KBR68H, Jakarta - Dewan Pers mempertanyakan rencana Kepala Kepolisian Indonesia, Sutarman untuk melibatkan wartawan sebagai intelijen Pemilu. Anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan, lembaganya tengah mempelajari dan meminta bekas kepala penyidik Polri itu mengklarifikasi rencana tersebut. Dia menegaskan, lembaganya akan menolak rencana itu, apabila bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Profesi.
Berikut wawancara program Sarapan Pagi KBR68H dengan anggota Dewan Pers Nezar Patria soal pengerahan wartawan jadi intel.
Apakah Dewan Pers berencana untuk menemui Kapolri Sutarman mengenai rencana ini?
“Kita coba mendiskusikan itu di rapat Dewan Pers dan coba mempelajari apa sebetulnya yang menjadi tawaran Kapolri ini. Kalau memang membutuhkan tenaga intelijen ya rekrut secara transparan, terbuka tanpa harus menyebut kata-kata wartawan. Jadi jangan misalnya rekrut wartawan kemudian meminta untuk menjadi intel itu jelas melanggar azas-azas profesional dan kita juga tidak mungkin minta polisi untuk menuliskan berita di koran.”
Apakah mungkin polisi kalau tidak bisa merekrut wartawan akan menghubungi pucuk pimpinan perusahaan minta tolong agar wartawannya dilibatkan untuk memberi informasi ke polisi?
“Saya kira kalau itu dilakukan itu sama saja. Pertama itu merusak yang namanya independensi news room, dia bisa digolongkan satu intervensi ke news room. Saya kira jelas wartawan yang kemudian tunduk dengan permintaan itu dia melanggar kode etik. “
Kalau Dewan Pers sendiri akan menemui Kapolri dalam waktu dekat?
“Kami sedang mempelajari seserius apa ini sebetulnya permintaan dari Kapolri atau tawaran Kapolri ini. Tentu saja kalau memang ada planning yang sudah disusun Kapolri untuk hal ini kami ingin audiensi dengan Kapolri untuk bertanya apa sebetulnya tujuannya dan tentu saja kalau kebijakan itu melanggar azas-azas profesional yang dijunjung oleh wartawan terutama kode etik dan Undang-undang Pers.”
Jika ada wartawan yang diam-diam ikut jaringan intelijen Polri apakah Dewan Pers menyerukan kepada perusahaan-perusahaan itu untuk menelisik termasuk memberlakukan PHK?
“Tentu saja kalau dia diketahui bekerja sebagai intelijen bakal ada conflict of interest dan saya kira wartawan harus memlih mau jadi intel atau wartawan.”
