Solusi KPU soal Minimnya Dana Bimtek

KBR68H Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun kabupaten/kota bisa meminta tambahan anggaran bimbingan teknis (bimtek) kepada pemerintah daerah.

Anggota KPU RI, Arief Budiman mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan kalau anggaran untuk bimtek dari pusat masih kurang. Menurutnya, anggaran dari pusat untuk bimtek tersebut terbatas. Arief mengimbau KPU daerah mampu menyiasati situasi tersebut, tanpa mengurangi kualitas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Saya maunya tujuh dilatih semua. Tapi negara ini nggak kaya-kaya amat. Kalau negara ini kaya uangnya banyak, KPU nggak akan berpikir soal hemat, soal efisiensi, pokoknya tujuh orang latih semua. Kemudian honor, jangan 500 lah, 1 juta, kita akan begitu. Tapi karena kita ini nggak punya uang cukup banyak, maka kita harus pikirkan efektivitasnya, efisiennya. Kalau dilatih dua orang, kemudian dua orang itu memberitahu ke yang lain, bisa juga," kata Arief Budiman di Kantor KPU, (24/2).

Sebelumnya, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengeluhkan dana bimtek yang hanya cukup untuk dua dari tujuh anggota KPPS. Kata dia, setidaknya ada empat petugas yang mendapat pelatihan bimtek untuk menjamin pemilu berjalan baik.

Editor: Anto Sidharta