KBR68H, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia kesulitan mendata belasan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak masuk Daftar Pemilih tetap (DPT). Hal ini lantaran ada sekitar 15 ribuan TKI yang tidak masuk DPT di salah satu tempat Pemilihan Luar Negeri (TPLN) Kinabalu, Malaysia.
Ketua panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur (PPLN) Freddy Panggabean mengatakan kebanyakan TKI tersebut tidak melapor kepada KBRI. Namun pihaknya memberikan kesempatan kepada mereka untuk langsung mendaftar pada pelaksanaan Pemilu nanti melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Menggunakan yang 2% itu sebelum penutupan TPS. Sekarang kan tantangannya besar di situ,dia datang ke luar dari perkebunan yang jaraknya jauh. Ini kan jadi tantangan sendiri bagi pemilih, bukannya kita tak mau mendaftarkan, kadang kita tetap menerima masukan-masukan daftar-daftar baru,” kata Freddy saat dihubungi KBR68H.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kinabalu mencatat ada sekitar 15 ribuan TKI yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap. Mereka adalah TKI ilegal yang takut terkena razia polisi setempat. Sementara ada sekitar satu juta lebih TKI yang telah masulk dalam DPT untuk mengikuti pemilu April mendatang.
Editor: Antonius Eko
