya adalah pemberantasan vila liar dan penertiban pabrik tekstil di Cimahi yang cemari sungai. Lalu bagaimana mengawal janji mereka? Simak perbincangan KBR68H dengan Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan dalam program Sarapan Pagi

Catatan dari Walhi terhadap janji gubernur ini yang sudah pernah disampaikan tentang lingkungan oleh Ahmad Heryawan dan pasangannya apa saja?

Jadi setelah kita periksa ternyata delapan komitmen agenda Ahmad Heryawan dan Dedi Mizwar tidak ada satupun yang membicarakan ataupun mencantumkan agenda perbaikan lingkungan hidup di Jawa Barat.

Justru tidak ada?

Tidak ada.

Bukankah sempat ada janji bahwa akan menindak tegas para perusak lingkungan?

Itu mungkin saja diucapkan. Kalau kita telusuri memang ada janji-janji seperti itu, tapi kalau kita lacak dari komitmen yang itu disampaikan di paripurna DPRD Jawa Barat tidak ada satupun dari delapan komitmen yang mencantumkan agenda perbaikan ataupun penyelamatan lingkungan hidup di Jawa Barat. Ini yang kemudian kita juga sangat tidak yakin kemarin, bukan hanya dengan Ahmad Heryawan tapi seluruhnya terhadap agenda perbaikan lingkungan hidup itu sendiri. Memang dari pernyataannya itu dinyatakan oleh mereka, tetapi secara formal dan tertulis itu tidak ada.

Dalam pertemuan dengan beberapa pihak di Kementerian Perekonomian pekan lalu Aher menyatakan akan menertibkan vila liar agar tidak terjadi banjir. Selama ini apakah ada tindakan Aher tentang vila liar itu?

Kalau kita lihat sejak tahun 2008 sampai 2013 tidak ada satupun sikap atau tindakan yang dilakukan gubernur sebelumnya atau Ahmad Heryawan selaku gubernur yang memiliki wewenang, juga untuk melakukan evaluasi ataupun pengawasan terkait vila maupun taman nasional. Artinya bahwa kita melihat sejak tiga tahun lalu juga tidak ada tindakan nyata Ahmad Heryawan, sekarang mungkin pernyataan itu hanya pernyataan belaka karena didorong oleh pemerintah pusat. Kalau tidak ada tekanan saya tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan.

Apa yang bisa dilakukan untuk menekan Ahmad Heryawan untuk bergerak?

Sebenarnya sejak awal kita melihat bahwa tidak ada komitmen ini sejak lima tahun yang lalu ketika kita membaca RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Barat. Itupun luput dari upaya perbaikan lingkungan hidup yang nyata. Jadi upaya tekanan itu ya harus diberikan oleh rakyat Jawa Barat, apalagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup itu sendiri.
 
Kalau dari perjalanan selama periode pertama Ahmad Heryawan apakah anda melihat vila-vila liar di sana semakin bertambah atau kerusakan lingkungan semakin bertambah?

Kita melihat justru semakin bertambah. Jadi kawasan Bopunjur selama lima tahun terakhir meskipun kita belum memiliki data yang konkret, tetapi kecenderungannya ketika kita periksa ke lapangan semakin menjamur dan itu tidak hanya terjadi di kawasan Bopunjur saja tapi merambah ke taman nasional. Walaupun taman nasional ada di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional, tetapi Gubernur Jawa Barat juga bisa melakukan upaya-upaya penertiban.

Ahmad Heryawan akan memasuki periode kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menekan Ahmad Heryawan supaya tidak membuat Jawa Barat tidak menjadi lebih rusak lingkungannya?

Jadi kalau kita periksa Jawa Barat ini wilayah yang memang banyak sekali kasusnya. Mulai dari pertambangan, alih fungsi, pencemaran yang muaranya kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, Ciliwung, Citanduy, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya membutuhkan peran gubernur yang lebih konkret. Upaya yang harus dilakukan, saya kira kekuatan ada di masyarakat dan kelompok-kelompok yang peduli lingkungan hidup, tentunya Walhi akan mendorong upaya-upaya itu. Pertama akan mencoba menggalang konsolidasi warga untuk bisa secara kritis, aktif mengawasi dan memonitor praktik-praktik pembangungan yangada melalui lembaga formal parlemen. Kita bisa dorong lewat kerja-kerja formal dengan menyampaikan apa yang terjadi dan apa solusi yang harus dikedepankan kepada parlemen, selain itu juga kita bisa dorong ke instansi-instansi yang ada di Jawa Barat dan pusat.

Dulu pernah ada langkah normalisasi Citarum dan ini salah satu tanggung jawabnya ada di gubernur. Anda melihat normalisasi Citarum itu bagaimana perkembangannya?

Sungai Citarum itu sungai strategis nasional dimana kewenangannya kalau kita bisa periksa lagi ada di pusat. Tetapi yang kita sayangkan adalah pemerintah Jawa Barat tidak melakukan upaya yang lebih nyata untuk bisa menekan pemerintah pusat agar bisa melakukan perbaikan sungai Citarum itu sendiri. Ini seolah-olah saling lempar tanggung jawab, dianggap karena itu kewenangan pemerintah pusat maka tanggung jawab relatif kecil. Sebenarnya kita mendorong Pemprov Jabar untuk mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah pusat agar program rehabilitasi Citarum itu tidak sekedar proyek yang menghamburkan uang dan diimbangi dengan upaya pemprov yang nyata. Karena beberapa DAS itu ada di wilayah kewenangan pemprov, ini yang tidak dijalankan. Saya kira tidak memiliki keyakinan terhadap pemerintahan baru ini yang terpilih kembali, tapi penting saya sampaikan kepada warga Jawa Barat mari kita kawal RPJMD. Karena itu dokumen formal yang bisa kita masuki, mengawal dan bagaimana memastikan perlindungan lingkungan hidup. Jadi tidak bisa mengandalkan janji-janji, tapi juga kita harus menggalang kekuatan baik formal maupun non formal.