PT KAI Tidak Punya Wewenang Hapus KRL Ekonomi

April, PT. KAI berencana menghapus Kereta listrik ekonomi di wilayah Jabodetabek. Selain itu, kereta api non-AC untuk perjalanan jarak jauh juga akan dihapuskan. Harga tarif baru bervariasi tergantung wilayahnya. Tarif ini akan mulai diterapkan bulan depan. Seberapa besar dampak penghapusan KRL ekonomi ini bagi penumpang? Simak perbincangan KBR68H dengan Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam program Sarapan Pagi.

Kalau 1 April jadi dihapuskan KRL Ekonomi ini apa yang bisa dilakukan para penumpang? sudah mampu atau belum ya?

Kalau pertimbangannya kemampuan mungkin agak relatif. Karena penumpang KRL Ekonomi misalnya sambil merokok atau menggunakan handphone itu pengeluaran juga yang cukup tinggi. Cuma terlepas dari kemampuan konsumen atau keselamatan kemudian ada persoalan normatif yang harus diklarifikasi baik pada publik maupun pemerintah. Karena kereta ekonomi baik infrastuktur maupun operasionalnya dengan dana PSO, dana PSO itu artinya domain pemerintah. Jadi yang menghentikan, mengoperasikan atau mengubah kebijakan tarif KRL Ekonomi itu pemerintah atau regulator, artinya PT. KAI secara yuridis normatif sebenarnya tidak cukup mempunyai alasan kuat untuk menghentikan itu.

Kalau tetap dilakukan berarti melanggar aturan?

Logikanya begitu. Karena itu kalau misalkan aspek keselamatan saya sepakat sekali, karena dalam bertransportasi aspek keselamatan nomor satu tidak ada kompromi. Tapi menurut saya memang harus dikomunikasikan kepada pemerintah dan DPR, dana PSO itu artinya sudah diterima dan disepakati oleh semua pihak jadi tidak bisa berhenti tiba-tiba.

Walaupun PT. KAI beberapa tahun terakhir agak sulit mencairkan dana PSO ya?

Itu memang karakter PSO baik dimanapun memang itu juga harus kita protes karena mengganggu kinerja operator. Jadi pemerintah dalam hal PSO harus dijelaskan, memang terlepas dari praktik pencairan dana PSO yang disunat itu harus diklarifikasi dulu soal mandat dari regulator atau mandat Undang-undang BUMN. Dimana BUMN seperti PT. KAI adalah wajib menerima mandat dari regulator untuk mengoperasikan PSO tersebut, artinya ini harus clear dulu pemerintah, DPR, dan operator. Kalau nanti PT. KAI menghentikan per 1 April kemudian pemerintah diam saja, lalu gunanya pemerintah apa, apakah pemerintah tidak berani bargaining dengan operator.

Dana PSO ternyata hanya sedikit yang diterima karena dipotong pajak dan pemerintah kurang serius dalam memberikan bantuan kepada PT. KAI. Apa kira-kira saran anda?

Saya kira fenomena itu bukan hanya dipotong oleh pajak, PSO itu dipotong juga oleh oknum anggota DPR dia meminta political fee untuk PSO itu. Tidak hanya di kereta api bahkan di sektor yang lebih besar misalnya listrik, konon sampai dipotong beberapa persen untuk oknum anggota DPR. Ini silang pendapat antara operator dan regulator, soal dana itu betul memang haknya PT. KAI yang tidak dicairkan tapi regulator bersikukuh bahwa PT. KAI mesti membayar yang disebut dengan TAC (Traffic Access Charge). Jadi ketika kereta api lewat di infrastruktur perhubungan dia mesti bayar, itu besaran antara IMO dengan TAC itu sama. Itu yang harus diklarifikasi juga walaupun regulasinya harus jelas, aturan mainnya seperti apa.

Tentang usulan tiket subsidi berupa kartu subsidi untuk pengguna kereta ekonomi anda setuju?

Prinsipnya bahwa tanggung jawab mewujudkan tranportasi publik yang terjangkau itu  tanggung jawab pemerintah, regulator. Karena itu mandat konstitusi dimana rakyat Indonesia berhak atas pelayanan publik yang memadai, dalam konteks itu regulator punya kewajiban penuh untuk itu. Oleh karena itu bagaimana mekanisme pemberian subsidi, karena operator kalau disuruh memilih apakah PSO atau tidak mereka akan memilih tidak PSO. Karena PSO itu sebenarnya intervensi politis terhadap operator, apalagi pencairan dana PSO dimanapun BUMN selalu tidak tepat, selalu mengganggu kinerja operator. Bayangkan PT. KAI masih kecil cuma Rp 672 miliar PSO, kalau di listrik itu sampai Rp 72 triliun, kalau tidak dicairkan pada bulan itu juga PLN harus menalangi, itu bisa kolaps.

Kalau usulan tiket subsidi ini sudah sampai mana perkembangannya?

Baru wacana anggota DPR dan diharapkan saat ini sedang dikomunikasikan dengan regulator. Kita harapkan ini dapat segera terealisasi sehingga prinsip keadilan masyarakat, khususnya menggunakan transportasi publik yang nyaman itu dapat terwujud. Karena kita juga mengharapkan, bukan berarti mereka yang tidak punya atau dengan ekonomi rendah itu harus mendapatkan transportasi yang tidak manusiawi, tidak aman.

Kalau nanti KRL Ekonomi dihapus untuk mengakomodasi penumpang apakah infrastrukturnya sudah mencukupi?

Untuk mengisi kekosongan jadwal KRL Ekonomi tersebut kami akan mengganti dan menjalankan rangkaian KRL Commuter Line itu empat. Jadi untuk Bekasi, satu KRL EKonomi Bekasi itu direncanakan memang akan diganti dengan dua rangkaian KRL Commuter Line. Kemudian  satu ekonomi Serpong tersebut juga rencananya akan kami ganti dua rangkaian KRL Commuter Line.

Ada jaminan bahwa ini nanti juga tidak akan terganggu misalnya ada yang naik di atap?

Kita harapkan dengan kita berikan rangkaian yang lebih banyak dapat mengakomodir penumpang yang sebelumnya ada di KRL Ekonomi tersebut.